Denpasar, 3/6 (ANTARA) - Pejabat Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyatakan bahwa daerahnya kini sudah berkembang menjadi kota dengan tingkat kemacetan terparah bersama lima kota lainnya di Tanah Air.
"Tingkat kemacetan di Denpasar sudah berkembang seperti di lima kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gede Astika, di Denpasar, Jumat.
Dia mengatakan, akibat predikat tersebut, pihaknya sempat mendapat peringatan dari pemerintah pusat untuk segera memperbaiki kondisi kemacetan yang terus meningkat.
Menurut Astika, banyak hal yang berkontribusi terhadap kondisi lalu lintas Denpasar saat ini, antara lain tingginya penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan fasilitas jalan dan posisi Denpasar yang menjadi jalur lalu lintas warga sejumlah kabupaten menuju lokasi kerja atau beraktivitas.
Selain itu, banyaknya arus kunjungan wisatawan dan aktivitas persembahyangan umat beragama di waktu-waktu tertentu.
Namun penyebab lainnya yang cukup memperparah kondisi tersebut, adalah masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi aturan berlalu lintas.
"Memang kami mendapat predikat yang kurang menyenangkan di bidang lalu lintas. Tahun ini Denpasar dikategorikan masuk kota dengan kepadatan lalu lintas dan kemacetan yang tinggi, sehingga diminta untuk segera dapat mencarikan solusinya," ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di wilayah tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, yakni Dishub Denpasar.
Masalahnya, lanjut dia, pengguna jalan raya di ibu kota Provinsi Bali itu sebagian besar berasal dari luar daerah tersebut, seperti Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Klungkung.
"Hal itu dapat terlihat saat jam-jam kerja maupun pulang kerja. Pengendara dari beberapa daerah itu banyak sekali yang melewati akses ibu kota provinsi," katanya.
Selain itu, Pulau Dewata yang menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia juga turut andil, seperti terlihat pada musim puncak kunjungan wisatawan banyak kendaraan wisata yang ikut antre di jalan-jalan utama, bahkan jalan biasa yang dekat lokasi akomodasi wisata.
Berdasarkan pendataan, ujar Astika, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan saja, sekarang sudah sekitar 3, 372 juta unit.
Untuk mengurai kemacetan, ucapnya, setahun terakhir ini Pemkot Denpasar sudah membuat atau merekayasa arus lalu lintas guna menghindari pertemuan pengendara di persimpangan-persimpangan tertentu.
"Ada beberapa yang sudah kami balikkan arah lalu lintasnya. Ada juga dijadikan satu arah dari semula dua arah. Kami juga sudah membuat lajur sepeda, selain untuk memberi ruang pagi penggemar sepeda juga jangka panjangnya mendorong warga beralih ke kendaraan alternatif," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya juga kini masih mengkaji bersama kalangan akademisi dan praktisi tentang kemungkinan mengubah jam masuk dan pulang sekolah agar tidak bersamaan dengan jam kerja karyawan perkantoran.
Demikian juga tentang keterbatasan ruang parkir yang telah menyebabkan sebagian mempergunakan badan jalan, menurut Astika, sedang dibahas rancangan peraturan daerah tentang parkir.
"Kami sementara sudah memulai sosialisasinya melalui penertiban di sejumlah ruas jalan utama. Kendaraan yang salah parkir, kami gembok, bahkan ada yang diderek paksa," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Tingkat kemacetan di Denpasar sudah berkembang seperti di lima kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gede Astika, di Denpasar, Jumat.
Dia mengatakan, akibat predikat tersebut, pihaknya sempat mendapat peringatan dari pemerintah pusat untuk segera memperbaiki kondisi kemacetan yang terus meningkat.
Menurut Astika, banyak hal yang berkontribusi terhadap kondisi lalu lintas Denpasar saat ini, antara lain tingginya penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan fasilitas jalan dan posisi Denpasar yang menjadi jalur lalu lintas warga sejumlah kabupaten menuju lokasi kerja atau beraktivitas.
Selain itu, banyaknya arus kunjungan wisatawan dan aktivitas persembahyangan umat beragama di waktu-waktu tertentu.
Namun penyebab lainnya yang cukup memperparah kondisi tersebut, adalah masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi aturan berlalu lintas.
"Memang kami mendapat predikat yang kurang menyenangkan di bidang lalu lintas. Tahun ini Denpasar dikategorikan masuk kota dengan kepadatan lalu lintas dan kemacetan yang tinggi, sehingga diminta untuk segera dapat mencarikan solusinya," ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di wilayah tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, yakni Dishub Denpasar.
Masalahnya, lanjut dia, pengguna jalan raya di ibu kota Provinsi Bali itu sebagian besar berasal dari luar daerah tersebut, seperti Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Klungkung.
"Hal itu dapat terlihat saat jam-jam kerja maupun pulang kerja. Pengendara dari beberapa daerah itu banyak sekali yang melewati akses ibu kota provinsi," katanya.
Selain itu, Pulau Dewata yang menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia juga turut andil, seperti terlihat pada musim puncak kunjungan wisatawan banyak kendaraan wisata yang ikut antre di jalan-jalan utama, bahkan jalan biasa yang dekat lokasi akomodasi wisata.
Berdasarkan pendataan, ujar Astika, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan saja, sekarang sudah sekitar 3, 372 juta unit.
Untuk mengurai kemacetan, ucapnya, setahun terakhir ini Pemkot Denpasar sudah membuat atau merekayasa arus lalu lintas guna menghindari pertemuan pengendara di persimpangan-persimpangan tertentu.
"Ada beberapa yang sudah kami balikkan arah lalu lintasnya. Ada juga dijadikan satu arah dari semula dua arah. Kami juga sudah membuat lajur sepeda, selain untuk memberi ruang pagi penggemar sepeda juga jangka panjangnya mendorong warga beralih ke kendaraan alternatif," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya juga kini masih mengkaji bersama kalangan akademisi dan praktisi tentang kemungkinan mengubah jam masuk dan pulang sekolah agar tidak bersamaan dengan jam kerja karyawan perkantoran.
Demikian juga tentang keterbatasan ruang parkir yang telah menyebabkan sebagian mempergunakan badan jalan, menurut Astika, sedang dibahas rancangan peraturan daerah tentang parkir.
"Kami sementara sudah memulai sosialisasinya melalui penertiban di sejumlah ruas jalan utama. Kendaraan yang salah parkir, kami gembok, bahkan ada yang diderek paksa," ujarnya.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011