Denpasar (Antara Bali) - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR Nyoman Dhamantra menilai pemberian bantuan sosial (bansos) melalui anggota legislatif tidak mendidik karena menghambat kemandirian masyarakat.
"Bansos memang dibutuhkan, tetapi kebijakan ini merupakan langkah parsial sebagai penetrasi politik di tengah kondisi masyarakat yang masih mengidentikkan anggota Dewan sebagai tempat menagih janji," kata anggota DPR asal Bali itu di Denpasar, Sabtu.
Ia mengemukakan bahwa kondisi itu bermula karena pemerintahan Orde Baru dan legislatif saat itu tidak berupaya maksimal dalam mengelola kesejahteraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
"Akibatnya diambil langkah parsial itu. Bansos akan cepat turun pada daerah-daerah yang penetrasi politiknya kuat. Berbeda dengan daerah dengan kategori relatif tenang," katanya.
Rakyat pun, lanjut dia, terkesan "digilir" oleh bansos itu. Padahal giliran itu sesungguhnya tidak akan sampai kepada setiap pihak yang memerlukan karena tidak mungkin semuanya dapat terpenuhi.
"Menjadi suatu kewajaran, pandangan masyarakat seperti itu karena sistem politik di Indonesia kental nuansa transaksional. Bahkan transaksi politik sudah dimulai saat pemilihan para pemimpin politik," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah berkewajiban membangun kemandirian rakyat agar tetap sejahtera tanpa bergantung pada bansos. "Sehebat apa pun subsidi atau bansos, jika rakyat tidak mandiri, maka menjadi kurang bermakna," katanya.
Ia mengibaratkan bansos di satu sisi sebagai madu pada saat masyarakat membutuhkannya. Namun di sisi lain, bansos bisa menjadi racun karena membuat masyarakat tidak bisa mandiri.
Ketika rakyat tidak kuat dan menunggu waktu mendapatkan giliran, lanjut dia, maka akan terjadi penolakan yang berujung konflik. Kesenjangan dan marginalisasi pun semakin lebar.
"Untuk itu, sedari awal perlu adanya proses yang sehat mulai dari rekrutmen politik. Anggota legislatif sebagai perwakilan rakyat hendaknya menjaga konsistensi tanggung jawab yang dipercayakan padanya dalam bentuk siap menerima apa pun kritik dan masukan rakyat," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Bansos memang dibutuhkan, tetapi kebijakan ini merupakan langkah parsial sebagai penetrasi politik di tengah kondisi masyarakat yang masih mengidentikkan anggota Dewan sebagai tempat menagih janji," kata anggota DPR asal Bali itu di Denpasar, Sabtu.
Ia mengemukakan bahwa kondisi itu bermula karena pemerintahan Orde Baru dan legislatif saat itu tidak berupaya maksimal dalam mengelola kesejahteraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
"Akibatnya diambil langkah parsial itu. Bansos akan cepat turun pada daerah-daerah yang penetrasi politiknya kuat. Berbeda dengan daerah dengan kategori relatif tenang," katanya.
Rakyat pun, lanjut dia, terkesan "digilir" oleh bansos itu. Padahal giliran itu sesungguhnya tidak akan sampai kepada setiap pihak yang memerlukan karena tidak mungkin semuanya dapat terpenuhi.
"Menjadi suatu kewajaran, pandangan masyarakat seperti itu karena sistem politik di Indonesia kental nuansa transaksional. Bahkan transaksi politik sudah dimulai saat pemilihan para pemimpin politik," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah berkewajiban membangun kemandirian rakyat agar tetap sejahtera tanpa bergantung pada bansos. "Sehebat apa pun subsidi atau bansos, jika rakyat tidak mandiri, maka menjadi kurang bermakna," katanya.
Ia mengibaratkan bansos di satu sisi sebagai madu pada saat masyarakat membutuhkannya. Namun di sisi lain, bansos bisa menjadi racun karena membuat masyarakat tidak bisa mandiri.
Ketika rakyat tidak kuat dan menunggu waktu mendapatkan giliran, lanjut dia, maka akan terjadi penolakan yang berujung konflik. Kesenjangan dan marginalisasi pun semakin lebar.
"Untuk itu, sedari awal perlu adanya proses yang sehat mulai dari rekrutmen politik. Anggota legislatif sebagai perwakilan rakyat hendaknya menjaga konsistensi tanggung jawab yang dipercayakan padanya dalam bentuk siap menerima apa pun kritik dan masukan rakyat," katanya.*
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011