Ujian nasional (UN) untuk jenjang sekolah menengah kejuruan telah berakhir pada tanggal 5 April lalu. Kini, giliran siswa-siswi jenjang sekolah menengah atas yang harus diuji kemampuannya untuk menjawab soal-soal UN mulai 9 April 2018.
Secara umum pelaksanaan UN tahun pelajaran 2017/2018 untuk jenjang SMK di Pulau Dewata telah berjalan tanpa hambatan yang berarti. Meskipun sebelumnya ada sekolah yang terkendala untuk bisa mengikutkan peserta didik dalam ujian nasional berbasis komputer (UNBK), sejumlah sekolah yang mengalami kendala itu telah berhasil menemukan solusi.
Seperti yang disampaikan Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. Diakui, SMK PGRI 3 Denpasar baru pertama kalinya ikut UNBK, sedangkan fasilitas yang dimiliki belum mencukupi. Bahkan, pihaknya harus menyewa sebanyak 125 komputer di sebuah lembaga penyewaan komputer di Bandung, Jawa Barat, agar UNBK bisa terlaksana di SMK PGRI 3 Denpasar.
Pada UNBK tahun ini, disediakan komputer sebanyak 247 unit di tujuh ruangan. Akan tetapi, sebanyak 125 di antaranya pihaknya menyewa karena selama ini memang tidak menyediakan komputer sebanyak itu di sekolah.
Kalau masih diberikan pilihan ujian nasional kertas dan pensil (UNKP), pihaknya akan menggunakan jalur UNKP. Pasalnya, dari segi sarana komputer di SMK PGRI 3 Denpasar, masih belum cukup karena di sekolah tersebut UN diikuti oleh 742 siswa dari dua jurusan (Akomodasi Perhotelan dan Tata Boga).
Kalau UNBK tetap dilaksanakan, menurut Madiadnyana, lebih baik pemerintah menyiapkan sarananya terlebih dahulu agar tidak membebani sekolah.
Ia tidak menampik bahwa memang tujuan UNBK itu mulia, antara lain, untuk meningkatkan integritas dan kejujuran sehingga hasilnya menjadi lebih murni. Akan tetapi, UNKP juga bisa berintegritas, asal pengawasan diperketat, termasuk pengadaan soalnya.
Hal senada dikemukakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMKN 1 Denpasar I Nyoman Sukarya, S.Pd., MPd. Meskipun mampu melaksanakan UNBK secara mandiri, pihaknya memberi saran agar pemerintah untuk menambah fasilitas UNBK sehingga bisa dibuat satu sesi dalam sehari.
Pelaksanaan UNBK di sekolah ini dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pukul 07.30 sampai dengan 09.30 Wita, 10.30 s.d. 12.30 Wita, dan 14.00 s.d. 16.00 Wita. Pembagian ini karena kekurangan fasilitas untuk menampung 760 siswa yang mengikuti UN. "Komputer yang kami miliki murni pakai dana BOS," ucapnya.
Pada tahun ini sebanyak 760 orang siswa SMKN 1 Denpasar mengikuti UNBK. Mereka dari dari 12 paket keahlian (jurusan), di antaranya Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Batu & Beton, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Elektronika Komunikasi, Teknik Pendingin & Tata Udara, Teknik Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, Tenik Komputer Jaringan, dan Teknik Multimedia.
Untuk persiapan, dari tahun ke tahun selalu dilakukan SMKN 1 Denpasar secara matang. "Persiapannya sudah lebih awal dari server pusat, lokal, sudah disiapkan seperti biasa. Selain itu, sudah simulasi sebanyak dua kali dan bersurat ke PLN. Kami juga menyediakan genset untuk antisipasi," ujar Sukarya.
Integritas Dikedepankan
Selain persoalan sarana komputer, pelaksanaan UNBK yang belum 100 persen untuk semua SMA dan SMK di Bali juga terkait dengan status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem yang beberapa bulan sebelumnya mengalami erupsi. Hal tersebut menyebabkan sempat terganggunya pembelajaran di kabupaten paling timur Pulau Dewata itu dan para siswa juga harus mengungsi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (T.I.A.) Kusuma Wardhani mengatakan bahwa sebenarnya untuk SMA/SMK di Karangasem jika dari sisi jumlah siswa dapat dilaksanakan di sekolah lain (dua tempat, red.). Namun, aturannya tidak memungkinkan.
Untuk sekolah di Kabupaten Karangasem, ada sekolah yang siswanya banyak tetapi komputernya tidak mencukupi. Akan tetapi, aturannya tidak bisa dititip di dua tempat.
Kenapa tidak bisa dititipkan di dua sekolah? Karena kode sekolah itu akan berubah jika di dua tempat. Dari pusat sudah turun arahan itu. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk UNBK mereka.
Dengan melihat kondisi itu, SMA/SMK di Karangasem tidak diizinkan untuk melaksanakan UNBK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, kata T.I.A. Kusuma Wardhani, verifikasi langsung dilakukan oleh Kepala Balitbang Kemendikbud.
"Kalau dengan UNBK, sebenarnya kita sudah tidak masalah. Menyontek tidak bisa, bocorin soal dan jawaban tidak bisa, kerja sama juga tidak mungkin. Untuk UNKP, sekarang dibuat 20 paket soal. Jadi, soal tidak sama untuk semua siswa dalam satu kelas. Semua soal sepenuhnya produk pusat," ucapnya.
Mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Bali itu menambahkan bahwa UNBK maupun UNKP dengan 20 paket soal tetap mengutamakan integritas. Meskipun hasil UN kini tidak lagi menjadi penentu kelulusan, pemerintah mengetahui dan memetakan kualitas pendidikan berdasarkan hasil UN.
Walaupun masih ada SMA/SMK yang menggunakan UNKP, T.I.A. Kusuma Wardhani mengharapkan para peserta UN dapat mengerjakan dengan jujur. Begitu pula, peserta yang mengikuti UNBK, harus menyiapkan diri dengan baik.
"Harus tetap dengan jujur mengerjakannya, baik UNKP maupun UNBK. Karena tidak bisa curang, siswa `kan harus menyiapkan diri. Nilai itu `kan dipakai catatan seumur hidup. Maka, belajar dan persiapannya harus maksimal," kata T.I.A. Kusuma Wardhani.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta SMA/SMK di Kabupaten Karangasem yang berada di luar kawasan rawan bencana Gunung Agung untuk dapat mengikuti UNBK pada tahun ajaran 2017/2018.
"Kalau yang bisa, kerjakan saja. Coba nanti saya cek lagi. Gunung meletus cuman segitu-segitu saja. Cari alasan itu namanya kalau semua tidak UNBK. Jangan semua dipakai alasan gunung," kata Pastika beberapa waktu lalu.
Pastika saat itu mewanti-wanti Dinas Pendidikan agar dilakukan pengecekan kembali terkait dengan kepesertaan SMA/SMK di Kabupaten Karangasem untuk mengikuti UNBK.
Jumlah peserta UN jenjang SMK di Pulau Dewata sebanyak 30.283 siswa yang berasal 169 SMK. Dari 169 SMK tersebut, sebanyak 165 SMK (29.420 siswa) yang melaksanakan UNBK dan empat SMK (dengan 863 siswa) yang melaksanakan UNKP.
UNBK jenjang SMK sudah 100 persen dilaksanakan di delapan kabupaten/kota di Bali, yakni di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli serta Kota Denpasar. Hanya di Kabupaten Karangasem, ada empat SMK yang melaksanakan UNKP.
Untuk UNBK jenjang SMA, sama halnya dengan UNBK jenjang SMK yang 100 persen dilaksanakan di delapan kabupaten/kota, di luar Kabupaten Karangasem.
Dari 184 SMA di Pulau Dewata, UNBK, 9 s.d. 12 April 2018, dilaksanakan di 178 SMA (29.376 siswa) di delapan kabupaten/kota dan UNKP di 6 SMA (788 siswa) di Kabupatan Karangasem.
Ujian nasional mengujikan empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Secara umum pelaksanaan UN tahun pelajaran 2017/2018 untuk jenjang SMK di Pulau Dewata telah berjalan tanpa hambatan yang berarti. Meskipun sebelumnya ada sekolah yang terkendala untuk bisa mengikutkan peserta didik dalam ujian nasional berbasis komputer (UNBK), sejumlah sekolah yang mengalami kendala itu telah berhasil menemukan solusi.
Seperti yang disampaikan Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. Diakui, SMK PGRI 3 Denpasar baru pertama kalinya ikut UNBK, sedangkan fasilitas yang dimiliki belum mencukupi. Bahkan, pihaknya harus menyewa sebanyak 125 komputer di sebuah lembaga penyewaan komputer di Bandung, Jawa Barat, agar UNBK bisa terlaksana di SMK PGRI 3 Denpasar.
Pada UNBK tahun ini, disediakan komputer sebanyak 247 unit di tujuh ruangan. Akan tetapi, sebanyak 125 di antaranya pihaknya menyewa karena selama ini memang tidak menyediakan komputer sebanyak itu di sekolah.
Kalau masih diberikan pilihan ujian nasional kertas dan pensil (UNKP), pihaknya akan menggunakan jalur UNKP. Pasalnya, dari segi sarana komputer di SMK PGRI 3 Denpasar, masih belum cukup karena di sekolah tersebut UN diikuti oleh 742 siswa dari dua jurusan (Akomodasi Perhotelan dan Tata Boga).
Kalau UNBK tetap dilaksanakan, menurut Madiadnyana, lebih baik pemerintah menyiapkan sarananya terlebih dahulu agar tidak membebani sekolah.
Ia tidak menampik bahwa memang tujuan UNBK itu mulia, antara lain, untuk meningkatkan integritas dan kejujuran sehingga hasilnya menjadi lebih murni. Akan tetapi, UNKP juga bisa berintegritas, asal pengawasan diperketat, termasuk pengadaan soalnya.
Hal senada dikemukakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMKN 1 Denpasar I Nyoman Sukarya, S.Pd., MPd. Meskipun mampu melaksanakan UNBK secara mandiri, pihaknya memberi saran agar pemerintah untuk menambah fasilitas UNBK sehingga bisa dibuat satu sesi dalam sehari.
Pelaksanaan UNBK di sekolah ini dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pukul 07.30 sampai dengan 09.30 Wita, 10.30 s.d. 12.30 Wita, dan 14.00 s.d. 16.00 Wita. Pembagian ini karena kekurangan fasilitas untuk menampung 760 siswa yang mengikuti UN. "Komputer yang kami miliki murni pakai dana BOS," ucapnya.
Pada tahun ini sebanyak 760 orang siswa SMKN 1 Denpasar mengikuti UNBK. Mereka dari dari 12 paket keahlian (jurusan), di antaranya Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Batu & Beton, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Elektronika Komunikasi, Teknik Pendingin & Tata Udara, Teknik Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, Tenik Komputer Jaringan, dan Teknik Multimedia.
Untuk persiapan, dari tahun ke tahun selalu dilakukan SMKN 1 Denpasar secara matang. "Persiapannya sudah lebih awal dari server pusat, lokal, sudah disiapkan seperti biasa. Selain itu, sudah simulasi sebanyak dua kali dan bersurat ke PLN. Kami juga menyediakan genset untuk antisipasi," ujar Sukarya.
Integritas Dikedepankan
Selain persoalan sarana komputer, pelaksanaan UNBK yang belum 100 persen untuk semua SMA dan SMK di Bali juga terkait dengan status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem yang beberapa bulan sebelumnya mengalami erupsi. Hal tersebut menyebabkan sempat terganggunya pembelajaran di kabupaten paling timur Pulau Dewata itu dan para siswa juga harus mengungsi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (T.I.A.) Kusuma Wardhani mengatakan bahwa sebenarnya untuk SMA/SMK di Karangasem jika dari sisi jumlah siswa dapat dilaksanakan di sekolah lain (dua tempat, red.). Namun, aturannya tidak memungkinkan.
Untuk sekolah di Kabupaten Karangasem, ada sekolah yang siswanya banyak tetapi komputernya tidak mencukupi. Akan tetapi, aturannya tidak bisa dititip di dua tempat.
Kenapa tidak bisa dititipkan di dua sekolah? Karena kode sekolah itu akan berubah jika di dua tempat. Dari pusat sudah turun arahan itu. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk UNBK mereka.
Dengan melihat kondisi itu, SMA/SMK di Karangasem tidak diizinkan untuk melaksanakan UNBK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, kata T.I.A. Kusuma Wardhani, verifikasi langsung dilakukan oleh Kepala Balitbang Kemendikbud.
"Kalau dengan UNBK, sebenarnya kita sudah tidak masalah. Menyontek tidak bisa, bocorin soal dan jawaban tidak bisa, kerja sama juga tidak mungkin. Untuk UNKP, sekarang dibuat 20 paket soal. Jadi, soal tidak sama untuk semua siswa dalam satu kelas. Semua soal sepenuhnya produk pusat," ucapnya.
Mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Bali itu menambahkan bahwa UNBK maupun UNKP dengan 20 paket soal tetap mengutamakan integritas. Meskipun hasil UN kini tidak lagi menjadi penentu kelulusan, pemerintah mengetahui dan memetakan kualitas pendidikan berdasarkan hasil UN.
Walaupun masih ada SMA/SMK yang menggunakan UNKP, T.I.A. Kusuma Wardhani mengharapkan para peserta UN dapat mengerjakan dengan jujur. Begitu pula, peserta yang mengikuti UNBK, harus menyiapkan diri dengan baik.
"Harus tetap dengan jujur mengerjakannya, baik UNKP maupun UNBK. Karena tidak bisa curang, siswa `kan harus menyiapkan diri. Nilai itu `kan dipakai catatan seumur hidup. Maka, belajar dan persiapannya harus maksimal," kata T.I.A. Kusuma Wardhani.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta SMA/SMK di Kabupaten Karangasem yang berada di luar kawasan rawan bencana Gunung Agung untuk dapat mengikuti UNBK pada tahun ajaran 2017/2018.
"Kalau yang bisa, kerjakan saja. Coba nanti saya cek lagi. Gunung meletus cuman segitu-segitu saja. Cari alasan itu namanya kalau semua tidak UNBK. Jangan semua dipakai alasan gunung," kata Pastika beberapa waktu lalu.
Pastika saat itu mewanti-wanti Dinas Pendidikan agar dilakukan pengecekan kembali terkait dengan kepesertaan SMA/SMK di Kabupaten Karangasem untuk mengikuti UNBK.
Jumlah peserta UN jenjang SMK di Pulau Dewata sebanyak 30.283 siswa yang berasal 169 SMK. Dari 169 SMK tersebut, sebanyak 165 SMK (29.420 siswa) yang melaksanakan UNBK dan empat SMK (dengan 863 siswa) yang melaksanakan UNKP.
UNBK jenjang SMK sudah 100 persen dilaksanakan di delapan kabupaten/kota di Bali, yakni di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli serta Kota Denpasar. Hanya di Kabupaten Karangasem, ada empat SMK yang melaksanakan UNKP.
Untuk UNBK jenjang SMA, sama halnya dengan UNBK jenjang SMK yang 100 persen dilaksanakan di delapan kabupaten/kota, di luar Kabupaten Karangasem.
Dari 184 SMA di Pulau Dewata, UNBK, 9 s.d. 12 April 2018, dilaksanakan di 178 SMA (29.376 siswa) di delapan kabupaten/kota dan UNKP di 6 SMA (788 siswa) di Kabupatan Karangasem.
Ujian nasional mengujikan empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. (WDY)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018