Jakarta (ANTARA News) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA bekerja sama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian menyusun buku foto berjudul "Kemajuan Infrastruktur Nasional: Modal Transformasi Ekonomi dan Kesatuan Bangsa" sebagai upaya diseminasi informasi kemajuan pembangunan di Indonesia.
"Buku itu merupakan bagian dari karya foto yang menunjukkan karya jurnalistik foto ANTARA masih relevan bagi masyarakat, khususnya dalam mendiseminasi informasi tentang pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir di Jakarta, Selasa.
Menurut Munir, buku tersebut diharapkan dapat memberi keterangan memadai bagi seluruh masyarakat mengenai sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mulai dari wilayah daerah hingga pusat.
Buku foto itu diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dia menjelaskan LKBN ANTARA terus mendorong penyebarluasan informasi tentang pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan sesuai program pemerintah RI.
"Kami akan berusaha untuk bersama-sama dengan kementerian atau lembaga negara mendiseminasi 'angle-angle' foto sesuai dengan program pembangunan bangsa," tambah Munir.
Kepala Konten Komersial dan Kerja Sama Perum LKBN ANTARA Jaka Sugianta menambahkan di dalam buku tersebut terdapat sebanyak 80 foto pembangunan infrastruktur dan beberapa narasi yang ditampilkan.
Menurut dia, LKBN ANTARA harus berperan dalam revolusi pembangunan infrastruktur yang tengah terjadi. "Total buku yang dicetak sebanyak 1.000 eksemplar kerja sama dengan KPPIP," jelas Jaka.
Jaka menambahkan, nantinya buku tersebut akan disebarkan oleh KPPIP kepada sejumlah pemangku kepentingan, kepala daerah, dan beberapa universitas di Indonesia.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan buku tersebut merefleksikan sebaran pembangunan infrastruktur yang merata di nusantara.
"Buku ini juga menunjukkan keragaman dan sinergi antarsektor infrastruktur yang dibangun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Nawa Cita," kata Darmin dalam siaran pers dari Kemenko Perekonomian.
Baca juga: ANTARA Bali adakan pameran foto "Rwa Bhineda 18" rayakan HUT ke-81
Ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan Satu Peta, yang sudah efektif, akan dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.
"Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok," kata Presiden Jokowi.
Menurut Kepala Negara, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet upaya mendorong perkembangan dunia usaha. "Kebijakan Satu Peta ini larinya ke mana mana, dan kita sudah komitmen bersama ini harus jalan," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa dari kunjungan lapangannya ke berbagai daerah untuk memonitor pembangunan infrastruktur, telah menyadarkan dirinya bahwa di Indonesia banyak permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
"Semakin ke lapangan, semakin tahu di mana-mana tumpang tindihnya, tapi dengan kebijakan One Map Policy ini, tumpang tindih bisa kita selesaikan," katanya.
Ia gembira karena satu peta saat ini sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia. "Karena itu, saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.
Selain mengatasi tumpang tindih pemanfaatan tanah, kebijakan itu juga akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat lagi, karena bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detail. "Membangun irigasi, bendungannya di mana, irigasinya lewat mana akan ketahuan semuanya dengan peta ini," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Buku itu merupakan bagian dari karya foto yang menunjukkan karya jurnalistik foto ANTARA masih relevan bagi masyarakat, khususnya dalam mendiseminasi informasi tentang pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir di Jakarta, Selasa.
Menurut Munir, buku tersebut diharapkan dapat memberi keterangan memadai bagi seluruh masyarakat mengenai sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mulai dari wilayah daerah hingga pusat.
Buku foto itu diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dia menjelaskan LKBN ANTARA terus mendorong penyebarluasan informasi tentang pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan sesuai program pemerintah RI.
"Kami akan berusaha untuk bersama-sama dengan kementerian atau lembaga negara mendiseminasi 'angle-angle' foto sesuai dengan program pembangunan bangsa," tambah Munir.
Kepala Konten Komersial dan Kerja Sama Perum LKBN ANTARA Jaka Sugianta menambahkan di dalam buku tersebut terdapat sebanyak 80 foto pembangunan infrastruktur dan beberapa narasi yang ditampilkan.
Menurut dia, LKBN ANTARA harus berperan dalam revolusi pembangunan infrastruktur yang tengah terjadi. "Total buku yang dicetak sebanyak 1.000 eksemplar kerja sama dengan KPPIP," jelas Jaka.
Jaka menambahkan, nantinya buku tersebut akan disebarkan oleh KPPIP kepada sejumlah pemangku kepentingan, kepala daerah, dan beberapa universitas di Indonesia.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan buku tersebut merefleksikan sebaran pembangunan infrastruktur yang merata di nusantara.
"Buku ini juga menunjukkan keragaman dan sinergi antarsektor infrastruktur yang dibangun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Nawa Cita," kata Darmin dalam siaran pers dari Kemenko Perekonomian.
Baca juga: ANTARA Bali adakan pameran foto "Rwa Bhineda 18" rayakan HUT ke-81
Ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan Satu Peta, yang sudah efektif, akan dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.
"Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok," kata Presiden Jokowi.
Menurut Kepala Negara, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet upaya mendorong perkembangan dunia usaha. "Kebijakan Satu Peta ini larinya ke mana mana, dan kita sudah komitmen bersama ini harus jalan," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa dari kunjungan lapangannya ke berbagai daerah untuk memonitor pembangunan infrastruktur, telah menyadarkan dirinya bahwa di Indonesia banyak permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
"Semakin ke lapangan, semakin tahu di mana-mana tumpang tindihnya, tapi dengan kebijakan One Map Policy ini, tumpang tindih bisa kita selesaikan," katanya.
Ia gembira karena satu peta saat ini sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia. "Karena itu, saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.
Selain mengatasi tumpang tindih pemanfaatan tanah, kebijakan itu juga akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat lagi, karena bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detail. "Membangun irigasi, bendungannya di mana, irigasinya lewat mana akan ketahuan semuanya dengan peta ini," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018