Denpasar (Antara Bali) - Wimar Witoelar, juru bicara presiden pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, memandang, Indonesia saat ini membutuhkan adanya partai politik baru.
"Parpol di Indonesia sekarang masih merupakan representasi dari kartel yang merupakan kerja sama beberapa kelompok untuk membagi-bagi kekuasaan dan uang," kata Wimar Witoelar di Denpasar, Senin.
Ia menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Jerman 1989, Indonesia 1998, Dua Negara, Dua Revolusi" bertempat di Kampus Universitas Udayana, Denpasar.
Menurut dia, dengan parpol yang masih menjadi representasi kartel dan ditambah menganut sistem oligarki, menyebabkan tidak adanya ruang untuk pembaharuan politik.
"Selama tidak ada kesempatan membuat parpol baru, parpol lama juga tidak ada keinginan untuk mereformasi diri, padahal partai saat ini melindungi pemilik kapital. Kita tahu semua, tetapi tidak ada yang mau bicara," ucap Wimar yang kerap menjadi pembicara dalam berbagai acara internasional dalam bidang politik dan ekonomi.
Terlebih, lanjut dia, grup bisnis semakin masuk pada pengelompokan politik dan warga negara biasa seakan menjadi tidak punya partai.(LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Parpol di Indonesia sekarang masih merupakan representasi dari kartel yang merupakan kerja sama beberapa kelompok untuk membagi-bagi kekuasaan dan uang," kata Wimar Witoelar di Denpasar, Senin.
Ia menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Jerman 1989, Indonesia 1998, Dua Negara, Dua Revolusi" bertempat di Kampus Universitas Udayana, Denpasar.
Menurut dia, dengan parpol yang masih menjadi representasi kartel dan ditambah menganut sistem oligarki, menyebabkan tidak adanya ruang untuk pembaharuan politik.
"Selama tidak ada kesempatan membuat parpol baru, parpol lama juga tidak ada keinginan untuk mereformasi diri, padahal partai saat ini melindungi pemilik kapital. Kita tahu semua, tetapi tidak ada yang mau bicara," ucap Wimar yang kerap menjadi pembicara dalam berbagai acara internasional dalam bidang politik dan ekonomi.
Terlebih, lanjut dia, grup bisnis semakin masuk pada pengelompokan politik dan warga negara biasa seakan menjadi tidak punya partai.(LHS)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012