Amlapura (Antaranews Bali) - Bupati Karangasem, Bali I Gusti Ayu Mas Sumatri, mengharapkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerahnya menerapkan sistem perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik atau "e-planning".
"Itu wujud pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai aspek," katanya ketika membuka Sosialisasi dan Lokakarya Simda Perencanaan (E-Planning) di Lingkungan Pemkab Karangasem, Selasa.
Ia mengharapkan sosialisasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) dengan perencanaan (e-planning) akan dapat memberikan kemudahan untuk semua pihak dalam mengetahui sistem perencanaan pembangunan suatu daerah.
Dengan mengetahui kemudahan terhadap semua sistem perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah, akan mendorong publik dan masyarakat luas ikut melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tersebut.
Bupati Mas Sumantri mendorong semua jajarannya untuk bersama-sama bisa menerapkan sistem "e-planning" agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengelolaan keuangan dan aspek lainnya kedepan akan semakin jelas dan transparan.
"Semua itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia Pemkab. Dengan demikian, kedepan penyelenggaraan pembangunan dalam hal transparansi keuangan dan perencanaan kita bisa mendapatkan penilaian akuntabilitas keuangan dan kinerja yang baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Sudiro, menjelaskan pentingnya setiap pemerintah daerah untuk bisa melakukan tata kelola pemerintah yang baik.
Salah satu yang bisa dilakukan dengan menerapkan sistem perencanaan pembangunan yang baik, karena BPKP membuat kebijakan Simda yang bisa mencakup seluruh kegiatan pembangunan melalui "e-planning" tersebut.
Aplikasi Simda nantinya dapat diimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Sistem tersebut akan lebih terintegrasi, karena didukung fasilitas dan sarana yang memadai.
Melalui Simda ini juga, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan masing-masing OPD akan lebih terukur dan terjamin.
"Manfaat lain dari pelaksanaan Simda, akan memudahkan melakukan penatausahaan, cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi pembangunan daerah," katanya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari melibatkan utusan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, tim ahli, staf ahli bupati dan asisten setda Karangasem. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Itu wujud pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai aspek," katanya ketika membuka Sosialisasi dan Lokakarya Simda Perencanaan (E-Planning) di Lingkungan Pemkab Karangasem, Selasa.
Ia mengharapkan sosialisasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) dengan perencanaan (e-planning) akan dapat memberikan kemudahan untuk semua pihak dalam mengetahui sistem perencanaan pembangunan suatu daerah.
Dengan mengetahui kemudahan terhadap semua sistem perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah, akan mendorong publik dan masyarakat luas ikut melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tersebut.
Bupati Mas Sumantri mendorong semua jajarannya untuk bersama-sama bisa menerapkan sistem "e-planning" agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengelolaan keuangan dan aspek lainnya kedepan akan semakin jelas dan transparan.
"Semua itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia Pemkab. Dengan demikian, kedepan penyelenggaraan pembangunan dalam hal transparansi keuangan dan perencanaan kita bisa mendapatkan penilaian akuntabilitas keuangan dan kinerja yang baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Sudiro, menjelaskan pentingnya setiap pemerintah daerah untuk bisa melakukan tata kelola pemerintah yang baik.
Salah satu yang bisa dilakukan dengan menerapkan sistem perencanaan pembangunan yang baik, karena BPKP membuat kebijakan Simda yang bisa mencakup seluruh kegiatan pembangunan melalui "e-planning" tersebut.
Aplikasi Simda nantinya dapat diimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Sistem tersebut akan lebih terintegrasi, karena didukung fasilitas dan sarana yang memadai.
Melalui Simda ini juga, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan masing-masing OPD akan lebih terukur dan terjamin.
"Manfaat lain dari pelaksanaan Simda, akan memudahkan melakukan penatausahaan, cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi pembangunan daerah," katanya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari melibatkan utusan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, tim ahli, staf ahli bupati dan asisten setda Karangasem. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017