Denpasar (Antaranews Bali) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali mengharapkan visi misi dan program kerja yang ditawarkan pasangan Calon Gubernur-Cawagub Bali agar tidak terlalu melambung.
"Jika pasangan Calon Gubernur-Cawagub mampu menyiapkan visi yang konkret, dalam artian bisa diwujudkan, tentu akan lebih menarik perhatian publik," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Rabu.
Umar tidak menampik memang tergantung kemampuan masing-masing pasangan calon untuk mewujudkan visi misi dan program kerja yang sudah dirancang.
"Namun, menurut saya sudah cukup bagus jika apa yang dijanjikan itu bisa dengan cepat dirasakan publik ketika nanti sudah terpilih. Misalnya saja terkait janji perizinan yang cepat, murah, dan gratis haruslah bisa direalisasikan," ucapnya.
Demikian juga dengan janji untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, kata Umar juga akan mendorong publik untuk memilih.
"Isu pelayanan publik itu sangat `seksi` karena pelayanan publik merupakan hak asasi manusia yang juga diatur dalam UUD 1945, serta publik harus mendapatkan hak-hak mereka," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman: pelayanan publik jangan jadi janji pilkada
Oleh karena itu, pihaknya sengaja mengundang kedua pasangan calon peserta Pilkada Bali 2018 untuk menyampaikan visi dan misinya, khususnya apa yang menjadi fokus perhatian mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Visi pelayanan publik yang disiapkan oleh pasangan calon, selanjutnya diperkuat dengan penandatanganan komitmen atau pakta integritas pasangan calon agar konsisten terhadap visi tersebut dan bersedia menjalankan saran Ombudsman jika terjadi penyimpangan atas visi itu," ujarnya. (adt/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Jika pasangan Calon Gubernur-Cawagub mampu menyiapkan visi yang konkret, dalam artian bisa diwujudkan, tentu akan lebih menarik perhatian publik," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Rabu.
Umar tidak menampik memang tergantung kemampuan masing-masing pasangan calon untuk mewujudkan visi misi dan program kerja yang sudah dirancang.
"Namun, menurut saya sudah cukup bagus jika apa yang dijanjikan itu bisa dengan cepat dirasakan publik ketika nanti sudah terpilih. Misalnya saja terkait janji perizinan yang cepat, murah, dan gratis haruslah bisa direalisasikan," ucapnya.
Demikian juga dengan janji untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, kata Umar juga akan mendorong publik untuk memilih.
"Isu pelayanan publik itu sangat `seksi` karena pelayanan publik merupakan hak asasi manusia yang juga diatur dalam UUD 1945, serta publik harus mendapatkan hak-hak mereka," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman: pelayanan publik jangan jadi janji pilkada
Oleh karena itu, pihaknya sengaja mengundang kedua pasangan calon peserta Pilkada Bali 2018 untuk menyampaikan visi dan misinya, khususnya apa yang menjadi fokus perhatian mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Visi pelayanan publik yang disiapkan oleh pasangan calon, selanjutnya diperkuat dengan penandatanganan komitmen atau pakta integritas pasangan calon agar konsisten terhadap visi tersebut dan bersedia menjalankan saran Ombudsman jika terjadi penyimpangan atas visi itu," ujarnya. (adt/T007)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018