Denpasar (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah membahas upaya rehabilitasi rumah korban banjir di Bali, termasuk mereka yang bukan pemilik tanah agar dapat dibantu.
"Ini (bukan pemilik tanah) lagi dicarikan solusi," ucap Mensos Saifullah Yusuf di sela menyerahkan bantuan penanggulangan banjir di posko pengungsian Balai Banjar Dakdakan Peguyangan, Denpasar, Bali, Jumat.
Mensos mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan kepemilikan tanah yang jelas. Apabila bukan milik sendiri, lanjut dia, maka belum bisa dibantu untuk upaya rehabilitasi.
Namun, lanjut dia, pemerintah akan mencari jalan lain untuk membantu masyarakat yang rumahnya terdampak banjir, namun status kepemilikan tanah bukan milik sendiri.
"Mungkin kerja sama filantropi, lembaga non-pemerintah yang punya perhatian untuk pembangunan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah kena bencana, sangat banyak lembaga yang bersedia membantu," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Bali, khususnya untuk penyediaan kebutuhan untuk rehabilitasi rumah warga terdampak bencana banjir dengan status tanah bukan milik sendiri.
"Tentu harus kesepakatan dengan pemerintah daerah, karena ini warga Kota Denpasar maka nanti kami akan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar seperti apa kira-kira yang terbaik untuk warga yang terdampak," ucap Mensos.
Selain opsi kerja dengan lembaga filantropi, kata dia, ada juga cara lain, misalnya mencari tempat sementara untuk tinggal diantaranya indekos atau rumah sewa selama beberapa bulan.
"Setelah itu solusinya seperti apa, ini butuh diskusi lebih lanjut," ujar Mensos.
Ada pun rehabilitasi rumah, lanjut dia, akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.
Ia juga menambahkan untuk rehabilitasi rumah tersebut juga terlebih dahulu melalui tahap asesmen oleh pihak terkait, untuk menentukan derajat kerusakan mulai ringan, sedang, dan berat.
Saat ini tim gabungan, termasuk dari pemerintah desa, masih menghimpun jumlah rincian bangunan rumah, jembatan, maupun fasilitas umum yang rusak. Ada pun data sementara yang terkumpul yakni ada sekitar 470 tempat usaha yang terdampak.
Sebelumnya Kepala BNPB Suharyanto di Denpasar, Kamis (11/9) menjelaskan rumah yang rusak berat akan ditanggung penuh pembangunannya oleh pemerintah. Sedangkan rumah yang rusak sedang diberikan bantuan sebesar Rp30 juta dan rusak ringan sebesar Rp15 juta yang diberikan kepada kepala keluarga.
Saat ini Provinsi Bali dalam masa tanggap darurat pasca-bencana banjir yang ditetapkan selama satu minggu sejak Rabu (10/9).
Pada masa tanggap darurat itu pemerintah fokus evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan logistik bagi para pengungsi.
Baca juga: Mensos salurkan logistik & santunan Rp2 miliar buat korban banjir Bali
