Presiden Joko Widodo mengapresiasi penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2020.
Penandatanganan kontrak kerja oleh 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung Presiden bersamaan dengan acara peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu.
"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini," ujar Presiden sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.
Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun anggaran.
"Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," kata Presiden.
Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120 triliun. Kepala Negara mengatakan Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar, di mana anggaran yang ada tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.
"Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat.
Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 pada 6 November 2019 lalu misalnya, Presiden menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.
"Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi," ujar Presiden kala itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Penandatanganan kontrak kerja oleh 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung Presiden bersamaan dengan acara peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu.
"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini," ujar Presiden sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.
Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun anggaran.
"Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," kata Presiden.
Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120 triliun. Kepala Negara mengatakan Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar, di mana anggaran yang ada tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.
"Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat.
Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 pada 6 November 2019 lalu misalnya, Presiden menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.
"Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi," ujar Presiden kala itu.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020