Pertemuan Forum Parlemen Dunia ke-3 (World Parliamentary Forum on Sustainable Development/WPFSD) yang diselenggarakan selama dua hari di Bali menghasilkan kesepakatan bersama yakni Bali Roadmap.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Fadli Zon seusai penutupan kegiatan tersebut, di Kuta, Bali, Kamis, mengatakan pertemuan parlemen tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama "Bali Peta Jalan" dengan tiga poin.
Ia mengatakan "Bali Roadmap" merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta "political will" yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.
Fadli Zon mengatakan dalam "Bali Roadmap" ini menekankan pada tiga poin, yakni pertama adalah terkait pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Kedua, terkait mendorong lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat. Sedangkan, ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.
“Hasil Bali Roadmap akan dibawa oleh masing-masing anggota parlemen ke negaranya masing-masing untuk disosialisasikan. Tentu diterjemahkan sesuai dengan keadaan lokal masing-masing negara," ujarnya.
Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan pihaknya kembali menyuarakan bahwa ketimpangan yang ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan hak-hak asasi manusia.
"Pentingnya parlemen untuk melakukan autokritik pada data-data pembangunan dari pemerintah masing-masing negara sebagai bentuk mekanisme mengecek dan keseimbangan untuk implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan baik," katanya.
Baca juga: Wapres Jusuf Kalla minta parlemen atasi permasalahan global
Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia, terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi yang dilakukan parlemen Indonesia, sehingga bisa berkumpul dan saling bertukar pengalaman antaranggota parlemen yang hadir dalam pertemuan ini. Kita telah membahas berbagai permasalahan yang saat dihadapi dunia. Semoga pertemuan ini akan bermanfaat di masing-masing negara," katanya pula.
Baca juga: DPR gelar forum parlemen sedunia untuk pembangunan berkelanjutan di Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Fadli Zon seusai penutupan kegiatan tersebut, di Kuta, Bali, Kamis, mengatakan pertemuan parlemen tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama "Bali Peta Jalan" dengan tiga poin.
Ia mengatakan "Bali Roadmap" merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta "political will" yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.
Fadli Zon mengatakan dalam "Bali Roadmap" ini menekankan pada tiga poin, yakni pertama adalah terkait pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Kedua, terkait mendorong lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat. Sedangkan, ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.
“Hasil Bali Roadmap akan dibawa oleh masing-masing anggota parlemen ke negaranya masing-masing untuk disosialisasikan. Tentu diterjemahkan sesuai dengan keadaan lokal masing-masing negara," ujarnya.
Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan pihaknya kembali menyuarakan bahwa ketimpangan yang ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan hak-hak asasi manusia.
"Pentingnya parlemen untuk melakukan autokritik pada data-data pembangunan dari pemerintah masing-masing negara sebagai bentuk mekanisme mengecek dan keseimbangan untuk implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan baik," katanya.
Baca juga: Wapres Jusuf Kalla minta parlemen atasi permasalahan global
Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia, terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi yang dilakukan parlemen Indonesia, sehingga bisa berkumpul dan saling bertukar pengalaman antaranggota parlemen yang hadir dalam pertemuan ini. Kita telah membahas berbagai permasalahan yang saat dihadapi dunia. Semoga pertemuan ini akan bermanfaat di masing-masing negara," katanya pula.
Baca juga: DPR gelar forum parlemen sedunia untuk pembangunan berkelanjutan di Bali
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019