Menteri Sosial, Juliari P Batubara, mengharapkan pada usia 100 tahun Indonesia merdeka atau tahun 2045, Indonesia sudah bisa masuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi.
"Dengan angka kemiskinan sekarang di kisaran 9,4 persen tentunya Presiden Jokowi berharap agar semua program pengentasan kemiskinan, khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik, sempurna dan tepat sasaran sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang," katanya setelah Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, di Sunset Road, Badung, Jumat.
Pihaknya juga yakin terkait program - program yang sekarang ini, sudah berjalan dengan baik. "Program keluarga harapan yang kita harapkan tidak hanya program yang sekadar membagi-bagi bansos tapi juga ada nilai pendampingannya agar keluarga-keluarga penerima program ini juga bisa naik kelas dan keluar dari kemiskinan," katanya.
Baca juga: Mensos Juliari: Siapa pun bisa jadi pahlawan pemberantasan kemiskinan
Juliari mengatakan untuk "conditional cash transfer" seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) selama ini sudah berjalan dan evaluasinya sudah cukup baik.
Ia mengaku optimistis dengan anggaran tahun 2019 sekitar Rp60 triliun dapat menyelesaikan program - program sesuai dengan sasaran.
"Iya kita harus optimis dan saya yakin dengan anggaran yang sudah mencukupi tersebut kalau kita kerjakan dengan baik dan sesuai sasaran tentunya akan berhasil," jelasnya.
Juliari menjelaskan saat ini angka kemiskinan harus ditekan dan pemerataan serta dilakukan secara bertahap. "Pertama kan harus menekan angka kemiskinan dulu ya sehingga suatu saat saat setelah angka kemiskinan yang bisa kita tekan dan akhirnya nanti lebih merata daripada penyebaran kekayaan itu," ucapnya.
Menurutnya angka kemiskinan, pendapatan perkapita dan juga indeks pembangunan manusia menjadi indikator-indikator yang sudah digunakan selama ini.
Baca juga: Mensos tetap pantau permintaan bantuan pascagempa Buleleng
Pelaksanaan Program BPNT menjadi program yang paling utama dievaluasi oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin, dan beberapa program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan Sarana Lingkungan.
"Rencananya kan indeksnya akan naik dari Rp110 ribu ke Rp150 ribu per penerima manfaat tahun depan," katanya disela-sela acara yang berlangsung pada 13-16 November itu.
Pihaknya juga akan meminta masukan dari Kementerian Kesehatan terkait bahan makanan yang dapat diusulkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan tentang kandungan gizinya, kedua terkait ketersediaannya dan ketiga kandungan impornya rendah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Dengan angka kemiskinan sekarang di kisaran 9,4 persen tentunya Presiden Jokowi berharap agar semua program pengentasan kemiskinan, khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik, sempurna dan tepat sasaran sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang," katanya setelah Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, di Sunset Road, Badung, Jumat.
Pihaknya juga yakin terkait program - program yang sekarang ini, sudah berjalan dengan baik. "Program keluarga harapan yang kita harapkan tidak hanya program yang sekadar membagi-bagi bansos tapi juga ada nilai pendampingannya agar keluarga-keluarga penerima program ini juga bisa naik kelas dan keluar dari kemiskinan," katanya.
Baca juga: Mensos Juliari: Siapa pun bisa jadi pahlawan pemberantasan kemiskinan
Juliari mengatakan untuk "conditional cash transfer" seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) selama ini sudah berjalan dan evaluasinya sudah cukup baik.
Ia mengaku optimistis dengan anggaran tahun 2019 sekitar Rp60 triliun dapat menyelesaikan program - program sesuai dengan sasaran.
"Iya kita harus optimis dan saya yakin dengan anggaran yang sudah mencukupi tersebut kalau kita kerjakan dengan baik dan sesuai sasaran tentunya akan berhasil," jelasnya.
Juliari menjelaskan saat ini angka kemiskinan harus ditekan dan pemerataan serta dilakukan secara bertahap. "Pertama kan harus menekan angka kemiskinan dulu ya sehingga suatu saat saat setelah angka kemiskinan yang bisa kita tekan dan akhirnya nanti lebih merata daripada penyebaran kekayaan itu," ucapnya.
Menurutnya angka kemiskinan, pendapatan perkapita dan juga indeks pembangunan manusia menjadi indikator-indikator yang sudah digunakan selama ini.
Baca juga: Mensos tetap pantau permintaan bantuan pascagempa Buleleng
Pelaksanaan Program BPNT menjadi program yang paling utama dievaluasi oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin, dan beberapa program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan Sarana Lingkungan.
"Rencananya kan indeksnya akan naik dari Rp110 ribu ke Rp150 ribu per penerima manfaat tahun depan," katanya disela-sela acara yang berlangsung pada 13-16 November itu.
Pihaknya juga akan meminta masukan dari Kementerian Kesehatan terkait bahan makanan yang dapat diusulkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan tentang kandungan gizinya, kedua terkait ketersediaannya dan ketiga kandungan impornya rendah.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019