Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali, menjadi rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) sebagai lokasi studi tiru bagi daerah lainnya yang akan membentuk Mal Pelayanan Publik.
"Kami melihat Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung sangat memenuhi standar untuk menjadi contoh bagi daerah lain," ujar Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, saat kegiatan Penandatanganan Komitmen dan Rakor Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 2019 Jakarta, dalam kutipan keterangan pers Humas Badung yang diterima di Mangupura, Bali, Rabu.
Menurut dia, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung menjadi "best practice" dengan hampir semua layanan publik lintas instansi baik negeri maupun swasta menjadi satu yang mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.
Hal senada disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. Menurut dia, Mal Palayanan Publik Badung termasuk salah satu MPP terbaik yang sudah diresmikan dan ia yakin, seiring berkembangnya instansi yang bergabung dan jenis layanan pada MPP, maka kebutuhan gedung juga semakin meningkat.
"Beberapa daerah yang sudah membentuk dan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik menjadi referensi bagi daerah lainnya untuk studi tiru," katanya.
Dalam arahannya, Menteri Syafruddin mendorong agar semua daerah di Indonesia merubah paradigma dan terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar setara dengan pola pelayanan instansi swasta sehingga kebahagian masyarakat meningkat.
"Integrasi dan kemudahan dalam mengakses pelayanan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan dan berbagai dokumen lainnya dapat dilaksanakan pada satu lokasi yang disebut Mal Pelayanan Publik,“ ujarnya.
Dalam kegiatan itu, Pemkab Badung diundang oleh Kemenpan RB untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diawali dengan Penandatangan Komitmen Pembentukan MPP antara 27 Daerah Kabupaten/Kota dengan Menpan RB.
Mewakili Pemkab Badung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, Made Agus Aryawan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, pihaknya mengajak semua jajaran untuk merubah paradigma atau pola pikir, budaya melayani dan sikap perilaku sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik.
“Sejak MPP Badung di luncurkan enam bulan lalu, terjadi peningkatan kunjungan mencapai 400 orang dan jumlah kunjungan kerja mencapai 49 rombongan baik dari instansi kementerian atau lembaga maupun Pemerintah Daerah lainnya," katanya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kami melihat Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung sangat memenuhi standar untuk menjadi contoh bagi daerah lain," ujar Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, saat kegiatan Penandatanganan Komitmen dan Rakor Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 2019 Jakarta, dalam kutipan keterangan pers Humas Badung yang diterima di Mangupura, Bali, Rabu.
Menurut dia, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung menjadi "best practice" dengan hampir semua layanan publik lintas instansi baik negeri maupun swasta menjadi satu yang mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.
Hal senada disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. Menurut dia, Mal Palayanan Publik Badung termasuk salah satu MPP terbaik yang sudah diresmikan dan ia yakin, seiring berkembangnya instansi yang bergabung dan jenis layanan pada MPP, maka kebutuhan gedung juga semakin meningkat.
"Beberapa daerah yang sudah membentuk dan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik menjadi referensi bagi daerah lainnya untuk studi tiru," katanya.
Dalam arahannya, Menteri Syafruddin mendorong agar semua daerah di Indonesia merubah paradigma dan terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar setara dengan pola pelayanan instansi swasta sehingga kebahagian masyarakat meningkat.
"Integrasi dan kemudahan dalam mengakses pelayanan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan dan berbagai dokumen lainnya dapat dilaksanakan pada satu lokasi yang disebut Mal Pelayanan Publik,“ ujarnya.
Dalam kegiatan itu, Pemkab Badung diundang oleh Kemenpan RB untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diawali dengan Penandatangan Komitmen Pembentukan MPP antara 27 Daerah Kabupaten/Kota dengan Menpan RB.
Mewakili Pemkab Badung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, Made Agus Aryawan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, pihaknya mengajak semua jajaran untuk merubah paradigma atau pola pikir, budaya melayani dan sikap perilaku sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik.
“Sejak MPP Badung di luncurkan enam bulan lalu, terjadi peningkatan kunjungan mencapai 400 orang dan jumlah kunjungan kerja mencapai 49 rombongan baik dari instansi kementerian atau lembaga maupun Pemerintah Daerah lainnya," katanya. ***2***
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019