Denpasar (Antara Bali) - Ketua Lembaga Kajian Masalah Sosial (LKMS) Bali Lanang Sudira mengatakan, anggaran dana program bedah rumah untuk keluarga miskin sebesar Rp26 juta per unit hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kalau benar tanpa ada pemotongan dana dari pihak kontraktor, tentu bangunan rumah tersebut cukup bagus dan sesuai bestek. Namun kenyataannya rumah yang dibangun itu terkesan asal jadi saja," kata Lanang Sudira di Denpasar, Sabtu.
Pada acara sarasehan evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur Mangku Pastika dan Wagub AA Puspayoga itu, ia mengatakan, ternyata bangunan tersebut kualitasnya sangat rendah.
"Saya dan tukang bangunan sempat ke lokasi pembanguan program bedah rumah di Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar itu. Bila dihitung-hitung bangunan tersebut hanya menghabiskan dana lebih kurang Rp14 juta. Terus sisanya berarti ditilep oleh pemborong," katanya.
Selain itu, kualitas kayu yang digunakan sangat rendah, yaitu kayu albesia dan seseh kualitas rendah. Dengan kondisi bangunan seperti ini jelas merugikan masyarakat.
Padahal program yang digagas Pemprov Bali cukup bagus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga warga memiliki rumah layak huni.
"Kontraktor berani seperti itu, karena pengawasan dari pemerintah juga longgar. Atau saya duga ada permainan antara pengawas dengan kontraktor bangunan itu," kata Lanang Sudira menegaskan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Kalau benar tanpa ada pemotongan dana dari pihak kontraktor, tentu bangunan rumah tersebut cukup bagus dan sesuai bestek. Namun kenyataannya rumah yang dibangun itu terkesan asal jadi saja," kata Lanang Sudira di Denpasar, Sabtu.
Pada acara sarasehan evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur Mangku Pastika dan Wagub AA Puspayoga itu, ia mengatakan, ternyata bangunan tersebut kualitasnya sangat rendah.
"Saya dan tukang bangunan sempat ke lokasi pembanguan program bedah rumah di Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar itu. Bila dihitung-hitung bangunan tersebut hanya menghabiskan dana lebih kurang Rp14 juta. Terus sisanya berarti ditilep oleh pemborong," katanya.
Selain itu, kualitas kayu yang digunakan sangat rendah, yaitu kayu albesia dan seseh kualitas rendah. Dengan kondisi bangunan seperti ini jelas merugikan masyarakat.
Padahal program yang digagas Pemprov Bali cukup bagus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga warga memiliki rumah layak huni.
"Kontraktor berani seperti itu, karena pengawasan dari pemerintah juga longgar. Atau saya duga ada permainan antara pengawas dengan kontraktor bangunan itu," kata Lanang Sudira menegaskan.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011