Denpasar
(Antara Bali) - Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Dewan Perwakilan Daerah
(KPP DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengharapkan partai politik
yang ada di daerah dapat menyediakan fasilitas pelatihan dan pendidikan
tentang politik kepada perempuan.
"Hal ini ditujukan agar keterwakilan perempuan di parlemen bisa seimbang di setiap daerah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten," ujar Hemas usai menghadiri pelantikan Ketua KPP Bali Ni Made Sumiati beserta pengurus periode 2011-2014 di Denpasar, Rabu.
Hemas mengatakan, pendidikan dan pelatihan politik tersebut bukan semata-mata untuk mengejar target terpenuhinya 30 persen kuota perempuan dalam parlemen namun kesetaraan gender dapat menjadi penyeimbang kemandirian partai politik itu sendiri.
"Jadi parpol itu bukan hanya kendaraan bagi laki-laki saja, perempuan juga harus diberi porsi yang sama," tambah istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubuwono X itu.
Menurutnya, melalui pembentukan KPP di daerah-daerah juga dipercaya dapat meningkatkan eksistensi perempuan dalam parlemen serta memperkuat keberadaan perempuan dalam partai politik di daerah tersebut.
"Saat ini sudah terbentuk sekitar 15 KPP di Indonesia, dan bulan Januari 2012 mendatang kita sudah harus "running" untuk mendorong pembentukan KPP selanjutnya di daerah-daerah lain," harap Hemas.
KPP DPD RI pertama kali terbentuk melalui musyawarah di Ruang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Nusantara V pada tanggal 27 Maret 2006 dengan visi dan misi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya perempuan.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Hal ini ditujukan agar keterwakilan perempuan di parlemen bisa seimbang di setiap daerah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten," ujar Hemas usai menghadiri pelantikan Ketua KPP Bali Ni Made Sumiati beserta pengurus periode 2011-2014 di Denpasar, Rabu.
Hemas mengatakan, pendidikan dan pelatihan politik tersebut bukan semata-mata untuk mengejar target terpenuhinya 30 persen kuota perempuan dalam parlemen namun kesetaraan gender dapat menjadi penyeimbang kemandirian partai politik itu sendiri.
"Jadi parpol itu bukan hanya kendaraan bagi laki-laki saja, perempuan juga harus diberi porsi yang sama," tambah istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubuwono X itu.
Menurutnya, melalui pembentukan KPP di daerah-daerah juga dipercaya dapat meningkatkan eksistensi perempuan dalam parlemen serta memperkuat keberadaan perempuan dalam partai politik di daerah tersebut.
"Saat ini sudah terbentuk sekitar 15 KPP di Indonesia, dan bulan Januari 2012 mendatang kita sudah harus "running" untuk mendorong pembentukan KPP selanjutnya di daerah-daerah lain," harap Hemas.
KPP DPD RI pertama kali terbentuk melalui musyawarah di Ruang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Nusantara V pada tanggal 27 Maret 2006 dengan visi dan misi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya perempuan.(**)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011