Denpasar (Antaranews Bali) - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra meminta pengurus koperasi di daerah itu untuk tertib dalam menyampaikan laporan tentang perkembangan koperasi pada dinas terkait.
"Saat ini khusus koperasi binaan pemerinah provinsi mayoritas tertib menyampaikan laporan, sedangkan untuk koperasi binaan kabupaten/kota yang masih perlu lebih dimotivasi terkait kewajiban tersebut," katanya di Denpasar, Rabu.
Pihaknya selama ini telah menyajikan ekspos data keragaan koperasi setiap triwulan ke publik. Dengan data setiap triwulan tersebut, maka akan diketahui tingkat perkembangan koperasi, dari sisi jumlah koperasi, jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, jumlah karyawan, jumlah manajer, modal sendiri, modal luar, aset, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU).
"Oleh karena itu, para enumerator data di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dengan dukungan 32 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), kami harapkan agar selalu turun ke lapangan untuk input data," ucapnya.
Terlebih, menurut dia, sudah banyak koperasi yang memanfaatkan teknologi informasi atau program akuntansi komputer, sehingga koperasi tersebut setiap saat bisa dimonitor dan mampu menyediakan laporan secara tertib tiap bulan ke Dinas Koperasi dan UKM.
"Dengan laporan yang tersaji secara rutin, tertib, valid dan 'up to date' makan pemerintah lebih mudah dan tepat mengambil kebijakan pemberdayaan koperasi sesuai kebutuhan dan skala koperasi yang ada," ujar Gede Indra.
Sebelumnya, Gede Indra juga sudah mengingatkan soal tertib laporan koperasi tersebut dalam kesempatan rapat koordinasi data pada 16 Oktober yang dihadiri para pejabat eselon III Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, para kasi, para enumerator data dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan( PPKL) seluruh Bali, serta Kabag Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM RI.
"Dari perwakilan Kementerian Koperasi tersebut mereka berharap adanya dukungan, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, khususnya penyajian data koperasi dan UKM, karena dijadikan 'data base' yang 'up to date' di pusat," ucapnya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saat ini khusus koperasi binaan pemerinah provinsi mayoritas tertib menyampaikan laporan, sedangkan untuk koperasi binaan kabupaten/kota yang masih perlu lebih dimotivasi terkait kewajiban tersebut," katanya di Denpasar, Rabu.
Pihaknya selama ini telah menyajikan ekspos data keragaan koperasi setiap triwulan ke publik. Dengan data setiap triwulan tersebut, maka akan diketahui tingkat perkembangan koperasi, dari sisi jumlah koperasi, jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, jumlah karyawan, jumlah manajer, modal sendiri, modal luar, aset, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU).
"Oleh karena itu, para enumerator data di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dengan dukungan 32 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), kami harapkan agar selalu turun ke lapangan untuk input data," ucapnya.
Terlebih, menurut dia, sudah banyak koperasi yang memanfaatkan teknologi informasi atau program akuntansi komputer, sehingga koperasi tersebut setiap saat bisa dimonitor dan mampu menyediakan laporan secara tertib tiap bulan ke Dinas Koperasi dan UKM.
"Dengan laporan yang tersaji secara rutin, tertib, valid dan 'up to date' makan pemerintah lebih mudah dan tepat mengambil kebijakan pemberdayaan koperasi sesuai kebutuhan dan skala koperasi yang ada," ujar Gede Indra.
Sebelumnya, Gede Indra juga sudah mengingatkan soal tertib laporan koperasi tersebut dalam kesempatan rapat koordinasi data pada 16 Oktober yang dihadiri para pejabat eselon III Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, para kasi, para enumerator data dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan( PPKL) seluruh Bali, serta Kabag Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM RI.
"Dari perwakilan Kementerian Koperasi tersebut mereka berharap adanya dukungan, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, khususnya penyajian data koperasi dan UKM, karena dijadikan 'data base' yang 'up to date' di pusat," ucapnya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018