Denpasar (Antaranews Bali) - Puluhan anggota Forum Peduli NKRI Provinsi Bali melakukan aksi demonstrasi di depan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu, menyampaikan aspirasi menolak keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena sudah jelas memiliki paham "khilafah" yang merusak tatanan negara Indonesia.
Dalam orasinya, Ketua Forum Peduli NKRI, Bima Moka Jatmika di Denpasar, mengatakan masyarakat lintas agama dan etnis di Bali menolak HTI karena dapat merusak tatanan negara dan warisan leluhur pendahulu negeri ini sebelumnya.
"Pergerakan ini murni dari hati nurani masyarakat lintas agama dan etnis di Bali yang tergabung dalam FPNKRI atas apa yang terjadi isu-isu dan domain agama beberapa waktu lalu yang tidak kami kehendaki," katanya.
Dalam orasinya lagi, pihaknya menyebut organisasi HTI secara jelas dan meyakinkan telah mengusung ideologi lain selain Pancasila sebagai dasar negara, karena itu Mabes Polri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa organisasi ini resmi dibubarkan dan dilarang keberadaannya, karena sudah dilarang secara hukum dan keberadaannya menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.
"Dengan ini, kami Semeton Bali yang datang dari berbagai kelompok agama, adat budaya, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan ini secara mufakat, bersatu serta tegas menyatakan menolak HTI beserta paham ideologinya, baik di wilayah Bali ataupun di setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa HTI beserta kelompok aliansinya tetap terus menerus menyebarkan paham Khilafah yang jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila dan menjadi ancaman serius apabila tidak di sikapi dengan tegas, baik oleh aparat pemerintahan maupun partisipasi aktif warga negara.
"Kami Semeton Bali ingin empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) tetap dijaga dan mari bersama-sama mewaspadai dan mencegah segala bentuk upaya rongrongan kepada bangsa dan negara seperti apa yang telah dilakukan oleh HTI," katanya.
Untuk itu, secara tegas Semeton Bali akan turut aktif berperan serta merespon secara tegas menolak apapun bentuk kegiatan HTI sebagai organisasi terlarang di Wilayah Bali khususnya dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia pada umumnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan para pendemo membacakan pernyataan sikap warga muslim Kampung Islam Kepaon, Denpasar yang juga menolak keberadaan HTI dan ormas berpaham radikal.
"Warga muslim Kepaon mendukung pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia," ujar salah satu warga.
Dalam pernyataan itu terkait kasus bendera HTI yang berkibar di lingkungan masyarakat muslim Kepaon, pihaknya memohon maaf karena akibat oknum tidak bertanggungjawab yang ingin merusak keberagaman agama dan suku di Indonesia telah mengusik kedamaian di Bali.
"Kami ingin tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan," ujarnya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Dalam orasinya, Ketua Forum Peduli NKRI, Bima Moka Jatmika di Denpasar, mengatakan masyarakat lintas agama dan etnis di Bali menolak HTI karena dapat merusak tatanan negara dan warisan leluhur pendahulu negeri ini sebelumnya.
"Pergerakan ini murni dari hati nurani masyarakat lintas agama dan etnis di Bali yang tergabung dalam FPNKRI atas apa yang terjadi isu-isu dan domain agama beberapa waktu lalu yang tidak kami kehendaki," katanya.
Dalam orasinya lagi, pihaknya menyebut organisasi HTI secara jelas dan meyakinkan telah mengusung ideologi lain selain Pancasila sebagai dasar negara, karena itu Mabes Polri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa organisasi ini resmi dibubarkan dan dilarang keberadaannya, karena sudah dilarang secara hukum dan keberadaannya menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.
"Dengan ini, kami Semeton Bali yang datang dari berbagai kelompok agama, adat budaya, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan ini secara mufakat, bersatu serta tegas menyatakan menolak HTI beserta paham ideologinya, baik di wilayah Bali ataupun di setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa HTI beserta kelompok aliansinya tetap terus menerus menyebarkan paham Khilafah yang jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila dan menjadi ancaman serius apabila tidak di sikapi dengan tegas, baik oleh aparat pemerintahan maupun partisipasi aktif warga negara.
"Kami Semeton Bali ingin empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) tetap dijaga dan mari bersama-sama mewaspadai dan mencegah segala bentuk upaya rongrongan kepada bangsa dan negara seperti apa yang telah dilakukan oleh HTI," katanya.
Untuk itu, secara tegas Semeton Bali akan turut aktif berperan serta merespon secara tegas menolak apapun bentuk kegiatan HTI sebagai organisasi terlarang di Wilayah Bali khususnya dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia pada umumnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan para pendemo membacakan pernyataan sikap warga muslim Kampung Islam Kepaon, Denpasar yang juga menolak keberadaan HTI dan ormas berpaham radikal.
"Warga muslim Kepaon mendukung pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia," ujar salah satu warga.
Dalam pernyataan itu terkait kasus bendera HTI yang berkibar di lingkungan masyarakat muslim Kepaon, pihaknya memohon maaf karena akibat oknum tidak bertanggungjawab yang ingin merusak keberagaman agama dan suku di Indonesia telah mengusik kedamaian di Bali.
"Kami ingin tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan," ujarnya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018