Ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran Rp6.000 Triliun. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan di era Soeharto dan satunya lagi di era SBY.
Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya dan barulah Soeharto jatuh ketika fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun tahun terbuka lebar oleh aksi George Sorros. Nyatanya berpuluh tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada sesungguhnya kekuatan ekonomi. Tidak ada.
Soeharto tidak punya rencana hebat kecuali menggali lubang sedalam-dalamnya lewat utang tanpa rencana riil untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jumlah utang yang digalinya itu hanya 30 persen yang digunakan untuk membangun. Selebihnya habis dikorup oleh mereka-mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun.
Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LoI dengan IMF sebagai blank cheque yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dengan kurs sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai Rp3.000 Triliun.
Era Habibie, Gus Dur, Megawati adalah era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan negara insolvent dan semua financial resource tertutup. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. Enam tahun proses transisi dari legislasi Era Soeharto ke legislasi Era Reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan riil. Negara stagnan.
Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai Presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi?! Selama 10 tahun SBY berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar Rp3.000 Triliun untuk subsidi.
Pada periode 2004-2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21 persen dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28 persen. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80 persen dari seluruh subsidi energi. Dan, menciptakan mega-skandal dengan korupsi tak terbilang. Andaikan uang sebanyak itu digunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya dan puluhan kawasan industri berskala international, puluhan bendungan dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang begitu saja untuk ongkos politik agar kekuasaanya stabil selama dua periode.
Era Soeharto, kita abai karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi, tapi setelah demokrasi kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjarah lebih dahysat dari 32 tahun Soeharto berkuasa. Selama itu, tidak ada gerakan agama yang hebat hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tidak ada demo berjilid jilid hendak menjatuhkannya. Mengapa.?! Karena baik partron agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisnis dari politik lendir tebar uang oleh penguasa itu.
Di Era Jokowi, seorang yang bukan elite politik di tubuh partai, bukan Jenderal yang berkaliber nasional, bukan konglomerat yang kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agamawan yang selebritis. Dia muncul ke panggung politik karena kehendak Tuhan. Tak ada satupun kekuatan yang menghentikannya ketika si tukang kayu yang kerempeng itu masuk ke Istana. Ini takdir Indonesia dan Tuhan berbuat sesuka-Nya.
Ketika dia berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat dihentikan. Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan keras. Walau diawali dengan fundamental ekonomi yang retak, karena "Current Account" yang defisit, namun Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya, yakni Menciptakan Kemandirian.
Ya, Menciptakan Kemandirian bukan hanya lewat restruktur APBN dan utang, tapi juga Revolusi Mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakkan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Dan, apa hasilnya? Hanya dua tahun berkuasa, semua rating international berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat "tiga terbaik" ekonominya di antara anggota G-20.
Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidaklah mudah dan penuh risiko, karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah merampok Indonesia dengan meninggalkan beban kerugian sebesar Rp3.000 Triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp3.000 Triliun demi melanggengkan kekuasaannya. Semua ingin agar si tukang kayu ini dihentikan, karena Jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan sebagai ladang bisnis mendatangkan harta, tapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elite politik dengan banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi KPK. Pesta usai.
Dulu, Ahok dijadikan pintu gerbang menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama. Dan, dari keadaan ini, Jokowi berhasil keluar dengan selamat. Kini, PERPPU pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti-demokrasi dan anti-Islam. Padahal tidak ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun, para gangster mafia meng-"create" semua kegaduhan ini agar pesta kekuasaan kembali marak. Dan, karena itu, emosi agama kembali dibenturkan. Andaikan PERPPU itu ditolak DPR, maka tahulah kita bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin. Apakah jokowi akan jatuh?! Tuhan-lah yang berhak menentukan siapa yang pantas berkuasa dan setiap orang yang berkuasa adalah cobaan bagi rakyat.
Usia saya lebih dari 60 tahun. Saya generasi yang gagal karena tak bisa berbuat banyak menghentikan Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY yang membakar uang ribuan triliun. Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan agar negara ini lebih baik, lewat tulisan, lewat interaksi dengan teman-teman politisi dan aktivis, saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa bukan sistem yang jadi masalah tapi akhlak kita yang buruk.
Mari, perbaiki moral dan sudahi niat mengubah sistem agar impian makmur jadi kenyataan. Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja, maka rahmat Tuhan akan datang by the time. Mari, kita bersama sama menjadi kekuatan moral menghadang semua niat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama, budaya, atau apalah. Kita membela Jokowi bukan bertujuan politik, tapi demi moral, demi republik tercinta. Jadilah gerakan moral, mendukung orang baik, agar berprestasi baik. (*)
---------
*) Kutipan pidato Wapres Jusuf Kalla dalam Simposium Nasional bertajuk "Sistem Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD 1945" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR, Senayan, Jakarta, 12 Juli 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya dan barulah Soeharto jatuh ketika fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun tahun terbuka lebar oleh aksi George Sorros. Nyatanya berpuluh tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada sesungguhnya kekuatan ekonomi. Tidak ada.
Soeharto tidak punya rencana hebat kecuali menggali lubang sedalam-dalamnya lewat utang tanpa rencana riil untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jumlah utang yang digalinya itu hanya 30 persen yang digunakan untuk membangun. Selebihnya habis dikorup oleh mereka-mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun.
Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LoI dengan IMF sebagai blank cheque yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dengan kurs sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai Rp3.000 Triliun.
Era Habibie, Gus Dur, Megawati adalah era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan negara insolvent dan semua financial resource tertutup. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. Enam tahun proses transisi dari legislasi Era Soeharto ke legislasi Era Reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan riil. Negara stagnan.
Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai Presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi?! Selama 10 tahun SBY berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar Rp3.000 Triliun untuk subsidi.
Pada periode 2004-2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21 persen dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28 persen. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80 persen dari seluruh subsidi energi. Dan, menciptakan mega-skandal dengan korupsi tak terbilang. Andaikan uang sebanyak itu digunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya dan puluhan kawasan industri berskala international, puluhan bendungan dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang begitu saja untuk ongkos politik agar kekuasaanya stabil selama dua periode.
Era Soeharto, kita abai karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi, tapi setelah demokrasi kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjarah lebih dahysat dari 32 tahun Soeharto berkuasa. Selama itu, tidak ada gerakan agama yang hebat hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tidak ada demo berjilid jilid hendak menjatuhkannya. Mengapa.?! Karena baik partron agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisnis dari politik lendir tebar uang oleh penguasa itu.
Di Era Jokowi, seorang yang bukan elite politik di tubuh partai, bukan Jenderal yang berkaliber nasional, bukan konglomerat yang kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agamawan yang selebritis. Dia muncul ke panggung politik karena kehendak Tuhan. Tak ada satupun kekuatan yang menghentikannya ketika si tukang kayu yang kerempeng itu masuk ke Istana. Ini takdir Indonesia dan Tuhan berbuat sesuka-Nya.
Ketika dia berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat dihentikan. Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan keras. Walau diawali dengan fundamental ekonomi yang retak, karena "Current Account" yang defisit, namun Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya, yakni Menciptakan Kemandirian.
Ya, Menciptakan Kemandirian bukan hanya lewat restruktur APBN dan utang, tapi juga Revolusi Mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakkan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Dan, apa hasilnya? Hanya dua tahun berkuasa, semua rating international berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat "tiga terbaik" ekonominya di antara anggota G-20.
Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidaklah mudah dan penuh risiko, karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah merampok Indonesia dengan meninggalkan beban kerugian sebesar Rp3.000 Triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp3.000 Triliun demi melanggengkan kekuasaannya. Semua ingin agar si tukang kayu ini dihentikan, karena Jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan sebagai ladang bisnis mendatangkan harta, tapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elite politik dengan banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi KPK. Pesta usai.
Dulu, Ahok dijadikan pintu gerbang menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama. Dan, dari keadaan ini, Jokowi berhasil keluar dengan selamat. Kini, PERPPU pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti-demokrasi dan anti-Islam. Padahal tidak ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun, para gangster mafia meng-"create" semua kegaduhan ini agar pesta kekuasaan kembali marak. Dan, karena itu, emosi agama kembali dibenturkan. Andaikan PERPPU itu ditolak DPR, maka tahulah kita bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin. Apakah jokowi akan jatuh?! Tuhan-lah yang berhak menentukan siapa yang pantas berkuasa dan setiap orang yang berkuasa adalah cobaan bagi rakyat.
Usia saya lebih dari 60 tahun. Saya generasi yang gagal karena tak bisa berbuat banyak menghentikan Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY yang membakar uang ribuan triliun. Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan agar negara ini lebih baik, lewat tulisan, lewat interaksi dengan teman-teman politisi dan aktivis, saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa bukan sistem yang jadi masalah tapi akhlak kita yang buruk.
Mari, perbaiki moral dan sudahi niat mengubah sistem agar impian makmur jadi kenyataan. Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja, maka rahmat Tuhan akan datang by the time. Mari, kita bersama sama menjadi kekuatan moral menghadang semua niat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama, budaya, atau apalah. Kita membela Jokowi bukan bertujuan politik, tapi demi moral, demi republik tercinta. Jadilah gerakan moral, mendukung orang baik, agar berprestasi baik. (*)
---------
*) Kutipan pidato Wapres Jusuf Kalla dalam Simposium Nasional bertajuk "Sistem Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD 1945" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR, Senayan, Jakarta, 12 Juli 2017.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017