Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan jajaran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemprov setempat
"Pemprov Bali berkomitmen kuat dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan yang dulunya tidak baik dan belum optimal harus segera diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan perubahan perilaku, perubahan 'mindset' dan membutuhkan waktu untuk mewujudkannya," kata Dewa Indra saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan tersebut, di Denpasar, Rabu.
Dewa Indra pun mengurai berbagai upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan Pemprov Bali diantaranya dengan memastikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali telah memenuhi standar pelayanan publik.
Dia mencontohkan peningkatan pelayanan serta kenyamanan di UPT Samsat, penerapan e-perizinan, serta tata kelola keuangan yang mengarah ke sistem digital sehingga tidak hanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat tetapi juga tidak ada temuan keuangan (nihil temuan keuangan).
"Tidak hanya itu, dari segi kepegawaian juga disederhanakan dengan menerapkan digitalisasi. Rekrutmen CPNS tahun ini, kami jamin bersih dan bebas KKN karena dilakukan secara transparan dan terbuka," ujarnya.
Penandatangan perjanjian kerja sama antara Sekda Bali Dewa Made Indra dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab yang dihadiri seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali ini, lanjut dia, sekaligus untuk meneguhkan apa yang sudah dilakukan dalam upaya perbaikan layanan publik.
"Kami akan senantiasa mengajak seluruh Kepala OPD untuk bersama-sama membangun pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang disegani masyarakat," ucap Dewa Indra
Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Ombudsman bukanlah untuk mencari kesalahan tetapi lebih kepada pengawasan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
"Kami hadir sebagai mitra kerja pemerintah untuk bersama-sama membangun dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik," ucapnya.
Alamsyah Saragih berharap agar sinergitas dapat terus ditingkatkan dan bersama-sama berkomitmen meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Sebaik-baiknya sistem ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam suatu instansi penyelenggara pelayanan, jika tanpa adanya komitmen, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka perlu digaris bawahi, peran aparatur pelaksana pelayanan publik sangat penting untuk terus ditingkatkan, terutama komitmen dalam mewujudkan pelayanan prima," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Pemprov Bali berkomitmen kuat dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan yang dulunya tidak baik dan belum optimal harus segera diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan perubahan perilaku, perubahan 'mindset' dan membutuhkan waktu untuk mewujudkannya," kata Dewa Indra saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan tersebut, di Denpasar, Rabu.
Dewa Indra pun mengurai berbagai upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan Pemprov Bali diantaranya dengan memastikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali telah memenuhi standar pelayanan publik.
Dia mencontohkan peningkatan pelayanan serta kenyamanan di UPT Samsat, penerapan e-perizinan, serta tata kelola keuangan yang mengarah ke sistem digital sehingga tidak hanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat tetapi juga tidak ada temuan keuangan (nihil temuan keuangan).
"Tidak hanya itu, dari segi kepegawaian juga disederhanakan dengan menerapkan digitalisasi. Rekrutmen CPNS tahun ini, kami jamin bersih dan bebas KKN karena dilakukan secara transparan dan terbuka," ujarnya.
Penandatangan perjanjian kerja sama antara Sekda Bali Dewa Made Indra dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab yang dihadiri seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali ini, lanjut dia, sekaligus untuk meneguhkan apa yang sudah dilakukan dalam upaya perbaikan layanan publik.
"Kami akan senantiasa mengajak seluruh Kepala OPD untuk bersama-sama membangun pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang disegani masyarakat," ucap Dewa Indra
Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Ombudsman bukanlah untuk mencari kesalahan tetapi lebih kepada pengawasan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
"Kami hadir sebagai mitra kerja pemerintah untuk bersama-sama membangun dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik," ucapnya.
Alamsyah Saragih berharap agar sinergitas dapat terus ditingkatkan dan bersama-sama berkomitmen meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Sebaik-baiknya sistem ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam suatu instansi penyelenggara pelayanan, jika tanpa adanya komitmen, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka perlu digaris bawahi, peran aparatur pelaksana pelayanan publik sangat penting untuk terus ditingkatkan, terutama komitmen dalam mewujudkan pelayanan prima," katanya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020