Roadshow "Jelajah Negeri Bangun Anti-Korupsi" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tabanan, Bali, 23-25 Agustus, juga mengadakan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), para camat, dan kepala desa se-kabupaten Tabanan.
Sosialisasi itu sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan tindak pidana korupsi.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekkab Tabanan, I Gede Susila, Inspektur Kabupaten Tabanan, I Gede Urip Gunawan, Penasehat KPK, Sani, dengan narasumber dari Tim Gratifikasi KPK RI, Anjar dan Nawang, itu dilaksanakan di Kantor Bupati Tabanan, Jumat.
Menurut Sani selaku Penasehat KPK, sosialisasi ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Terdapat dua kategori gratifikasi, yakni gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan wajib dilaporkan. Yang tidak wajib lapor itu seperti kompensasi atau honor yang tidak melebihi standar yang sumber anggaran berasal dari internal. Untuk yang wajib lapor itu seperti penerimaan hadiah yang terkait kedinasan atau kompensasi atau honor yang melebihi standar instansi penerima," katanya.
Selain itu, ia menjelaskan dibolehkannya batasan pemberian hadiah kepada rekan kerja PNS dan penyelenggara negara, seperti contoh, melakukan pemberian untuk rekan kerja batasan maksimal itu Rp200 ribu. Sementara jika untuk memberi cinderamata pada pisah sambut pejabat daerah atau kepala dinas boleh saja, dengan catatan maksimal per orang batasan pemberiaannya Rp300 ribu.
Menurutnya, jika menerima hadiah (gratifikasi) maka segera laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Waktu maksimal lapor diri adalah 30 hari sejak menerima gratifikasi. Kalau lebih dari 30 hari tidak melapor, maka si penerima diduga memiliki niat menerima gratifikasi. Ini akan dikenakan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun sesuai Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" tiba di Badung
Sementara itu, Sekkab Tabanan I Gede Susila menegaskan bahwa sosialisasi gratifikasi ini sangat penting diikuti. Peserta harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam menerima gratifikasi.
Menurutnya, pemahaman tentang gratifikasi harus satu persepsi agar tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Pemahaman tentang gratifikasi itu sangat penting bagi kita sebagai pejabat, baik itu di desa, kecamatan maupun kabupaten agar berhati-hati. Apalagi ada keterkaitan dengan bidang ekonomi agar dihindari, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan kegiatan secara transparan," katanya.
Baca juga: "Roadshow Bus KPK" temui anggota DPRD terpilih di Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Sosialisasi itu sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan tindak pidana korupsi.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekkab Tabanan, I Gede Susila, Inspektur Kabupaten Tabanan, I Gede Urip Gunawan, Penasehat KPK, Sani, dengan narasumber dari Tim Gratifikasi KPK RI, Anjar dan Nawang, itu dilaksanakan di Kantor Bupati Tabanan, Jumat.
Menurut Sani selaku Penasehat KPK, sosialisasi ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Terdapat dua kategori gratifikasi, yakni gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan wajib dilaporkan. Yang tidak wajib lapor itu seperti kompensasi atau honor yang tidak melebihi standar yang sumber anggaran berasal dari internal. Untuk yang wajib lapor itu seperti penerimaan hadiah yang terkait kedinasan atau kompensasi atau honor yang melebihi standar instansi penerima," katanya.
Selain itu, ia menjelaskan dibolehkannya batasan pemberian hadiah kepada rekan kerja PNS dan penyelenggara negara, seperti contoh, melakukan pemberian untuk rekan kerja batasan maksimal itu Rp200 ribu. Sementara jika untuk memberi cinderamata pada pisah sambut pejabat daerah atau kepala dinas boleh saja, dengan catatan maksimal per orang batasan pemberiaannya Rp300 ribu.
Menurutnya, jika menerima hadiah (gratifikasi) maka segera laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Waktu maksimal lapor diri adalah 30 hari sejak menerima gratifikasi. Kalau lebih dari 30 hari tidak melapor, maka si penerima diduga memiliki niat menerima gratifikasi. Ini akan dikenakan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun sesuai Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" tiba di Badung
Sementara itu, Sekkab Tabanan I Gede Susila menegaskan bahwa sosialisasi gratifikasi ini sangat penting diikuti. Peserta harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam menerima gratifikasi.
Menurutnya, pemahaman tentang gratifikasi harus satu persepsi agar tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Pemahaman tentang gratifikasi itu sangat penting bagi kita sebagai pejabat, baik itu di desa, kecamatan maupun kabupaten agar berhati-hati. Apalagi ada keterkaitan dengan bidang ekonomi agar dihindari, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan kegiatan secara transparan," katanya.
Baca juga: "Roadshow Bus KPK" temui anggota DPRD terpilih di Bali
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019