Jembrana (Antara Bali) - Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Rabu melakukan sidak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengecek disiplin pegawai termasuk pimpinan SKPD.
Dari sidak ini, Kembang mendapati beberapa kekurangan seperti tata ruang yang masih berantakan serta penempatan arsip yang berjejalan.
Kondisi seperti ini ia lihat di Dinas Kesehatan Dan Kesos yang menempatkan arsip di luar jendela.
Kepada Kembang, Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesos Jembrana, dr Putu Suasta mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan hal tersebut karena kekurangan almari penyimpanan.
Di dinas ini, Kembang juga menyoroti lantai yang kurang bersih dengan adanya sisa-sisa kotoran yang menempel.
Dalam sidak ini sempat ada kejadian yang langsung mendapatkan reaksi dari Kembang saat dirinya usai sidak ke Dinas Perindagkop.
Setelah melihat-lihat beberapa ruangan di dinas ini, ia menuju ke Dinas Kesehatan Dan Kesos namun mendadak kembali lagi ke Dinas Perindagkop.
Saat ia kembali, ternyata beberapa pegawai di Bagian TU langsung keluar begitu Kembang menuju ke Dinas Kesehatan Dan Kesos.
Mendapati hal ini, Kembang menilai, tidak seharusnya pegawai tampak disiplin saat dirinya ada dan langsung keluar saat dirinya pergi.
Ia menegaskan, tidak melarang pegawai untuk keluar saat jam kantor tapi harus ada kaitannya dengan kepentingan dinas. "Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan kan bisa dilakukan usai pulang kerja," kata Kembang.
Kembang minta, identitas pegawai-pegawai yang keluar tersebut dicatat dan dilaporkan langsung ke atasannya.
Menurut dia, sidak ini dilakukan juga untuk mengecek intruksi yang dikeluarkannya supaya setiap SKPD melakukan rapat kecil pada hari Rabu.
"Pada hari Selasa masing-masing pimpinan SKPD melakukan rapat dengan bupati atau saya, kemudian Rabu mereka harus melakukan rapat intern untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari sebelumnya," ujar Kembang.
Selain itu ia juga mengungkapkan, sidak ini juga untuk persiapan Pemkab Jembrana guna pengembangan struktur organisasi daerah dimana rencananya dari 8 SKPD yang ada sekarang akan ditambah menjadi 10 SKPD. "Sebelum pengembangan SKPD itu dilakukan, kita harus tahu jumlah ruangan yang kita miliki," katanya.
Ia mengatakan, pemkab tidak akan menambah bangunan baru tapi akan memaksimalkan ruangan yang sudah ada.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Dari sidak ini, Kembang mendapati beberapa kekurangan seperti tata ruang yang masih berantakan serta penempatan arsip yang berjejalan.
Kondisi seperti ini ia lihat di Dinas Kesehatan Dan Kesos yang menempatkan arsip di luar jendela.
Kepada Kembang, Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesos Jembrana, dr Putu Suasta mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan hal tersebut karena kekurangan almari penyimpanan.
Di dinas ini, Kembang juga menyoroti lantai yang kurang bersih dengan adanya sisa-sisa kotoran yang menempel.
Dalam sidak ini sempat ada kejadian yang langsung mendapatkan reaksi dari Kembang saat dirinya usai sidak ke Dinas Perindagkop.
Setelah melihat-lihat beberapa ruangan di dinas ini, ia menuju ke Dinas Kesehatan Dan Kesos namun mendadak kembali lagi ke Dinas Perindagkop.
Saat ia kembali, ternyata beberapa pegawai di Bagian TU langsung keluar begitu Kembang menuju ke Dinas Kesehatan Dan Kesos.
Mendapati hal ini, Kembang menilai, tidak seharusnya pegawai tampak disiplin saat dirinya ada dan langsung keluar saat dirinya pergi.
Ia menegaskan, tidak melarang pegawai untuk keluar saat jam kantor tapi harus ada kaitannya dengan kepentingan dinas. "Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan kan bisa dilakukan usai pulang kerja," kata Kembang.
Kembang minta, identitas pegawai-pegawai yang keluar tersebut dicatat dan dilaporkan langsung ke atasannya.
Menurut dia, sidak ini dilakukan juga untuk mengecek intruksi yang dikeluarkannya supaya setiap SKPD melakukan rapat kecil pada hari Rabu.
"Pada hari Selasa masing-masing pimpinan SKPD melakukan rapat dengan bupati atau saya, kemudian Rabu mereka harus melakukan rapat intern untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari sebelumnya," ujar Kembang.
Selain itu ia juga mengungkapkan, sidak ini juga untuk persiapan Pemkab Jembrana guna pengembangan struktur organisasi daerah dimana rencananya dari 8 SKPD yang ada sekarang akan ditambah menjadi 10 SKPD. "Sebelum pengembangan SKPD itu dilakukan, kita harus tahu jumlah ruangan yang kita miliki," katanya.
Ia mengatakan, pemkab tidak akan menambah bangunan baru tapi akan memaksimalkan ruangan yang sudah ada.(**)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011