Denpasar (Antara Bali) - Panitia Pengawas Pemilu Kota Denpasar menggandeng berbagai komponen masyarakat di daerah itu untuk turut mengawasi secara sukarela berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada Bali 2018.
"Karena keterbatasan personel Panwas, kami sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Bali sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," kata Ketua Panwaslu Kota Denpasar I Wayan Sudarsana di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, lewat rapat koordinasi tersebut sekaligus untuk menggali masukan dan saran-saran dari berbagai komponen masyarakat seperti dari unsur mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif.
"Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat beserta Panwas. Jika memungkinkan, mereka juga meminta diberikan atribut pengawasan pemilu," ujarnya pada acara yang diikuti oleh 50 orang tersebut.
Dengan dilengkapi atribut pengawasan, lanjut Sudarsana, diyakini juga turut meminimalisasi adanya pelanggaran karena oknum pelaku pelanggaran menjadi sungkan untuk melaksanakan niat jahatnya ketika melihat di situ ada petugas pengawas.
Pihaknya mengharapkan pengawasan partisipatif dapat dimulai dari awal tahapan Pilkada Bali yakni mulai dari penyusunan daftar pemilih.
"Masyarakat dapat turut melaporkan jika ternyata ada pemilih yang sudah meninggal, namun namanya tetap tercantum. Di samping ikut mengawasi kinerja dari petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP)," ucap Sudarsana.
Apalagi di saat masa kampanye, yang dipandang titik kerawanannya juga meningkat. Dalam masa kampanye nanti, yang dapat disoroti dari sisi kemungkinan keterlibatan aktif aparatur sipil negara maupun aparatur desa.
Dalam acara rakor tersebut, selain diisi pemaparan materi dari Ketua Panwaslu Denpasar I Wayan Sudarsana dan anggota Panwaslu Denpasar Putu Arnata, juga menghadirkan anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra sebagai narasumber.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Karena keterbatasan personel Panwas, kami sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Bali sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," kata Ketua Panwaslu Kota Denpasar I Wayan Sudarsana di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, lewat rapat koordinasi tersebut sekaligus untuk menggali masukan dan saran-saran dari berbagai komponen masyarakat seperti dari unsur mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif.
"Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat beserta Panwas. Jika memungkinkan, mereka juga meminta diberikan atribut pengawasan pemilu," ujarnya pada acara yang diikuti oleh 50 orang tersebut.
Dengan dilengkapi atribut pengawasan, lanjut Sudarsana, diyakini juga turut meminimalisasi adanya pelanggaran karena oknum pelaku pelanggaran menjadi sungkan untuk melaksanakan niat jahatnya ketika melihat di situ ada petugas pengawas.
Pihaknya mengharapkan pengawasan partisipatif dapat dimulai dari awal tahapan Pilkada Bali yakni mulai dari penyusunan daftar pemilih.
"Masyarakat dapat turut melaporkan jika ternyata ada pemilih yang sudah meninggal, namun namanya tetap tercantum. Di samping ikut mengawasi kinerja dari petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP)," ucap Sudarsana.
Apalagi di saat masa kampanye, yang dipandang titik kerawanannya juga meningkat. Dalam masa kampanye nanti, yang dapat disoroti dari sisi kemungkinan keterlibatan aktif aparatur sipil negara maupun aparatur desa.
Dalam acara rakor tersebut, selain diisi pemaparan materi dari Ketua Panwaslu Denpasar I Wayan Sudarsana dan anggota Panwaslu Denpasar Putu Arnata, juga menghadirkan anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra sebagai narasumber.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017