Denpasar (Antaranews Bali) - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menargetkan hingga akhir Januari 2018, semua posisi kepala SMA/SMK negeri yang kosong di provinsi itu sudah dapat terisi.
"Kepala sekolah itu termasuk staf, bukan pejabat, bukan jabatan struktural, tetapi tugas tambahan di sekolah itu, jadi tidak pakai eselon," kata Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Rochineng, di Denpasar, Kamis.
Tetapi, untuk pengisian kepala tata usaha (TU) SMA/SMK negeri yang termasuk pejabat eselon IV (setara kepala seksi ) itu, Rochineng memprediksi belum bisa terisi sepenuhnya pada awal tahun.
Hal itu karena dari 129 SMA/SMK negeri yang kewenangan pengelolaannya sejak 2017 diserahkan ke Pemprov Bali, lebih dari setengahnya posisi kepala TU menjadi kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya.
Untuk posisi kepala SMA/SMK negeri yang kosong, lanjut Rochineng, dipastikan dapat terisi semuanya pada Januari 2018, karena jumlahnya tidak terlalu banyak.
Dia mengemukakan, untuk persyaratan calon kepala SMA/SMK negeri diantaranya harus telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah, dan telah berkedudukan paling tidak menjadi wakil kepala sekolah.
"Artinya pola karir terpenuhi, selain pangkatnya tepat dan cocok, serta memenuhi unsur senioritas di sekolah masing-masing," ujar Rochineng.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani mengatakan untuk seleksi calon kepala SMA/SMK negeri tersebut ada tim yang dibentuk dari Disdik Provinsi Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kepala sekolah itu termasuk staf, bukan pejabat, bukan jabatan struktural, tetapi tugas tambahan di sekolah itu, jadi tidak pakai eselon," kata Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Rochineng, di Denpasar, Kamis.
Tetapi, untuk pengisian kepala tata usaha (TU) SMA/SMK negeri yang termasuk pejabat eselon IV (setara kepala seksi ) itu, Rochineng memprediksi belum bisa terisi sepenuhnya pada awal tahun.
Hal itu karena dari 129 SMA/SMK negeri yang kewenangan pengelolaannya sejak 2017 diserahkan ke Pemprov Bali, lebih dari setengahnya posisi kepala TU menjadi kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya.
Untuk posisi kepala SMA/SMK negeri yang kosong, lanjut Rochineng, dipastikan dapat terisi semuanya pada Januari 2018, karena jumlahnya tidak terlalu banyak.
Dia mengemukakan, untuk persyaratan calon kepala SMA/SMK negeri diantaranya harus telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah, dan telah berkedudukan paling tidak menjadi wakil kepala sekolah.
"Artinya pola karir terpenuhi, selain pangkatnya tepat dan cocok, serta memenuhi unsur senioritas di sekolah masing-masing," ujar Rochineng.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani mengatakan untuk seleksi calon kepala SMA/SMK negeri tersebut ada tim yang dibentuk dari Disdik Provinsi Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018