Kuta (Antaranews Bali) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong PT Angkasa Pura I untuk mengelola Bandara Buleleng, Bali Utara, yang rencananya akan dibangun pada tahun 2020.
"Jadi lakukan dengan cermat. Kalau Bandara di Bali Utara bisa dilakukan maka pasti kinerja keuangan bertambah baik, pasti semangat juga lebih baik karena tantangan luar biasa membangun banyak bandara," katanya ketika menyamnut tahun baru 2019 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa.
Menyikapi tawaran itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengaku siap mengelola bandara baru tersebut yang diharapkan memberikan pemerataan pembangunan Bali Utara dan Selatan.
"Kami akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh 'stakeholder' terkait. Jadi mungkin dalam waktu satu hingga dua minggu saya coba mendalami lebih lanjut," katanya ketika mendampingi Menhub ditemui di lokasi yang sama.
Ia menjelaskan saat ini pihaknya masih mengumpulkan data dan informasi terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara itu yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah di Bali.
Data dan informasi itu meliputi gambaran detail rencana bandara, lahan dan status lahan termasuk akses jalan menuju Bali Utara.
"Studi Bank Dunia mensyaratkan kalau mau pengembangan (bandara) Bali Utara idealnya harus terkoneksi dengan (bandara) Ngurah Rai," ucapnya.
Faik menilai bandara di Bali Utara memiliki prospek yang baik mengingat daerah itu memiliki potensi berkembang termasuk untuk mengakomodasi kedatangan wisatawan yang tumbuh signifikan.
Apabila dikelola dalam satu manajemen yakni Angkasa Pura (AP) I, ia optimis pengelolaan Bandara Buleleng itu bisa dijalankan lebih baik.
"Yang penting akan ideal kalau itu dikelola oleh pengelola bandara yang sama, jadi kami bisa atur slotnya nanti," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Udara dan Gubernur Bali Wayan Koster serta jajaran zpemkab Buleleng meninjau lokasi rencana pembangunan bandara Bali Utara, Minggu (30/12/2018).
Dirjen Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan bandara Bali Utara itu rencananya akan dibangun di Kubutambahan seluas sekitar 400 hektare.
Polana mengungkapkan secara umum lahan tersebut tidak memiliki kendala berarti mengingat merupakan tanah desa sehingga tidak perlu pembebasan lahan.
Selain itu dari sisi lokasi, lanjut dia, juga sangat bagus karena tidak ada kendala seperti dari aspek sosial yakni sedikit tempat suci Hindu atau pura, kemudian sedikit makam, dan tidak banyak masyarakat yang menghuni daerah itu.
Begitu juga dari aspek operasi dan teknis, lanjut dia, diyakini tidak menemui kendala.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Jadi lakukan dengan cermat. Kalau Bandara di Bali Utara bisa dilakukan maka pasti kinerja keuangan bertambah baik, pasti semangat juga lebih baik karena tantangan luar biasa membangun banyak bandara," katanya ketika menyamnut tahun baru 2019 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa.
Menyikapi tawaran itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengaku siap mengelola bandara baru tersebut yang diharapkan memberikan pemerataan pembangunan Bali Utara dan Selatan.
"Kami akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh 'stakeholder' terkait. Jadi mungkin dalam waktu satu hingga dua minggu saya coba mendalami lebih lanjut," katanya ketika mendampingi Menhub ditemui di lokasi yang sama.
Ia menjelaskan saat ini pihaknya masih mengumpulkan data dan informasi terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara itu yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah di Bali.
Data dan informasi itu meliputi gambaran detail rencana bandara, lahan dan status lahan termasuk akses jalan menuju Bali Utara.
"Studi Bank Dunia mensyaratkan kalau mau pengembangan (bandara) Bali Utara idealnya harus terkoneksi dengan (bandara) Ngurah Rai," ucapnya.
Faik menilai bandara di Bali Utara memiliki prospek yang baik mengingat daerah itu memiliki potensi berkembang termasuk untuk mengakomodasi kedatangan wisatawan yang tumbuh signifikan.
Apabila dikelola dalam satu manajemen yakni Angkasa Pura (AP) I, ia optimis pengelolaan Bandara Buleleng itu bisa dijalankan lebih baik.
"Yang penting akan ideal kalau itu dikelola oleh pengelola bandara yang sama, jadi kami bisa atur slotnya nanti," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Udara dan Gubernur Bali Wayan Koster serta jajaran zpemkab Buleleng meninjau lokasi rencana pembangunan bandara Bali Utara, Minggu (30/12/2018).
Dirjen Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan bandara Bali Utara itu rencananya akan dibangun di Kubutambahan seluas sekitar 400 hektare.
Polana mengungkapkan secara umum lahan tersebut tidak memiliki kendala berarti mengingat merupakan tanah desa sehingga tidak perlu pembebasan lahan.
Selain itu dari sisi lokasi, lanjut dia, juga sangat bagus karena tidak ada kendala seperti dari aspek sosial yakni sedikit tempat suci Hindu atau pura, kemudian sedikit makam, dan tidak banyak masyarakat yang menghuni daerah itu.
Begitu juga dari aspek operasi dan teknis, lanjut dia, diyakini tidak menemui kendala.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019