Menteri BUMN Erick Thohir, melalui Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mendorong agar pengurus baru Pertamina baik direksi maupun komisaris mengurangi impor minyak.
"Tugas jelas sebagaimana dimintakan oleh bapak Erick Thohir, bagaimana supaya Pertamina bisa mengurangi impor minyaknya," ujar Arya di Jakarta, Senin.
Arya menjelaskan bahwa upaya pengurangan impor minyak oleh Pertamina tersebut kemungkinan dapat melalui dengan cara pembuatan kilang baru, pengembangan energi terbarukan atau melanjutkan pengembangan biodiesel B30, dan sebagainya.
"Intinya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM," katanya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.
Erick menilai bahwa dengan menjadikan Ahok sebagai komut PT Pertamina, Ahok dapat mendorong perusahaan itu mencapai target.
Sedangkan pengamat BUMN Toto Pranoto menilai bahwa tantangan pertama yang saat ini harus dihadapi dan dituntaskan adalah kemampuan meningkatkan produksi minyak (lifting) yang sudah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap eksploitasi , baik onshore maupun offshore.
Tantangan berikutnya yang harus dituntaskan oleh Ahok, menurut dia, adalah kebutuhan Pertamina akan teknologi dan juga investasi besar dengan risiko tinggi. Agar kebutuhan dan investasi besar tersebut berjalan lancar, maka dibutuhkan pengawasan dari dewan komisaris.
Di sisi lain Pertamina juga harus mengamankan pasokan BBM dalam negeri, sebagian dilakukan dengan melakukan impor BBM .Perlu pengawasan kuat dari pihak dewan komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama bahwa proses ini dilakukan sesuai SOP dan mengeliminasi kemungkinan terjadinya kebocoran.
Tantangan lainnya adalah Komisaris Utama bersama dewan komisaris memperjuangkan agar rencana pembangunan kilang pengolahan baru (oil refinery) bisa dibangun sepenuhnya dengan dukungan pemerintah yang kuat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Tugas jelas sebagaimana dimintakan oleh bapak Erick Thohir, bagaimana supaya Pertamina bisa mengurangi impor minyaknya," ujar Arya di Jakarta, Senin.
Arya menjelaskan bahwa upaya pengurangan impor minyak oleh Pertamina tersebut kemungkinan dapat melalui dengan cara pembuatan kilang baru, pengembangan energi terbarukan atau melanjutkan pengembangan biodiesel B30, dan sebagainya.
"Intinya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM," katanya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.
Erick menilai bahwa dengan menjadikan Ahok sebagai komut PT Pertamina, Ahok dapat mendorong perusahaan itu mencapai target.
Sedangkan pengamat BUMN Toto Pranoto menilai bahwa tantangan pertama yang saat ini harus dihadapi dan dituntaskan adalah kemampuan meningkatkan produksi minyak (lifting) yang sudah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap eksploitasi , baik onshore maupun offshore.
Tantangan berikutnya yang harus dituntaskan oleh Ahok, menurut dia, adalah kebutuhan Pertamina akan teknologi dan juga investasi besar dengan risiko tinggi. Agar kebutuhan dan investasi besar tersebut berjalan lancar, maka dibutuhkan pengawasan dari dewan komisaris.
Di sisi lain Pertamina juga harus mengamankan pasokan BBM dalam negeri, sebagian dilakukan dengan melakukan impor BBM .Perlu pengawasan kuat dari pihak dewan komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama bahwa proses ini dilakukan sesuai SOP dan mengeliminasi kemungkinan terjadinya kebocoran.
Tantangan lainnya adalah Komisaris Utama bersama dewan komisaris memperjuangkan agar rencana pembangunan kilang pengolahan baru (oil refinery) bisa dibangun sepenuhnya dengan dukungan pemerintah yang kuat.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019