Mangupura (Antara Bali) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Badung, Bali, menggelar rapat koordinasi untuk mencegah inflasi daerah karena dikhawatirkan permintaan kebutuhan pokok akan meningkat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan pada November 2017.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa yang memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi (high level meeting) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Badung di Puspem Badung, Senin, mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas TPID 2017.
"Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, kecenderungan akan terjadi peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal dan liburan tahun baru," katanya.
Ia menjelaskan, pada Rakornas TPID 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa arahan seperti pergerakan harga di daerah perlu dicermati, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan, infrastruktur perlu terus diperkuat dan upaya efesiensi usaha perlu ditingkatkan.
"Sebagaimana data historis BPS Badung, terdapat beberapa komoditas yang sering mengalami kenaikan harga yang memicu inflasi, seperti cabai dan bawang merah," ujarnya.
Terkait hal ini, Pemkab Badung telah merencanakan untuk pengadaan Controlled Atmosphere Storage (CAS) sebagai penyimpanan komoditas hortikultura dan dipasarkan pada saat produksinya mengalami penurunan.
Selain itu, berdasarkan data BPS Provinsi Bali secara tahunan inflasi Bali pada Agustus tercatat 3,34 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,82 persen. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil tersebut masih dibayangi beberapa tantangan pengendalain inflasi ke depannya.
"Risiko inflasi ini juga disebabkan kemarau, keterbatasan pasokan kebutuhan pokok seperti LPG tiga kg, historis kelangkaan produksi cabai pada akhir tahun, serta kemungkinan terjadi erupsi Gunung Agung yang berdampak pada kekurangan pasokan dan berakibat pada kenaikan harga," katanya.
Untuk menindaklanjuti tantangan ke depan dan arahan Presiden Joko Widodo, maka diperlukan upaya pengendalian inflasi melalui penyusunan "action plan" di masing-masing perangkat daerah seperti, Diskop, UKM dan Perdagangan Badung serta PD Pasar di daerah itu untuk menyiapkan kecukupan stok komoditas perdagangan yang terbaru.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan bulog untuk melakukan kegiatan pasar murah serta dengan pertamina dan hiswana migas terkait pasokan LPG tiga kg," ujarnya dalam rapat TPID yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Azka Subhan A itu.
Selain itu, TPID Badung meminta Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan di daerah itu untuk menyediakan data kecukupan stok pangan, data panen dan produksi yang terbaru.
Sementara itu, Bagian Humas Pemkab Badung menjadwalkan siaran pers menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan guna mengimbau dan memberi informasi kepada masyarakat terkait kecukupan pangan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Badung, Dewa Apramana memandang rapat koordinasi TPID penting untuk dilaksanakan guna untuk melakukan evaluasi pengendalian inflasi sebelumnya dan penyusunan langkah langkah pengendalian inflasi tiga bulan ke depan.
"Kami sangat berharap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dapat memberikan arahan dan strategis `action plan` pengendalian inflasi pada triwulan IV tahun 2017 ini, sehingga TPID Kabupaten Badung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian inflasi," ujarnya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa yang memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi (high level meeting) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Badung di Puspem Badung, Senin, mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas TPID 2017.
"Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, kecenderungan akan terjadi peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal dan liburan tahun baru," katanya.
Ia menjelaskan, pada Rakornas TPID 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa arahan seperti pergerakan harga di daerah perlu dicermati, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan, infrastruktur perlu terus diperkuat dan upaya efesiensi usaha perlu ditingkatkan.
"Sebagaimana data historis BPS Badung, terdapat beberapa komoditas yang sering mengalami kenaikan harga yang memicu inflasi, seperti cabai dan bawang merah," ujarnya.
Terkait hal ini, Pemkab Badung telah merencanakan untuk pengadaan Controlled Atmosphere Storage (CAS) sebagai penyimpanan komoditas hortikultura dan dipasarkan pada saat produksinya mengalami penurunan.
Selain itu, berdasarkan data BPS Provinsi Bali secara tahunan inflasi Bali pada Agustus tercatat 3,34 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,82 persen. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil tersebut masih dibayangi beberapa tantangan pengendalain inflasi ke depannya.
"Risiko inflasi ini juga disebabkan kemarau, keterbatasan pasokan kebutuhan pokok seperti LPG tiga kg, historis kelangkaan produksi cabai pada akhir tahun, serta kemungkinan terjadi erupsi Gunung Agung yang berdampak pada kekurangan pasokan dan berakibat pada kenaikan harga," katanya.
Untuk menindaklanjuti tantangan ke depan dan arahan Presiden Joko Widodo, maka diperlukan upaya pengendalian inflasi melalui penyusunan "action plan" di masing-masing perangkat daerah seperti, Diskop, UKM dan Perdagangan Badung serta PD Pasar di daerah itu untuk menyiapkan kecukupan stok komoditas perdagangan yang terbaru.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan bulog untuk melakukan kegiatan pasar murah serta dengan pertamina dan hiswana migas terkait pasokan LPG tiga kg," ujarnya dalam rapat TPID yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Azka Subhan A itu.
Selain itu, TPID Badung meminta Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan di daerah itu untuk menyediakan data kecukupan stok pangan, data panen dan produksi yang terbaru.
Sementara itu, Bagian Humas Pemkab Badung menjadwalkan siaran pers menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan guna mengimbau dan memberi informasi kepada masyarakat terkait kecukupan pangan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Badung, Dewa Apramana memandang rapat koordinasi TPID penting untuk dilaksanakan guna untuk melakukan evaluasi pengendalian inflasi sebelumnya dan penyusunan langkah langkah pengendalian inflasi tiga bulan ke depan.
"Kami sangat berharap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dapat memberikan arahan dan strategis `action plan` pengendalian inflasi pada triwulan IV tahun 2017 ini, sehingga TPID Kabupaten Badung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian inflasi," ujarnya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017