Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan kegiatan "Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID Summit) 2019" merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah melalui BSSN untuk meningkatkan kesadaran regulator, pelaku industri/operator sektor Infrastruktur Kritis Nasional (IKN), lembaga teknis dan akademisi akan pentingnya penerapan keamanan siber.
"Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan 'business enabler' bagi sektor IKN sehingga keamanan siber sudah dikategorikan sebagai kebutuhan. BSSN melalui CIIP-ID Summit mendorong regulator, pelaku industri, lembaga teknis, akademisi dan publik menerapkan prinsip-prinsip dan teknis keamanan siber," kata Hinsa disela acara CIIP-ID Summit 2019" di Kuta Bali, Rabu.
Kegiatan tersebut mengusung tema "Perlindungan Infrastruktur Kritikal di Era Digital (Protecting Critical Infrastructure in the Digital Era): Membangun Ketahanan dan Kesiapan (Building Resilience and Preparedness)".
Baca juga: BSSN berharap RUU Siber akan segera disahkan
Ia mengatakan infrastruktur kritis merupakan aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk flsik maupun virtual yang sangat vital, yang jika terjadi gangguan berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan di antaranya.
Gangguan terhadap infrastruktur kritis akan membawa dampak dan risiko yang besar bagi negara. Setiap negara memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda untuk mengidentifikasi infrastruktur kritis nasional tergantung pada situasi dan kondisi lingkungannya, khususnya situasi yang terkait dengan ekonomi dan rantai suplai yang melayani hajat hidup orang banyak.
"Era revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industri yang mengadaptasi pemanfaatan teknologi, seperti "big data"," ujarnya.
Baca juga: Bencana siber Indonesia tinggal tunggu waktu
Penerapan sistem otomatis pada sistem produksi, komputasi awan (cloud computing) dan pemanfaatan teknologi lainnya. Pemanfaatan teknologi infomasi dan OT tentunya membawa keuntungan di antaranya tebih efektif dan efisien. Proses produksi dan pengontrolan hingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pangsa pasar dan keuntungan bagi industri.
Namun di sisi lain, kata dia, terdapat tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah isu tentang keamanan informasi dan keamanan siber yang berpotensi menimbulkan risiko jika pengimplementasian teknologi tidak dikelola dengan baik, yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan eksploitasi ke dalam sistem IT dan OT.
Seiring dengan bertambahnya industri 4.0 tren ancaman siber pun semakin meningkat, hal ini tentunya harus menjadi perhatian dan tantangan khususnya bagi IKN.
Baca juga: BSSN ajak negara Asia persatukan kemampuan tangkal serangan siber
Sektor infrastruktur kritis tidak dapat berjalan secara mandiri tanpa dukungan sub sektor atau sektor lainnya hingga dapat membentuk sebuah rantai suplai yang saling mendukung atau dikenal dengan istilah interdepedensi.
Untuk melakukan perlindungan infrastruktur kritis pada umumnya dan khususnya Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menjamin keamanan pemanfaatan teknologi pada infrastruktur kritis.
"Dalam merancang sebuah strategi perlindungan terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan yaitu 'people, process dan technology'," katanya.
Baca juga: BSSN gelar kompetisi Siber Juara di Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan 'business enabler' bagi sektor IKN sehingga keamanan siber sudah dikategorikan sebagai kebutuhan. BSSN melalui CIIP-ID Summit mendorong regulator, pelaku industri, lembaga teknis, akademisi dan publik menerapkan prinsip-prinsip dan teknis keamanan siber," kata Hinsa disela acara CIIP-ID Summit 2019" di Kuta Bali, Rabu.
Kegiatan tersebut mengusung tema "Perlindungan Infrastruktur Kritikal di Era Digital (Protecting Critical Infrastructure in the Digital Era): Membangun Ketahanan dan Kesiapan (Building Resilience and Preparedness)".
Baca juga: BSSN berharap RUU Siber akan segera disahkan
Ia mengatakan infrastruktur kritis merupakan aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk flsik maupun virtual yang sangat vital, yang jika terjadi gangguan berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan di antaranya.
Gangguan terhadap infrastruktur kritis akan membawa dampak dan risiko yang besar bagi negara. Setiap negara memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda untuk mengidentifikasi infrastruktur kritis nasional tergantung pada situasi dan kondisi lingkungannya, khususnya situasi yang terkait dengan ekonomi dan rantai suplai yang melayani hajat hidup orang banyak.
"Era revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industri yang mengadaptasi pemanfaatan teknologi, seperti "big data"," ujarnya.
Baca juga: Bencana siber Indonesia tinggal tunggu waktu
Penerapan sistem otomatis pada sistem produksi, komputasi awan (cloud computing) dan pemanfaatan teknologi lainnya. Pemanfaatan teknologi infomasi dan OT tentunya membawa keuntungan di antaranya tebih efektif dan efisien. Proses produksi dan pengontrolan hingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pangsa pasar dan keuntungan bagi industri.
Namun di sisi lain, kata dia, terdapat tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah isu tentang keamanan informasi dan keamanan siber yang berpotensi menimbulkan risiko jika pengimplementasian teknologi tidak dikelola dengan baik, yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan eksploitasi ke dalam sistem IT dan OT.
Seiring dengan bertambahnya industri 4.0 tren ancaman siber pun semakin meningkat, hal ini tentunya harus menjadi perhatian dan tantangan khususnya bagi IKN.
Baca juga: BSSN ajak negara Asia persatukan kemampuan tangkal serangan siber
Sektor infrastruktur kritis tidak dapat berjalan secara mandiri tanpa dukungan sub sektor atau sektor lainnya hingga dapat membentuk sebuah rantai suplai yang saling mendukung atau dikenal dengan istilah interdepedensi.
Untuk melakukan perlindungan infrastruktur kritis pada umumnya dan khususnya Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menjamin keamanan pemanfaatan teknologi pada infrastruktur kritis.
"Dalam merancang sebuah strategi perlindungan terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan yaitu 'people, process dan technology'," katanya.
Baca juga: BSSN gelar kompetisi Siber Juara di Bali
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019