Semarapura (Antara Bali) - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali akan mengajukan formasi CPNS sebanyak 779 orang pada perekrutan 2011 kendati jumlah birokrat di daerah itu sudah mencapai 5.444 orang.
"Formasi itu baru sebatas usulan dan sudah pasti disesuaikan dengan kebutuhan," kata Kasi Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klungkung Sudiana Selasa.
Dari 779 orang CPNS yang diajukan itu, kata dia tenaga guru sebanyak 73 orang, tenaga kesehatan 280 dan tenaga teknis 426 orang.
"Soal berapa kuota yang disetujui itu tergantung BKN Pusat," katanya.
Sudiana menolak berkomentar terlalu banyak, karena kewenangan ada di kepala BKD Nengah Sudiarta.
Sedangkan Kepala BKD Klungkung, I Nengah Sudiarta belum bisa dikonfirmasi terkait masalah itu, karena yang bersangkutan tidak ada di tempat.
Wakil Ketua DPRD Klungkung, Putu Tika Winawanmenilai kalau PNS di Klungkung kebanyakan mengganggur alias tidak ada pekerjaan.
"Sekarang ini banyak PNS yang tidak jelas pekerjanya," jelasnya.
Ia mengaku penerimaan CPNS setiap tahun di Klungkung membuat PNS semakin membengkak. Parahnya lagi menurut Tika, sekalipun terus membangkak namun ternyata penerimaan CPNS itu tidak mampu mengurangi pengangguran di Kabupaten Klungkung.
Dengan demikian, jelas dia ada dugaan kalau CPNS yang masuk formasi di Klungkung banyak yang dari luar Klungkung.
"Paling hanya bisa meningkatkan alokasi belanja pegawai, ini sama saja dengan pemborosan," jelas Ketua DPC Hanura Klungkung.
Ia menjelaskan saat ini anggaran belanja pegawai di Klungkung terus membengkak bahkan sekarang mencapai Rp4 miliar.
Sementara belanja langsung yang akan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung di Klungkung hanya Rp240 juta.
"Ini jelas tidak seimbang dan sangat merugikan rakyat," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Formasi itu baru sebatas usulan dan sudah pasti disesuaikan dengan kebutuhan," kata Kasi Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klungkung Sudiana Selasa.
Dari 779 orang CPNS yang diajukan itu, kata dia tenaga guru sebanyak 73 orang, tenaga kesehatan 280 dan tenaga teknis 426 orang.
"Soal berapa kuota yang disetujui itu tergantung BKN Pusat," katanya.
Sudiana menolak berkomentar terlalu banyak, karena kewenangan ada di kepala BKD Nengah Sudiarta.
Sedangkan Kepala BKD Klungkung, I Nengah Sudiarta belum bisa dikonfirmasi terkait masalah itu, karena yang bersangkutan tidak ada di tempat.
Wakil Ketua DPRD Klungkung, Putu Tika Winawanmenilai kalau PNS di Klungkung kebanyakan mengganggur alias tidak ada pekerjaan.
"Sekarang ini banyak PNS yang tidak jelas pekerjanya," jelasnya.
Ia mengaku penerimaan CPNS setiap tahun di Klungkung membuat PNS semakin membengkak. Parahnya lagi menurut Tika, sekalipun terus membangkak namun ternyata penerimaan CPNS itu tidak mampu mengurangi pengangguran di Kabupaten Klungkung.
Dengan demikian, jelas dia ada dugaan kalau CPNS yang masuk formasi di Klungkung banyak yang dari luar Klungkung.
"Paling hanya bisa meningkatkan alokasi belanja pegawai, ini sama saja dengan pemborosan," jelas Ketua DPC Hanura Klungkung.
Ia menjelaskan saat ini anggaran belanja pegawai di Klungkung terus membengkak bahkan sekarang mencapai Rp4 miliar.
Sementara belanja langsung yang akan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung di Klungkung hanya Rp240 juta.
"Ini jelas tidak seimbang dan sangat merugikan rakyat," ujarnya.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011