Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, Bali melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap 222 orang pengelola keuangan dan barang daerah melalui bimbingan teknis akuntansi berbasis aktual.
"Dalam penganggaran APBD sehat merupakan indikator yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good government dan good governance)," kata Asisten Administrasi Umum Pemkot Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulia di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan untuk itu ke depannya dalam transaksi keuangan daerah Pemerintah Kota Denpasar mengimplementasikan transaksi non-tunai.
"Selama ini kami di Pemerintah Kota Denpasar sudah menerapkan transaksi non-tunai, namun belum secara keseluruhan. Di tahun 2018 semua transaksi tuntas dilaksanakan secara non-tunai," ujarnya.
Eddy Mulya mengatakan pelatihan untuk pegawai negeri sipil (PNS) pengelola keuangan dan barang daerah. Hal itu untuk terus menguatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertib, dan taat pada perundang-undangan yang berlaku.
Di samping juga dalam pengelolaan keuangan harus tepat waktu dan tepat guna dengan didukung oleh administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dikatakan, Pemerintah Kota Denpasar telah mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik. Hal itu dapat dilihat dengan diraihnya wajar tanpa perkecualiaan (WTP) berturut-turut lima kali.
Ia berharap tidak puas terhadap capaian yang diraih tersebut. Namun harus terus meningkatkan kerja berdasarkan perundang-undangan. Disamping itu harus diimbangi dengan sistem pengendalian internal di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Ia meminta pada peserta bimtek untuk mengikuti pelatihan secara tekun dan menyampaikan setiap permasalahan yang ditemukan saat bekerja sehingga dapat dicarikan selusinya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Denpasar, I Made Pasek Mandira mengatakan bimtek yang dilakukan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis laporan keuangan yang berbasis aktual.
Disamping juga untuk memberikan pemahaman tentang implementasi transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Dalam bimtek ini materi yang diberikan pada peserta meliputi implementasi transaksi non-tunai oleh BPD Bali, Persiapan OPD revisi laporan keuangan oleh BPK-RI dan Inspektorat, serta praktek penyusunan laporan keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dalam penganggaran APBD sehat merupakan indikator yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good government dan good governance)," kata Asisten Administrasi Umum Pemkot Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulia di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan untuk itu ke depannya dalam transaksi keuangan daerah Pemerintah Kota Denpasar mengimplementasikan transaksi non-tunai.
"Selama ini kami di Pemerintah Kota Denpasar sudah menerapkan transaksi non-tunai, namun belum secara keseluruhan. Di tahun 2018 semua transaksi tuntas dilaksanakan secara non-tunai," ujarnya.
Eddy Mulya mengatakan pelatihan untuk pegawai negeri sipil (PNS) pengelola keuangan dan barang daerah. Hal itu untuk terus menguatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertib, dan taat pada perundang-undangan yang berlaku.
Di samping juga dalam pengelolaan keuangan harus tepat waktu dan tepat guna dengan didukung oleh administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dikatakan, Pemerintah Kota Denpasar telah mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik. Hal itu dapat dilihat dengan diraihnya wajar tanpa perkecualiaan (WTP) berturut-turut lima kali.
Ia berharap tidak puas terhadap capaian yang diraih tersebut. Namun harus terus meningkatkan kerja berdasarkan perundang-undangan. Disamping itu harus diimbangi dengan sistem pengendalian internal di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Ia meminta pada peserta bimtek untuk mengikuti pelatihan secara tekun dan menyampaikan setiap permasalahan yang ditemukan saat bekerja sehingga dapat dicarikan selusinya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Denpasar, I Made Pasek Mandira mengatakan bimtek yang dilakukan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis laporan keuangan yang berbasis aktual.
Disamping juga untuk memberikan pemahaman tentang implementasi transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Dalam bimtek ini materi yang diberikan pada peserta meliputi implementasi transaksi non-tunai oleh BPD Bali, Persiapan OPD revisi laporan keuangan oleh BPK-RI dan Inspektorat, serta praktek penyusunan laporan keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017