Denpasar (Antaranews Bali) - Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar Prof Dr drh I Made Damriyasa MS mengkritisi birokrasi riset dan juga mengusulkan adanya perbaikan birokrasi riset di Tanah Air, yang dinilai selama ini cenderung terlalu rumit.
"Sesungguhnya yang diharapkan dari riset itu adalah `output`-nya, namun masalahnya di sini lebih mementingkan laporan keuangan atau birokrasinya," kata Prof Damriyasa, di Denpasar, Rabu.
Dia mencontohkan pengalamannya ketika menempuh pendidikan di Jerman selama lima tahun, birokrasi riset di negara tersebut sangat berbeda dan tidak serumit di Tanah Air.
"Selain itu, di sini manajemen riset berbasis individu, orangnya yang diberikan dana riset. Kalau di luar negeri itu, institusinya atau jurusan, diminta targetnya, apa target riset tahun ini dan sebagainya," ucapnya.
Oleh karena itu, terkait rencana pemerintah untuk mendatangkan sekitar 200 dosen asing ke Tanah Air, menurut dia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk peneliti.
"Selain itu, pemerintah mungkin mempertimbangkan dari sisi efisiensi jika harus mengirim dosen kita ke luar negeri, berbeda dengan mendatangkan satu orang dosen asing. Tetapi kita lihat outputnya nanti seperti apa," ujarnya.
Pada prinsipnya, kata Prof Damriyasa, tidak masalah mendatangkan dosen asing ke Indonesia, asalkan para dosen maupun peneliti dari Tanah Air juga harus tetap difasilitasi supaya bisa berkembang.
"Kebanyakan dosen yang dikirim ke luar negeri berhasil dan memiliki prestasi yang cukup tinggi. Artinya, kita tidak kalah bersaing dengan dosen atau peneliti asing, asalkan kita diberikan fasilitas dan kemudahan," katanya.
Jadi, kata dia, yang tidak kalah penting adalah memberikan penghargaan, fasilitas, maupun ruang yang lebih besar kepada para peneliti dalam negeri dan memperkecil urusan birokrasi untuk pengembangan riset.
"Di sisi lain, yang perlu didapatkan dosen Indonesia belajar di negara maju sesungguhnya bukan ilmunya saja, tetapi etos kerja yang lebih penting," ujar Prof Damriyasa.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Sesungguhnya yang diharapkan dari riset itu adalah `output`-nya, namun masalahnya di sini lebih mementingkan laporan keuangan atau birokrasinya," kata Prof Damriyasa, di Denpasar, Rabu.
Dia mencontohkan pengalamannya ketika menempuh pendidikan di Jerman selama lima tahun, birokrasi riset di negara tersebut sangat berbeda dan tidak serumit di Tanah Air.
"Selain itu, di sini manajemen riset berbasis individu, orangnya yang diberikan dana riset. Kalau di luar negeri itu, institusinya atau jurusan, diminta targetnya, apa target riset tahun ini dan sebagainya," ucapnya.
Oleh karena itu, terkait rencana pemerintah untuk mendatangkan sekitar 200 dosen asing ke Tanah Air, menurut dia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk peneliti.
"Selain itu, pemerintah mungkin mempertimbangkan dari sisi efisiensi jika harus mengirim dosen kita ke luar negeri, berbeda dengan mendatangkan satu orang dosen asing. Tetapi kita lihat outputnya nanti seperti apa," ujarnya.
Pada prinsipnya, kata Prof Damriyasa, tidak masalah mendatangkan dosen asing ke Indonesia, asalkan para dosen maupun peneliti dari Tanah Air juga harus tetap difasilitasi supaya bisa berkembang.
"Kebanyakan dosen yang dikirim ke luar negeri berhasil dan memiliki prestasi yang cukup tinggi. Artinya, kita tidak kalah bersaing dengan dosen atau peneliti asing, asalkan kita diberikan fasilitas dan kemudahan," katanya.
Jadi, kata dia, yang tidak kalah penting adalah memberikan penghargaan, fasilitas, maupun ruang yang lebih besar kepada para peneliti dalam negeri dan memperkecil urusan birokrasi untuk pengembangan riset.
"Di sisi lain, yang perlu didapatkan dosen Indonesia belajar di negara maju sesungguhnya bukan ilmunya saja, tetapi etos kerja yang lebih penting," ujar Prof Damriyasa.(WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018