Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat di daerah itu untuk senantiasa menjaga keharmonisan antarumat beragama yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan bahkan membuat Pulau Dewata terkenal dengan toleransinya yang tinggi.
"Saya tidak pernah membedakan satu umat dengan umat yang lain. Itu tidak bagus, hanya akan membuat perpecahan. Saat ini, saya sebagai gubernur malah ingin merangkul semua umat untuk ikut membangun Bali," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bali tahun 2019, di Denpasar, Sabtu.
Orang nomor satu di Bali itu berharap Muswil DMI tersebut dapat dijadikan media untuk saling memberi masukan dan dukungan dari berbagai sektor.
Ia juga mengajak semua umat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta ikut menyukseskan visi pembangunan Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, bahagia sekala-niskala (jasmani-rohani).
Koster menambahkan, berbagai program telah tertuang dalam visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", yakni melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama (masyarakat) Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala.
Hal tersebut menuju kehidupan krama (warga) dan gumi (daerah) Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
"Semua sudah jelas, prinsip Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keharmonisan umat manusia di Bali terjalin dengan baik selama ini karena prinsip itu dijalankan. Saya ingin, Bali menjadi daerah percontohan akan toleransinya," ucapnya.
Baca juga: Gubernur : mari jaga Bali sebagai pulau yang penuh toleransi
Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bali H Bambang Santoso menyampaikan bahwa Dewan Masjid sebagai organisasi sosial keagamaan telah terbentuk secara struktural, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bali, untuk kabupaten/kota telah terbentuk Dewan Masjid Indonesia.
Tugas utama Dewan Masjid menurutnya, adalah meningkatkan fungsi masjid tidak saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat sehingga tema musyawarah wilayah kali ini adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid.
"Ke depan masjid harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keumatan. Bukan sebaliknya masjid menjadi sumber masalah dan ini yang harus dihindari. Pada hari Jumat masyarakat Muslim laki-laki dengan sukarela hadir di masjid tanpa selembar undangan pun dan ini sesungguhnya potensi bagi para penyuluh agama mengumandangkan suara suci dalam suasana keheningan," ujarnya.
Baca juga: Konsultasi AICHR di Bali: intoleransi dan kekerasan berbasis agama di ASEAN meningkat
Sedangkan upaya mendirikan masjid baru di Bali dikatakan Bambang sudah sedemikian jelas peraturannya sehingga harus mengikutinya. "Karena aturannya sudah jelas, maka kita lebih konsentrasi untuk mempertahankan, mengisi dan memakmurkan masjid yang sudah ada," ucap Bambang yang juga anggota DPD RI dari Dapil Bali itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saya tidak pernah membedakan satu umat dengan umat yang lain. Itu tidak bagus, hanya akan membuat perpecahan. Saat ini, saya sebagai gubernur malah ingin merangkul semua umat untuk ikut membangun Bali," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bali tahun 2019, di Denpasar, Sabtu.
Orang nomor satu di Bali itu berharap Muswil DMI tersebut dapat dijadikan media untuk saling memberi masukan dan dukungan dari berbagai sektor.
Ia juga mengajak semua umat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta ikut menyukseskan visi pembangunan Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, bahagia sekala-niskala (jasmani-rohani).
Koster menambahkan, berbagai program telah tertuang dalam visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", yakni melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama (masyarakat) Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala.
Hal tersebut menuju kehidupan krama (warga) dan gumi (daerah) Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
"Semua sudah jelas, prinsip Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keharmonisan umat manusia di Bali terjalin dengan baik selama ini karena prinsip itu dijalankan. Saya ingin, Bali menjadi daerah percontohan akan toleransinya," ucapnya.
Baca juga: Gubernur : mari jaga Bali sebagai pulau yang penuh toleransi
Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bali H Bambang Santoso menyampaikan bahwa Dewan Masjid sebagai organisasi sosial keagamaan telah terbentuk secara struktural, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bali, untuk kabupaten/kota telah terbentuk Dewan Masjid Indonesia.
Tugas utama Dewan Masjid menurutnya, adalah meningkatkan fungsi masjid tidak saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat sehingga tema musyawarah wilayah kali ini adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid.
"Ke depan masjid harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keumatan. Bukan sebaliknya masjid menjadi sumber masalah dan ini yang harus dihindari. Pada hari Jumat masyarakat Muslim laki-laki dengan sukarela hadir di masjid tanpa selembar undangan pun dan ini sesungguhnya potensi bagi para penyuluh agama mengumandangkan suara suci dalam suasana keheningan," ujarnya.
Baca juga: Konsultasi AICHR di Bali: intoleransi dan kekerasan berbasis agama di ASEAN meningkat
Sedangkan upaya mendirikan masjid baru di Bali dikatakan Bambang sudah sedemikian jelas peraturannya sehingga harus mengikutinya. "Karena aturannya sudah jelas, maka kita lebih konsentrasi untuk mempertahankan, mengisi dan memakmurkan masjid yang sudah ada," ucap Bambang yang juga anggota DPD RI dari Dapil Bali itu.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019