Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Provinsi Bali untuk mendapatkan aspirasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Ketua rombongan Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Rabu mengatakan pada bulan ini pihaknya mendapatkan jadwal untuk melakukan kunjungan kerja (reses) yang ditentukan tiga provinsi, yakni Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kami di Komisi VI mendapat giliran dalam minggu ini ke Provinsi Yogyakarta, Bali dan NTB. Kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung guna mengetahui situasi Bali. Di antaranya kami berkunjung ke Balai Diklat Industri dan Bali Creative Industry Center (BCIC)," ujar Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan kunjungan ke BCIC tersebut guna mengetahui kondisi kegiatan yang dilakukan di balai pelatihan tersebut, termasuk juga penerapan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga: Pemkab Badung jelaskan penanganan pandemi COVID-19 ke Komisi II DPR RI
"Dalam situasi pandemi ini, kami ingin mengetahui sejauh mana di diklat ini beroperasi, dan produk-produk yang dihasilkan. Karena sebagaimana kita ketahui dengan peristiwa ini semua berdampak besar terhadap negara, baik sektor tenaga kerja maupun produk-produk industri yang dihasilkan juga mengalami penurunan," ujar politikus asal asal Kabupaten Buleleng, Bali.
Dalam kunjungan kerja tersebut, kata dia, selama di Bali rombongan Komisi VI akan melakukan pertemuan dengan pimpinan BUMN yang ada di Bali, antara lain dengan PT Pelindo, PT Bank Mandiri, PT PLN dan PT Permodalan Nasional Mandiri.
"Kami bertemu dengan pimpinan BUMN ini guna menanyakan progres pembangunan yang selama ini dikerjakan tersebut. Misalnya dengan Pelindo, kami akan menanyakan sejauh mana proyek itu sudah berjalan. Karena pelabuhan ini sebagai pengembangan pelabuhan kapal pesiar. Begitu juga kesiapan pengembangan Bandara Ngurah Rai yang nantinya sebagai gerbang wisatawan ke Bali," ucapnya.
Dalam kunker Komisi VI DPR-RI, anggota daerah pemilihan Bali juga turun hadir, yakni Nyoman Parta dan Putu Supadma Rudana.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Ketua rombongan Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Rabu mengatakan pada bulan ini pihaknya mendapatkan jadwal untuk melakukan kunjungan kerja (reses) yang ditentukan tiga provinsi, yakni Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kami di Komisi VI mendapat giliran dalam minggu ini ke Provinsi Yogyakarta, Bali dan NTB. Kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung guna mengetahui situasi Bali. Di antaranya kami berkunjung ke Balai Diklat Industri dan Bali Creative Industry Center (BCIC)," ujar Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan kunjungan ke BCIC tersebut guna mengetahui kondisi kegiatan yang dilakukan di balai pelatihan tersebut, termasuk juga penerapan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga: Pemkab Badung jelaskan penanganan pandemi COVID-19 ke Komisi II DPR RI
"Dalam situasi pandemi ini, kami ingin mengetahui sejauh mana di diklat ini beroperasi, dan produk-produk yang dihasilkan. Karena sebagaimana kita ketahui dengan peristiwa ini semua berdampak besar terhadap negara, baik sektor tenaga kerja maupun produk-produk industri yang dihasilkan juga mengalami penurunan," ujar politikus asal asal Kabupaten Buleleng, Bali.
Dalam kunjungan kerja tersebut, kata dia, selama di Bali rombongan Komisi VI akan melakukan pertemuan dengan pimpinan BUMN yang ada di Bali, antara lain dengan PT Pelindo, PT Bank Mandiri, PT PLN dan PT Permodalan Nasional Mandiri.
"Kami bertemu dengan pimpinan BUMN ini guna menanyakan progres pembangunan yang selama ini dikerjakan tersebut. Misalnya dengan Pelindo, kami akan menanyakan sejauh mana proyek itu sudah berjalan. Karena pelabuhan ini sebagai pengembangan pelabuhan kapal pesiar. Begitu juga kesiapan pengembangan Bandara Ngurah Rai yang nantinya sebagai gerbang wisatawan ke Bali," ucapnya.
Dalam kunker Komisi VI DPR-RI, anggota daerah pemilihan Bali juga turun hadir, yakni Nyoman Parta dan Putu Supadma Rudana.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020