Denpasar (AntaraNews Bali) - Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengagendakan untuk duduk bersama dengan jajaran Ombudsman dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan provinsi setempat untuk membahas terkait kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru 2019.
"Jabaran PPDB untuk Bali, kami tetap mengacu pada aturan yang ada. Selain itu, kami duduk bersama dengan Ombudsman dan LPMP, juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Sabtu.
Pelaksanaan PPDB yang tak jarang dituding terkesan karut-marut, menurut TIA, karena seringkali para orang tua siswa yang memaksakan anaknya agar diterima di sekolah-sekolah favorit.
Memang pada beberapa tahun yang lalu sempat sejumlah sekolah menyandang predikat Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), tetapi dalam perjalanannya tidak boleh lagi ada kasta-kasta dalam sekolah.
"Dengan demikian, semua sekolah kini telah mendapat perlakuan sama. Sayangnya persepsi orang tua siswa masih tetap sama, mereka berharap anak-anaknya menempuh pendidikan di sekolah favorit, padahal setiap sekolah sudah ada kuotanya tersendiri untuk menampung siswa," ujarnya.
TIA mengatakan, saat Disdik Provinsi Bali duduk bersama dengan Disdik Kabupaten/Kota itu akan ditentukan siswa lulusan dari SMP mana saja yang bisa melanjutkan ke SMA tertentu berdasarkan zonasinya.
"Misalnya untuk di SMAN 1 Denpasar, nantinya yang mem-back up dari SMP mana saja di wilayah Denpasar. Tentu tidak mungkin lulusan SMP dari Sukawati Gianyar yang bisa masuk ke SMAN 1 Denpasar," ucapnya.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali mengimbau dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di daerah itu untuk mulai mendata jumlah siswa yang akan masuk pada jenjang SMP dan SMA/SMK terkait penerimaan peserta didik baru 2019 (PPDB).
"Pendataan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi penerapan aturan PPDB 2019 yang lebih menekankan jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa ketimbang nilai Ujian Nasional dan rapor," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab.
Menurut Umar, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 menetapkan penerimaan lewat jalur zonasi sebesar 90 persen.
"Kami berharap dengan tingginya persentase jalur zonasi, siswa baru dapat diterima pada sekolah terdekat. Apalagi dalam Permendikbud tersebut tidak lagi mensyaratkan adanya nilai UN," ucapnya.
Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 diatur PPDB 2019 hanya akan mengenal tiga jalur yakni Jalur Zonasi dengan kuota minimal 90 persen, Jalur Prestasi dengan kuota maksimal 5 persen dan Jalur Perpindahan dengan kuota maksimal 5 persen. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Jabaran PPDB untuk Bali, kami tetap mengacu pada aturan yang ada. Selain itu, kami duduk bersama dengan Ombudsman dan LPMP, juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Sabtu.
Pelaksanaan PPDB yang tak jarang dituding terkesan karut-marut, menurut TIA, karena seringkali para orang tua siswa yang memaksakan anaknya agar diterima di sekolah-sekolah favorit.
Memang pada beberapa tahun yang lalu sempat sejumlah sekolah menyandang predikat Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), tetapi dalam perjalanannya tidak boleh lagi ada kasta-kasta dalam sekolah.
"Dengan demikian, semua sekolah kini telah mendapat perlakuan sama. Sayangnya persepsi orang tua siswa masih tetap sama, mereka berharap anak-anaknya menempuh pendidikan di sekolah favorit, padahal setiap sekolah sudah ada kuotanya tersendiri untuk menampung siswa," ujarnya.
TIA mengatakan, saat Disdik Provinsi Bali duduk bersama dengan Disdik Kabupaten/Kota itu akan ditentukan siswa lulusan dari SMP mana saja yang bisa melanjutkan ke SMA tertentu berdasarkan zonasinya.
"Misalnya untuk di SMAN 1 Denpasar, nantinya yang mem-back up dari SMP mana saja di wilayah Denpasar. Tentu tidak mungkin lulusan SMP dari Sukawati Gianyar yang bisa masuk ke SMAN 1 Denpasar," ucapnya.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali mengimbau dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di daerah itu untuk mulai mendata jumlah siswa yang akan masuk pada jenjang SMP dan SMA/SMK terkait penerimaan peserta didik baru 2019 (PPDB).
"Pendataan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi penerapan aturan PPDB 2019 yang lebih menekankan jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa ketimbang nilai Ujian Nasional dan rapor," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab.
Menurut Umar, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 menetapkan penerimaan lewat jalur zonasi sebesar 90 persen.
"Kami berharap dengan tingginya persentase jalur zonasi, siswa baru dapat diterima pada sekolah terdekat. Apalagi dalam Permendikbud tersebut tidak lagi mensyaratkan adanya nilai UN," ucapnya.
Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 diatur PPDB 2019 hanya akan mengenal tiga jalur yakni Jalur Zonasi dengan kuota minimal 90 persen, Jalur Prestasi dengan kuota maksimal 5 persen dan Jalur Perpindahan dengan kuota maksimal 5 persen. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019