Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan 681.000 tenaga kesehatan baik pusat maupun daerah telah menerima insentif sehingga total realisasinya mencapai Rp5,55 triliun dari pagu Rp7,22 triliun per 25 November 2020.
"Mereka yang selama ini berjuang dan masih terus berjuang. Kita harus membantu mereka agar bisa diringankan, dengan kita semua melakukan disiplin protokol kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers bersama BNPB di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani juga menuturkan sebanyak Rp0,04 triliun dari pagu Rp0,06 triliun telah disalurkan kepada 200 tenaga kesehatan yang gugur selama menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Sudah 200 tenaga kesehatan yang meninggal yang dibayarkan santunan kematiannya. Ini mengingatkan kita untuk terus berupaya sekali lagi mencegah penularan COVID-19,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun memastikan pemerintah akan terus menggunakan anggarannya dan fokus pada penanganan bidan kesehatan mulai dari pengadaan vaksin hingga tes COVID-19 baik pada tahun ini maupun tahun depan.
Ia menyebutkan pemerintah akan mengalokasikan lebih dari Rp169 triliun untuk penanganan bidang kesehatan pada tahun depan, terutama untuk testing, pengadaan vaksin, program vaksinasi, perbaikan sarana prasarana, dan penelitian pengembangan Vaksin Merah Putih.
“Fokus kita untuk 2021 adalah tetap di bidang kesehatan bagaimana kita bisa membuat masyarakat kita bertahan di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari saat COVID-19 nya masih ada,” tegas Sri Mulyani.
Ia menuturkan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian BUMN sedang menghitung jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan.
“Kita dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN tengah menghitung berapa jumlah populasi dan segmen populasi mana yang akan diprioritaskan,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu realisasi anggaran kesehatan dalam Program PEN telah mencapai 41,2 persen dari pagu Rp97,9 triliun yaitu Rp40,32 triliun, yang termasuk insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp5,55 triliun serta santunan kematian tenaga kesehatan Rp0,04 triliun.
Kemudian gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp25,03 triliun, bantuan iuran JKN Rp2,7 triliun, serta insentif perpajakan Rp3,78 triliun.
“Apabila masih ada bidang kesehatan yang belum terserap maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita,” ujar Sri Mulyani.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Mereka yang selama ini berjuang dan masih terus berjuang. Kita harus membantu mereka agar bisa diringankan, dengan kita semua melakukan disiplin protokol kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers bersama BNPB di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani juga menuturkan sebanyak Rp0,04 triliun dari pagu Rp0,06 triliun telah disalurkan kepada 200 tenaga kesehatan yang gugur selama menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Sudah 200 tenaga kesehatan yang meninggal yang dibayarkan santunan kematiannya. Ini mengingatkan kita untuk terus berupaya sekali lagi mencegah penularan COVID-19,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun memastikan pemerintah akan terus menggunakan anggarannya dan fokus pada penanganan bidan kesehatan mulai dari pengadaan vaksin hingga tes COVID-19 baik pada tahun ini maupun tahun depan.
Ia menyebutkan pemerintah akan mengalokasikan lebih dari Rp169 triliun untuk penanganan bidang kesehatan pada tahun depan, terutama untuk testing, pengadaan vaksin, program vaksinasi, perbaikan sarana prasarana, dan penelitian pengembangan Vaksin Merah Putih.
“Fokus kita untuk 2021 adalah tetap di bidang kesehatan bagaimana kita bisa membuat masyarakat kita bertahan di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari saat COVID-19 nya masih ada,” tegas Sri Mulyani.
Ia menuturkan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian BUMN sedang menghitung jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan.
“Kita dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN tengah menghitung berapa jumlah populasi dan segmen populasi mana yang akan diprioritaskan,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu realisasi anggaran kesehatan dalam Program PEN telah mencapai 41,2 persen dari pagu Rp97,9 triliun yaitu Rp40,32 triliun, yang termasuk insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp5,55 triliun serta santunan kematian tenaga kesehatan Rp0,04 triliun.
Kemudian gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp25,03 triliun, bantuan iuran JKN Rp2,7 triliun, serta insentif perpajakan Rp3,78 triliun.
“Apabila masih ada bidang kesehatan yang belum terserap maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita,” ujar Sri Mulyani.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020