Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 12/2006 itu, orang asal Indonesia yang tergabung atau pernah tergabung ISIS secara otomatis dapat kehilangan status kewarganegaraannya.
"Kita masih mengacu pada UU Nomor 12/2006. Di pasal 23, disebutkan jelas soal warga negara yang kemudian berperang dengan di tempat lain di negara lain," kata politisi Partai Gerindra itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Baca juga: Mahfud tolak pemulangan 660 WNI bekas anggota ISIS
Pasal 23 huruf d UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Baca juga: Mahfud MD: makna radikal dalam hukum tak perlu diperdebatkan
Terkait dengan anggota keluarga orang asal Indonesia eks-ISIS, apakah masih WNI atau tidak, dia menyatakan, hal itu juga masih perlu dikaji secara lebih mendalam.
Menurut dia, pihak yang direkrut ISIS bisa jadi bukan hanya kepala keluarga, tapi juga anggota keluarganya. Maka dari itu perlu dikaji, apakah mereka juga sudah direkrut ISIS dan juga kemudian mengalami pelatihan-pelatihan?
Baca juga: Alissa Wahid: penguatan kebangsaan tangkal radikalisme
Ia menyatakan, pemerintah mesti membahas lebih lanjut dengan DPR terkait rencana-rencana strategis seperti ini termasuk juga soal virus corona yang kini sudah merebak di mana-mana.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020