Jakarta (Antaranews) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah serius menyikapi data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.
"Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu karena kedua fakta kecenderungan itu jangan dianggap remeh.
Menurut dia, apabila dibiarkan akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI maka sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius.
"Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," ujarnya.
Dia mengutip data Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal dengan rincian sebanyak 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.
Selain itu, menurut dia berdasarkan hasil survei Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
"Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional," katanya.
Menurut dia yang paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila, itu menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.
DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu karena kedua fakta kecenderungan itu jangan dianggap remeh.
Menurut dia, apabila dibiarkan akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI maka sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius.
"Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," ujarnya.
Dia mengutip data Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal dengan rincian sebanyak 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.
Selain itu, menurut dia berdasarkan hasil survei Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
"Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional," katanya.
Menurut dia yang paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila, itu menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.
DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018