Semarang (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) mengantisipasi perkembangan teknologi
informasi yang berpotensi mengubah bentuk kejahatan menjadi lebih
canggih lagi.
"Perubahan begitu cepat yang harus diikuti kalau tidak kita ikuti, kita bisa tertinggal," kata Presiden Jokowi kepada peserta apel Satwil Polri se-Insonesia di Akademi Kepolisian, Semarang, Senin.
Ia menyebutkan dalam 10-15 tahun ke depan yang menentukan adalah generasi milenial yang tidak mengikuti perkembangan melalui media mainstream atau televisi tetapi melalui gawai.
"Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik dan lainnya," kata Jokowi.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi, lanskap interaksi sosial juga berubah yan harus sedini mungkin dikalkulasi, direncanakan dan diantisipasi.
"Kapolda, Kapolres, Kapolresta harus menyiapkan sejak dini, perubahan itu tidak mungkin kita hentikan. Ini pekerjaan besar kita dalam rangka antisipasi perubahan itu," kata Jokowi.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber akan lebih banyak dibanding kejahatan konvensional. "Ini juga menyangkut stabilitas politik dan keamanan yang akan berpengaruh kepada ekonomi, investasi dunia usaha," kata dia.
Menurut Jokowi, kalau tidak mempunyai pandangan yang benar menyangkut perubahan itu maka semua akan terjebak pada rutinitas semata.
Jokowi menyebutkan stabilitas politik dan keamanan diperlukan negara karena yang bisa membuka lapangan kerja adalah bukan negara, melainkan swasta. Negara memberi fasilitas agar dunia usaha mau menginvestasikan dana, sambung dia.
Presiden mengaku sudah empat kali mengikuti kontestasi politik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Hanya pemilihan bupati yang belum.
Menurut dia, dalam kontestasi politik itu, tugas Polri adalah bagaimana mengendalikan situasi tidak panas. "Anget boleh tapi jangan sampai panas," kata Jokowi.
Presiden meminta polisi bertindak tegas kepada pelanggar hukum. "Kalau sudah membahayakan, penegakan hukum harus tegas tidak perlu melihat itu siapa," kata Presiden Jokowi.
Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Presiden juga meminta Polri untuk memetakan persoalan keamanan sehingga langkah prevenntif bisa dilakukan. "Inteligen harus punya data komplit mengenai hal ini, jangan sudah kejadian baru cari air untuk memadamkan, pencegahan lebih baik, dan siapkan alternatif solusi," katanya.
Menurut dia, polisi juga harus netral saat Pemilu. "Saya yakini dari setiap Pilkada, asal TNI-Polri solid," katanya.
Ia juga menyebutkan politik Polri adalah politik negara, semua loyal dan setia kepada negara, rakyat dan pimpinan.
Presiden mengingatkan Polri agar menangani konflik sosial sedini mungkin. "Negara kita negara besar yang kadang tidak kita sadari, segera selesaikan konflik sosial sekecil apapun, jangan sampai membesar," kata Jokowi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Perubahan begitu cepat yang harus diikuti kalau tidak kita ikuti, kita bisa tertinggal," kata Presiden Jokowi kepada peserta apel Satwil Polri se-Insonesia di Akademi Kepolisian, Semarang, Senin.
Ia menyebutkan dalam 10-15 tahun ke depan yang menentukan adalah generasi milenial yang tidak mengikuti perkembangan melalui media mainstream atau televisi tetapi melalui gawai.
"Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik dan lainnya," kata Jokowi.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi, lanskap interaksi sosial juga berubah yan harus sedini mungkin dikalkulasi, direncanakan dan diantisipasi.
"Kapolda, Kapolres, Kapolresta harus menyiapkan sejak dini, perubahan itu tidak mungkin kita hentikan. Ini pekerjaan besar kita dalam rangka antisipasi perubahan itu," kata Jokowi.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber akan lebih banyak dibanding kejahatan konvensional. "Ini juga menyangkut stabilitas politik dan keamanan yang akan berpengaruh kepada ekonomi, investasi dunia usaha," kata dia.
Menurut Jokowi, kalau tidak mempunyai pandangan yang benar menyangkut perubahan itu maka semua akan terjebak pada rutinitas semata.
Jokowi menyebutkan stabilitas politik dan keamanan diperlukan negara karena yang bisa membuka lapangan kerja adalah bukan negara, melainkan swasta. Negara memberi fasilitas agar dunia usaha mau menginvestasikan dana, sambung dia.
Presiden mengaku sudah empat kali mengikuti kontestasi politik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Hanya pemilihan bupati yang belum.
Menurut dia, dalam kontestasi politik itu, tugas Polri adalah bagaimana mengendalikan situasi tidak panas. "Anget boleh tapi jangan sampai panas," kata Jokowi.
Presiden meminta polisi bertindak tegas kepada pelanggar hukum. "Kalau sudah membahayakan, penegakan hukum harus tegas tidak perlu melihat itu siapa," kata Presiden Jokowi.
Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Presiden juga meminta Polri untuk memetakan persoalan keamanan sehingga langkah prevenntif bisa dilakukan. "Inteligen harus punya data komplit mengenai hal ini, jangan sudah kejadian baru cari air untuk memadamkan, pencegahan lebih baik, dan siapkan alternatif solusi," katanya.
Menurut dia, polisi juga harus netral saat Pemilu. "Saya yakini dari setiap Pilkada, asal TNI-Polri solid," katanya.
Ia juga menyebutkan politik Polri adalah politik negara, semua loyal dan setia kepada negara, rakyat dan pimpinan.
Presiden mengingatkan Polri agar menangani konflik sosial sedini mungkin. "Negara kita negara besar yang kadang tidak kita sadari, segera selesaikan konflik sosial sekecil apapun, jangan sampai membesar," kata Jokowi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017