Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena kabupaten di ujung timur Provinsi Bali itu dinilai melakukan partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana selama kurun tahun 2019.

Dalam keterangan tertulis dari Humas Pemkab Karangasem yang diterima di Karangasem, Kamis, disebutkan bahwa penghargaan kategori tiga terbaik tingkat nasional untuk Karangasem itu diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (PB) 2020 di Bogor, Jabar pada Selasa (4/2) 2020.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo kepada Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam rakornas PB tahun 2020 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah menerima penghargaan itu, Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri menyampaikan apresiasi kepada BPBD Karangasem. "Kita patut berbangga untuk keberhasilan Karangasem, tentunya dalam hal ini BPBD dan seluruh pemangku kepentinganterkait atas peran aktifnya," katanya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karangasem mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama sukarelawan, Pasebaya Agung, dunia usaha, BUMN/BUMD, instansi vertikal serta peran media di wilayah yang dipimpinnya.

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat harus meningkatkan semangat dan kepedulian terhadap lingkungan, mengingat Karangasem merupakan daerah yang rawan terhadap kejadian bencana.

"Mari wujudkan masyarakat Karangasem yang tangguh dan sadar bencana dalam menghadapi serta mengantisipasi bencana. Sekali lagi salam tangguh buat BPBD, para sukarelawan, dan masyarakat Karangasem," katanya.

Baca juga: Dukung informasi kebencanaan, BNPB beri penghargaan kepada Antaranews.com

Pada pembukaan Rakornas PB 2020, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah secara khusus kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana, diantaranya seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontingensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang betul-betul dapat dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas, dan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif.

"Pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik," kata Kepala Negara.

Baca juga: Portal antaranews.com raih "Anugerah BNPB 2017"



 

Pewarta: Gembong Ismadi

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020