DPRD Provinsi Bali saat ini fokus menggodok tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali dan Ranperda tentang Penyelenggara Kesehatan.
"Setelah kami cermati dan mendalami ketiga Ranperda terkait dengan kebudayaan, kepariwisataan, dan kesehatan sangat bagus materi dan manfaatnya untuk pembangunan Bali," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Sabtu.
Dalam pandangan umum fraksi di sidang paripurna DPRD Bali, Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa eksekutif dan legislatif adalah harus harmoni dengan hubungan yang baik.
Baca juga: Di gedung DPRD Bali, wakil rakyat wajib periksa suhu tubuh
Adhi Ardhana menyebutkan, Ranperda Pemajuan Kebudayaan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menguatkan ketahanan budaya dan kontribusi Bali ditengah peradaban dunia.
"Selain juga berfungsi sebagai alat utama yang memiliki taksu (spirit) dalam mewujudkan krama Bali yang berintegritas, kompeten, berdaya saing dan menginspirasi peradaban dunia. Dimana Bali memiliki kearifan lokal berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari Sad Kertih," ujarnya.
Ia mengatakan Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan ini mengatur kepariwisataan Bali secara komprehensif. Salah satunya, desa wisata yang selama ini menyentuh krama Bali.
Baca juga: DPRD Bali minta pekerja migran wajib jalani karantina
Terkait dengan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan membidik pembaharuan kebijakan penyelenggaraan kesehatan yang konvensional, maka kualitas layanan puskesmas yang harus dibenahi. Salah satunya membangun puskesmas dengan rawat inap dan persalinan.
Kemudian dalam Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan ini adanya layanan terintegrasi yang online. Selain itu, ranperda ini melindungi kearifan lokal karena mengatur juga layanan kesehatan alternatif atau tradisional (Usadha Bali). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Setelah kami cermati dan mendalami ketiga Ranperda terkait dengan kebudayaan, kepariwisataan, dan kesehatan sangat bagus materi dan manfaatnya untuk pembangunan Bali," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Sabtu.
Dalam pandangan umum fraksi di sidang paripurna DPRD Bali, Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa eksekutif dan legislatif adalah harus harmoni dengan hubungan yang baik.
Baca juga: Di gedung DPRD Bali, wakil rakyat wajib periksa suhu tubuh
Adhi Ardhana menyebutkan, Ranperda Pemajuan Kebudayaan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menguatkan ketahanan budaya dan kontribusi Bali ditengah peradaban dunia.
"Selain juga berfungsi sebagai alat utama yang memiliki taksu (spirit) dalam mewujudkan krama Bali yang berintegritas, kompeten, berdaya saing dan menginspirasi peradaban dunia. Dimana Bali memiliki kearifan lokal berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari Sad Kertih," ujarnya.
Ia mengatakan Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan ini mengatur kepariwisataan Bali secara komprehensif. Salah satunya, desa wisata yang selama ini menyentuh krama Bali.
Baca juga: DPRD Bali minta pekerja migran wajib jalani karantina
Terkait dengan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan membidik pembaharuan kebijakan penyelenggaraan kesehatan yang konvensional, maka kualitas layanan puskesmas yang harus dibenahi. Salah satunya membangun puskesmas dengan rawat inap dan persalinan.
Kemudian dalam Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan ini adanya layanan terintegrasi yang online. Selain itu, ranperda ini melindungi kearifan lokal karena mengatur juga layanan kesehatan alternatif atau tradisional (Usadha Bali). (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020