Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp376,17 triliun atau 54,1 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 4 November 2020.
“Sudah semakin membaik karena semua kementerian lembaga terus akan dimonitor,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp32,15 triliun atau 33,1 persen dari pagu Rp97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan daerah Rp3,67 triliun serta santunan kematian nakes Rp0,029 triliun.
Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp19,85 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp3,45 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap realisasi dana PEN capai Rp344,11 triliun
Bidang perlindungan sosial terealisasi Rp177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp234,33 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp5,47 triliun, dan bantuan sembako non Jabodetabek Rp29,47 triliun.
Kemudian Kartu Pra Kerja Rp19,87 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun, BLT dana desa Rp18,14 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp14,88 triliun.
Bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp32,21 triliun atau 48,8 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp15,44 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp4,73 triliun.
Kemudian DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp0,979 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,13 triliun, peta peluang investasi Rp0,002 triliun, serta komunikasi PEN Rp0,003 triliun.
Dukungan UMKM terealisasi Rp94,64 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.
Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp0,55 triliun, subsidi bunga Rp4,9 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.
Insentif dunia usaha terealisasi Rp38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.
Baca juga: Peserta program ICRG mulai penanaman terumbu karang di Bali
Kemudian mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun.
Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
“Sudah semakin membaik karena semua kementerian lembaga terus akan dimonitor,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp32,15 triliun atau 33,1 persen dari pagu Rp97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan daerah Rp3,67 triliun serta santunan kematian nakes Rp0,029 triliun.
Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp19,85 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp3,45 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap realisasi dana PEN capai Rp344,11 triliun
Bidang perlindungan sosial terealisasi Rp177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp234,33 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp5,47 triliun, dan bantuan sembako non Jabodetabek Rp29,47 triliun.
Kemudian Kartu Pra Kerja Rp19,87 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun, BLT dana desa Rp18,14 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp14,88 triliun.
Bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp32,21 triliun atau 48,8 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp15,44 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp4,73 triliun.
Kemudian DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp0,979 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,13 triliun, peta peluang investasi Rp0,002 triliun, serta komunikasi PEN Rp0,003 triliun.
Dukungan UMKM terealisasi Rp94,64 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.
Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp0,55 triliun, subsidi bunga Rp4,9 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.
Insentif dunia usaha terealisasi Rp38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.
Baca juga: Peserta program ICRG mulai penanaman terumbu karang di Bali
Kemudian mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun.
Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020