Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin meminta PKB harus terdepan menangkal ideologi yang menyimpang dari kesepakatan para pendiri bangsa seperti paham radikal, intoleran, dan khilafah.
"PKB sebagai parpol yang lahir dari 'rahim' NU harus mengambil peran jaga NKRI. PKB harus di depan menangkal radikalisme, intoleran, dan khilafah," kata Ma'ruf dalam penutupan Muktamar VI PKB, di Nusa Dua, Bali, Rabu malam.
Dia menjelaskan, khilafah di Indonesia bukan ditolak namun tertolak karena menyalahi kesepakatan para pendiri bangsa.
Menurut dia, Indonesia didirikan dengan satu kesepakatan yaitu Pancasila dan UUD 1945.
"Yang islami bukan hanya khilafah namun kerajaan seperti di Saudi diterima para ulama, republik seperti di Mesir, Pakistan dan Turki. Khilafah di Indonesia bukan ditolak tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan didirikannya negara bangsa," ujarnya.
Baca juga: Muktamar PKB lahirkan Deklarasi Bali tegaskan jaga kebhinnekaan
Ma'ruf menegaskan bahwa dalam negara kesepakatan seperti di Indonesia, semua kelompok harus dilindungi.
Karena itu, dia meminta PKB terdepan mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945.
Baca juga: Munas Alim Ulama PKB rekomendasikan politik terbuka-inklusif
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"PKB sebagai parpol yang lahir dari 'rahim' NU harus mengambil peran jaga NKRI. PKB harus di depan menangkal radikalisme, intoleran, dan khilafah," kata Ma'ruf dalam penutupan Muktamar VI PKB, di Nusa Dua, Bali, Rabu malam.
Dia menjelaskan, khilafah di Indonesia bukan ditolak namun tertolak karena menyalahi kesepakatan para pendiri bangsa.
Menurut dia, Indonesia didirikan dengan satu kesepakatan yaitu Pancasila dan UUD 1945.
"Yang islami bukan hanya khilafah namun kerajaan seperti di Saudi diterima para ulama, republik seperti di Mesir, Pakistan dan Turki. Khilafah di Indonesia bukan ditolak tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan didirikannya negara bangsa," ujarnya.
Baca juga: Muktamar PKB lahirkan Deklarasi Bali tegaskan jaga kebhinnekaan
Ma'ruf menegaskan bahwa dalam negara kesepakatan seperti di Indonesia, semua kelompok harus dilindungi.
Karena itu, dia meminta PKB terdepan mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945.
Baca juga: Munas Alim Ulama PKB rekomendasikan politik terbuka-inklusif
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019