Denpasar (Antaranews Bali) - Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Herustiati mengatakan program revitalisasi pasar rakyat terbukti mampu mendongkrak transaksi atau jual beli di pasar bersangkutan.
Disela kunjungannya ke Denpasar, Minggu, Herustiati mengatakan program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali, dapat meningkatkan transaksi jual beli yang semula hanya bersifat mingguan menjadi pasar harian.
"Program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku KUMKM, mengingat program ini berupa langkah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan, pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja," katanya.
Pemerintah menyadari pembangunan fisik tidak memberikan jaminan dan kepastian dalam menjaga pasar rakyat tetap bertahan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan terobosan yang tepat, dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM pengelola, dan pedagang pasar rakyat.
Sebelumnya Herustiati bersama Asisten Deputi Prasarana dan Asisten Sarana dan Pemasaran Produksi Berry Fauzi mewakili Deputi Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta melakukan kunjungan di Pasar Banjar Nagari, Denpasar, Bali pada Sabtu (30/6) dan diterima oleh Kepala Pasar I Nyoman Suparta.
I Nyoman Suparta mengatakan dukungan dana revitalisasi pasar dan manajemen tata kelola pasar rakyat berdampak positif pada pengembangan Pasar Banjar Nagari yang saat ini diisi oleh 56 pedagang pemilik kios dan 40 lapak dari pedagang musiman.
"Kondisi pasar menjadi lebih baik setelah revitalisasi, begitu pula dengan tata kelola meskipun begitu ada kendala khususnya dana hibah dari pemerintah daerah yang menjadi beban pengelola pasar. Kami berharap kendala tersebut dapat diatasi oleh kementerian," kata I Nyoman Suparta.
Sementara Asisten Sarana dan Pemasaran Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Berry Fauzi menambahkan revitalisasi pasar rakyat dan manajemen tata kelola diharapkan dapat mengubah stigma tentang pasar rakyat yang kumuh, becek, dan tidak menarik.
"Dengan revitalisasi maka diharapkan bisa tercipta pasar yang penuh pesona, atraktif, dan memberikan tempat yang layak berjualan bagi pedagang, dan layak belanja bagi pembeli," katanya.
Berry menambahkan koperasi pengelola pasar rakyat dengan didukung penuh pedagang di dalamnya mampu mewujudkan pasar rakyat yang benar-benar menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja di tengah maraknya pasar-pasar modern.
Kebijakan pengembangan pasar rakyat terbingkai dalam tiga tahapan yakni pada tahap awal diberikan stimulasi pembangunan fisik melalui pola tugas perbantuan dengan harapan daerah semakin partisipatif.
Tahapan kedua dilakukan peningkatan profesionalisme melalui pendampingan manajemen.
Pada tahap ketiga dilakukan berbagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sehingga ke depan koperasi pengelola pasar rakyat akan mampu mewujudkan pasar yang bercorak modern dan mandiri.
Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak 2003-2017 telah membangun sebanyak 728 unit pasar yang tersebar di 383 Kabupaten/Kota.
Sedangkan tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal, maupun pascabencana.
Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1000 pedagang atau pelaku KUMKM. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Disela kunjungannya ke Denpasar, Minggu, Herustiati mengatakan program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali, dapat meningkatkan transaksi jual beli yang semula hanya bersifat mingguan menjadi pasar harian.
"Program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku KUMKM, mengingat program ini berupa langkah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan, pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja," katanya.
Pemerintah menyadari pembangunan fisik tidak memberikan jaminan dan kepastian dalam menjaga pasar rakyat tetap bertahan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan terobosan yang tepat, dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM pengelola, dan pedagang pasar rakyat.
Sebelumnya Herustiati bersama Asisten Deputi Prasarana dan Asisten Sarana dan Pemasaran Produksi Berry Fauzi mewakili Deputi Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta melakukan kunjungan di Pasar Banjar Nagari, Denpasar, Bali pada Sabtu (30/6) dan diterima oleh Kepala Pasar I Nyoman Suparta.
I Nyoman Suparta mengatakan dukungan dana revitalisasi pasar dan manajemen tata kelola pasar rakyat berdampak positif pada pengembangan Pasar Banjar Nagari yang saat ini diisi oleh 56 pedagang pemilik kios dan 40 lapak dari pedagang musiman.
"Kondisi pasar menjadi lebih baik setelah revitalisasi, begitu pula dengan tata kelola meskipun begitu ada kendala khususnya dana hibah dari pemerintah daerah yang menjadi beban pengelola pasar. Kami berharap kendala tersebut dapat diatasi oleh kementerian," kata I Nyoman Suparta.
Sementara Asisten Sarana dan Pemasaran Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Berry Fauzi menambahkan revitalisasi pasar rakyat dan manajemen tata kelola diharapkan dapat mengubah stigma tentang pasar rakyat yang kumuh, becek, dan tidak menarik.
"Dengan revitalisasi maka diharapkan bisa tercipta pasar yang penuh pesona, atraktif, dan memberikan tempat yang layak berjualan bagi pedagang, dan layak belanja bagi pembeli," katanya.
Berry menambahkan koperasi pengelola pasar rakyat dengan didukung penuh pedagang di dalamnya mampu mewujudkan pasar rakyat yang benar-benar menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja di tengah maraknya pasar-pasar modern.
Kebijakan pengembangan pasar rakyat terbingkai dalam tiga tahapan yakni pada tahap awal diberikan stimulasi pembangunan fisik melalui pola tugas perbantuan dengan harapan daerah semakin partisipatif.
Tahapan kedua dilakukan peningkatan profesionalisme melalui pendampingan manajemen.
Pada tahap ketiga dilakukan berbagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sehingga ke depan koperasi pengelola pasar rakyat akan mampu mewujudkan pasar yang bercorak modern dan mandiri.
Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak 2003-2017 telah membangun sebanyak 728 unit pasar yang tersebar di 383 Kabupaten/Kota.
Sedangkan tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal, maupun pascabencana.
Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1000 pedagang atau pelaku KUMKM. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018