Anggota DPD Made Mangku Pastika berpandangan peran penguatan modal menjadi sangat penting agar UMKM di Pulau Dewata dapat tetap bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Selama ini kita hidup dari pariwisata dan sekarang pariwisata yang paling menderita. Justru UMKM yang saat ini masih bisa bertahan, meskipun tidak semuanya," kata Pastika saat melakukan penyerapan aspirasi secara virtual di Denpasar, Jumat.
Dalam penyerapan aspirasi yang bertajuk "Keberadaan Pergub Nomor 3 Tahun 2020: Sebuah Inovasi Daerah dalam Upaya Menyejahterakan Rakyat" itu, Pastika mengatakan mau tidak mau Bali memang membutuhkan lebih banyak wirausaha.
"Namun, pandemi telah berdampak pada kondisi UMKM di daerah kita dan ini membutuhkan peranan sektor keuangan supaya UMKM masih bisa berjalan," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Melalui penyerapan aspirasi tersebut, anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) ini ingin mengetahui peranan Pergub No 3/2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal tersebut dalam menjaga kehidupan UMKM di tengah kondisi saat ini.
"Pergub itu 'kan ditetapkan bulan Februari dan saat itu belum pandemi, mungkin sebelumnya diperkirakan akan ada anggaran yang bisa dimasukkan ke situ. Namun, ternyata pergub belum bisa terealisasi karena keuangan daerah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19," ucap mantan Kapolda Bali itu.
Meskipun pergub tersebut belum dapat direalisasikan, pihaknya berharap kalangan perbankan dan lembaga keuangan yang ada tetap berperan dalam penguatan modal UMKM melalui sejumlah program lainnya di tengah kondisi ekonomi Bali yang terkontraksi 12,28 persen hingga triwulan III-2020.
"BPD Bali memegang peranan penting, namanya juga BPD, yang notabene uang yang dikelola juga uang rakyat Bali. Oleh karena itu harus berfungsi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," kata Pastika.
Sementara itu, Direktur Kredit PT Bank BPD Bali Made Lestara Widiatmika mengatakan menurunnya ekonomi Bali terutama akibat menurunnya kinerja sektor pariwisata memengaruhi pertumbuhan kredit Bank BPD Bali.
Menurut Lestara, pada awal merebaknya pandemi COVID-19, di bulan April pertumbuhan kredit bank mengalami penurunan (-0,19 persen) dan pada Mei (-0,37 persen), selanjutnya tumbuh jauh sangat lambat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Baru kemudian membaik di bulan Agustus, September dan Oktober 2020 setelah penempatan uang negara sebesar Rp700 miliar pada bulan Agustus 2020 di Bank BPD Bali," ucapnya.
Penempatan uang negara juga mendorong pertumbuhan "share" kredit produktif di BPD Bali menjadi 45,41 persen dan "share" kredit UMKM menjadi 38,88 persen dari total penyaluran kredit Bank BPD Bali.
"Kredit Bank BPD Bali sampai dengan Oktober juga tumbuh sebesar 2,84 persen (yoy) dan 3,21 persen (ytd), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan Bali yang sampai triwulan III-2020 hanya sebesar 0,07 persen," katanya.
Penyaluran kredit di Bank BPD Bali per Oktober 2020 sudah sekitar Rp18,9 triliun dan hingga 26 November 2020 sudah naik menjadi Rp19,6 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran kredit untuk UMKM sudah sekitar Rp7,4 triliun (39.391 rekening).
"Selain itu, kami juga menyalurkan KUR yang untuk 2020 ditargetkan Rp750 miliar dan telah realisasi hingga 25 November 2020 sebanyak Rp610,7 miliar dengan 4.271 debitur," katanya pada acara yang juga menghadirkan pembicara I Gusti Ngurah Raka Sumarjana dari DPW Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali itu.
Sementara itu, Dirut PT Jamkrida Bali Mandara Ketut Widiana Karya mengatakan penjaminan sektor produktif sampai dengan September 2020 sudah sebanyak 161.344 UMKM, dengan nilai penjaminan mencapai Rp6,83 triliun dari plafon kredit total Rp7,51 triliun.
"Hingga saat ini total UMKM di Bali ada sekitar 482 ribu, sehingga sebenarnya masih ada banyak potensi untuk diberikan penjaminan kredit," ucapnya sembari mengatakan untuk melakukan penjaminan kredit, pihaknya tentu akan melakukan analisa terlebih dahulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Selama ini kita hidup dari pariwisata dan sekarang pariwisata yang paling menderita. Justru UMKM yang saat ini masih bisa bertahan, meskipun tidak semuanya," kata Pastika saat melakukan penyerapan aspirasi secara virtual di Denpasar, Jumat.
Dalam penyerapan aspirasi yang bertajuk "Keberadaan Pergub Nomor 3 Tahun 2020: Sebuah Inovasi Daerah dalam Upaya Menyejahterakan Rakyat" itu, Pastika mengatakan mau tidak mau Bali memang membutuhkan lebih banyak wirausaha.
"Namun, pandemi telah berdampak pada kondisi UMKM di daerah kita dan ini membutuhkan peranan sektor keuangan supaya UMKM masih bisa berjalan," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Melalui penyerapan aspirasi tersebut, anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) ini ingin mengetahui peranan Pergub No 3/2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal tersebut dalam menjaga kehidupan UMKM di tengah kondisi saat ini.
"Pergub itu 'kan ditetapkan bulan Februari dan saat itu belum pandemi, mungkin sebelumnya diperkirakan akan ada anggaran yang bisa dimasukkan ke situ. Namun, ternyata pergub belum bisa terealisasi karena keuangan daerah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19," ucap mantan Kapolda Bali itu.
Meskipun pergub tersebut belum dapat direalisasikan, pihaknya berharap kalangan perbankan dan lembaga keuangan yang ada tetap berperan dalam penguatan modal UMKM melalui sejumlah program lainnya di tengah kondisi ekonomi Bali yang terkontraksi 12,28 persen hingga triwulan III-2020.
"BPD Bali memegang peranan penting, namanya juga BPD, yang notabene uang yang dikelola juga uang rakyat Bali. Oleh karena itu harus berfungsi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," kata Pastika.
Sementara itu, Direktur Kredit PT Bank BPD Bali Made Lestara Widiatmika mengatakan menurunnya ekonomi Bali terutama akibat menurunnya kinerja sektor pariwisata memengaruhi pertumbuhan kredit Bank BPD Bali.
Menurut Lestara, pada awal merebaknya pandemi COVID-19, di bulan April pertumbuhan kredit bank mengalami penurunan (-0,19 persen) dan pada Mei (-0,37 persen), selanjutnya tumbuh jauh sangat lambat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Baru kemudian membaik di bulan Agustus, September dan Oktober 2020 setelah penempatan uang negara sebesar Rp700 miliar pada bulan Agustus 2020 di Bank BPD Bali," ucapnya.
Penempatan uang negara juga mendorong pertumbuhan "share" kredit produktif di BPD Bali menjadi 45,41 persen dan "share" kredit UMKM menjadi 38,88 persen dari total penyaluran kredit Bank BPD Bali.
"Kredit Bank BPD Bali sampai dengan Oktober juga tumbuh sebesar 2,84 persen (yoy) dan 3,21 persen (ytd), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan Bali yang sampai triwulan III-2020 hanya sebesar 0,07 persen," katanya.
Penyaluran kredit di Bank BPD Bali per Oktober 2020 sudah sekitar Rp18,9 triliun dan hingga 26 November 2020 sudah naik menjadi Rp19,6 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran kredit untuk UMKM sudah sekitar Rp7,4 triliun (39.391 rekening).
"Selain itu, kami juga menyalurkan KUR yang untuk 2020 ditargetkan Rp750 miliar dan telah realisasi hingga 25 November 2020 sebanyak Rp610,7 miliar dengan 4.271 debitur," katanya pada acara yang juga menghadirkan pembicara I Gusti Ngurah Raka Sumarjana dari DPW Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali itu.
Sementara itu, Dirut PT Jamkrida Bali Mandara Ketut Widiana Karya mengatakan penjaminan sektor produktif sampai dengan September 2020 sudah sebanyak 161.344 UMKM, dengan nilai penjaminan mencapai Rp6,83 triliun dari plafon kredit total Rp7,51 triliun.
"Hingga saat ini total UMKM di Bali ada sekitar 482 ribu, sehingga sebenarnya masih ada banyak potensi untuk diberikan penjaminan kredit," ucapnya sembari mengatakan untuk melakukan penjaminan kredit, pihaknya tentu akan melakukan analisa terlebih dahulu.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020