Kupang (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur
Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta
sekaligus memerintahkan agar pada 2020 Indonesia mencapai swasembada
garam.
"Saat ini kita masih impor garam dari luar, padahal kita Negara Maritim dengan laut yang luas. Oleh karena itu, Pak Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020," catatnya, dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Selasa.
Luhut Pandjaitan pada Selasa ini memantau kegiatan PT Garam Indonesia di Bipolo, dilanjutkan memeriksa perkembangan pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikannya Presiden Jokowi saat mengelar Rapat Koordinasi tertutup sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam pada 2020.
Dalam rakor tersebut, Menko Maritim mencatat, tidak hanya Pemerintah Daerah NTT saja yang diundang, melainkan pihak kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Hadirnya lintas kementerian ini agar setiap persoalan diselesaikan secara terintegrasi dan holistik, sehingga mendapatkan keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Saat ini kita masih impor garam dari luar, padahal kita Negara Maritim dengan laut yang luas. Oleh karena itu, Pak Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020," catatnya, dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Selasa.
Luhut Pandjaitan pada Selasa ini memantau kegiatan PT Garam Indonesia di Bipolo, dilanjutkan memeriksa perkembangan pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikannya Presiden Jokowi saat mengelar Rapat Koordinasi tertutup sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam pada 2020.
Dalam rakor tersebut, Menko Maritim mencatat, tidak hanya Pemerintah Daerah NTT saja yang diundang, melainkan pihak kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Hadirnya lintas kementerian ini agar setiap persoalan diselesaikan secara terintegrasi dan holistik, sehingga mendapatkan keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017