Denpasar (Antaranews Bali) - Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Bali, mendorong gerakan koperasi guna mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta kompetensi bagi pengurus dan manajer koperasi, sehingga ke depan pengelolaan koperasi lebih baik dan maju.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena di Denpasar, Senin, mengatakan pihaknya mendorong koperasi tersebut untuk mengikui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi agar bisa maju dan mampu menyejahterakan anggota serta masyarakat.
"Kegiatan diklat sertifikasi kali ini diikuti 70 peserta dengan menggandeng Lembaga Diklat Profesi Balicertif. Langkah tersebut dalam upaya mengurangi kelemahan dari manajemen koperasi itu," ujar Erwin Suryadarma Sena didampingi Kabid Bina Lembaga Koperasi (BLK), Anom Prasetya.
Erwin Suryadarma Sena mengatakan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui diklat akan dapat membawa koperasi yang lebih baik dan maju.
"Kami mendorong pengelola koperasi di Kota Denpasar mau mengikuti diklat, karena diklat tersebut penting dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengurus dan manajer koperasi memiliki sertifikasi dan kompetensi," ujarnya.
Menurut Erwin Suryadarma, SDM sangat penting untuk mengelola koperasi agar dapat bersaing dengan usaha lainnya maupun lembaga keuangan. Untuk memenangkan persaingan di era global koperasi harus memiliki SDM berkualitas dan andal sehingga mampu menjalankan roda usaha dengan baik dan berkembang pesat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada gerakan koperasi karena sudah mendukung program pemerintah, karena program pemerintah merupakan salah satu menjadikan Denpasar sebagai kota kompeten," ucapnya.
Erwin Suryadarma mengimbau kepada koperasi yang belum mengikuti sertifikasi dan kompetensi hendaknya mengutus manajer dan pengurusnya guna meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan, pengurus atau manajer yang sudah mengikuti sertifikasi dan kompetensi dapat mengaplikasikan ilmunya di lapangan.
"Setelah mereka mengikuti diklat ada perubahan di tubuh koperasi. Dulunya koperasi yang dikelola kurang bagus dan setelah selesai diklat kinerjanya akan lebih baik, terutama aset, anggota dan sisa hasil usaha (SHU) meningkat sehingga kesejahteraan juga meningkat," ujarnya.
Erwin Suryadarma mengakui belum semua koperasi di Kota Denpasar mau mengikuti diklat sertifikasi dan kompetensi. Masih banyak pengelola koperasi belum paham dan pentingnya diklat tersebut. Koperasi takut mengeluarkan biaya untuk diklat, padahal di koperasi memiliki dana pendidikan dan dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengikuti diklat sertifikasi dan kompetensi dalam rangka memajukan usaha koperasi itu sendiri.
"Kami sudah membuat aturan dan tidak akan merestui serta mengizinkan bagi ketua koperasi yang belum mendapat sertifikasi kompetensi ini untuk menjadi ketua. Bila ada pemilihan ketua baru selalu kami tanyakan, apakah yang terpilih menjadi ketua koperasi sudah mengantongi sertifikasi dan lolos uji komptensi. Kalau belum, kami tidak mau menandatangani pengesahan itu dan mereka disuruh membuat surat pernyataan untuk mengikuti diklat,?" kata mantan Kadisosnaker Kota Denpasar.
Erwin Suryadarma menambahkan dari 1.128 koperasi yang ada di Kota Denpasar baru 35 persen pengurus maupun manajernya mengikuti diklat sertifikasi dan kompetensi. Mengingat anggaran dari pemerintah sangat terbatas untuk menyelenggarakan diklat sertifikasi dan kompetensi, pihaknya mendorong gerakan koperasi mengalokasi dana untuk mengikuti diklat.
"Jangan koperasi hanya mengandalkan dana dari pemerintah, melainkan secara swadaya mengikuti diklat, karena di Bali sudah ada lembaga diklat profesi (LDP) Balicertif," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena di Denpasar, Senin, mengatakan pihaknya mendorong koperasi tersebut untuk mengikui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi agar bisa maju dan mampu menyejahterakan anggota serta masyarakat.
"Kegiatan diklat sertifikasi kali ini diikuti 70 peserta dengan menggandeng Lembaga Diklat Profesi Balicertif. Langkah tersebut dalam upaya mengurangi kelemahan dari manajemen koperasi itu," ujar Erwin Suryadarma Sena didampingi Kabid Bina Lembaga Koperasi (BLK), Anom Prasetya.
Erwin Suryadarma Sena mengatakan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui diklat akan dapat membawa koperasi yang lebih baik dan maju.
"Kami mendorong pengelola koperasi di Kota Denpasar mau mengikuti diklat, karena diklat tersebut penting dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengurus dan manajer koperasi memiliki sertifikasi dan kompetensi," ujarnya.
Menurut Erwin Suryadarma, SDM sangat penting untuk mengelola koperasi agar dapat bersaing dengan usaha lainnya maupun lembaga keuangan. Untuk memenangkan persaingan di era global koperasi harus memiliki SDM berkualitas dan andal sehingga mampu menjalankan roda usaha dengan baik dan berkembang pesat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada gerakan koperasi karena sudah mendukung program pemerintah, karena program pemerintah merupakan salah satu menjadikan Denpasar sebagai kota kompeten," ucapnya.
Erwin Suryadarma mengimbau kepada koperasi yang belum mengikuti sertifikasi dan kompetensi hendaknya mengutus manajer dan pengurusnya guna meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan, pengurus atau manajer yang sudah mengikuti sertifikasi dan kompetensi dapat mengaplikasikan ilmunya di lapangan.
"Setelah mereka mengikuti diklat ada perubahan di tubuh koperasi. Dulunya koperasi yang dikelola kurang bagus dan setelah selesai diklat kinerjanya akan lebih baik, terutama aset, anggota dan sisa hasil usaha (SHU) meningkat sehingga kesejahteraan juga meningkat," ujarnya.
Erwin Suryadarma mengakui belum semua koperasi di Kota Denpasar mau mengikuti diklat sertifikasi dan kompetensi. Masih banyak pengelola koperasi belum paham dan pentingnya diklat tersebut. Koperasi takut mengeluarkan biaya untuk diklat, padahal di koperasi memiliki dana pendidikan dan dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengikuti diklat sertifikasi dan kompetensi dalam rangka memajukan usaha koperasi itu sendiri.
"Kami sudah membuat aturan dan tidak akan merestui serta mengizinkan bagi ketua koperasi yang belum mendapat sertifikasi kompetensi ini untuk menjadi ketua. Bila ada pemilihan ketua baru selalu kami tanyakan, apakah yang terpilih menjadi ketua koperasi sudah mengantongi sertifikasi dan lolos uji komptensi. Kalau belum, kami tidak mau menandatangani pengesahan itu dan mereka disuruh membuat surat pernyataan untuk mengikuti diklat,?" kata mantan Kadisosnaker Kota Denpasar.
Erwin Suryadarma menambahkan dari 1.128 koperasi yang ada di Kota Denpasar baru 35 persen pengurus maupun manajernya mengikuti diklat sertifikasi dan kompetensi. Mengingat anggaran dari pemerintah sangat terbatas untuk menyelenggarakan diklat sertifikasi dan kompetensi, pihaknya mendorong gerakan koperasi mengalokasi dana untuk mengikuti diklat.
"Jangan koperasi hanya mengandalkan dana dari pemerintah, melainkan secara swadaya mengikuti diklat, karena di Bali sudah ada lembaga diklat profesi (LDP) Balicertif," katanya. (WDY)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018