Badung (Antara) - Presiden Joko Widodo mengatakan penggunaan dana desa harus direncanakan sebaik-baiknya dan dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari adanya penyimpangan.
"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Jokowi usai membuka Rapimnas I Partai Hanura di Badung, Bali, Jumat.
Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat tiap tahunnya di mana saat ini dialokasikan sebesar Rp60 triliun.
Jokowi menyebutkan saat awal diluncurkan, dana desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun.
"Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," Presiden menjelaskan.
Pernyataan Presiden ini dikeluarkan terkait langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana desa beberapa waktu lalu.
Ke depan, Kepala Negara berharap agar dana desa yang telah diberikan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional.
Sementara itu mengenai prioritas pembangunan di Bali, Presiden mengatakan konsentrasinya masih di pariwisata.
"Memang ada masalah-masalah seperti bandara yang kapasitasnya sudah harus ditambah, dalam ratas dengan Gubernur Bali sudah dikemukakan ada beberapa pilihan mengatasinya," katanya.
Ia mencontohkan pembangunan airport di utara Bali atau memperluas yang sekarang ada, masih banyak pilihan yang harus diputuskan.
"Saya nanti kalau pak gubernur sudah memberikan pilihan tentu kita laksanakan. Konsentrasi masih tetap pada pelayanan kepada para turis," kata Presiden. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Jokowi usai membuka Rapimnas I Partai Hanura di Badung, Bali, Jumat.
Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat tiap tahunnya di mana saat ini dialokasikan sebesar Rp60 triliun.
Jokowi menyebutkan saat awal diluncurkan, dana desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun.
"Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," Presiden menjelaskan.
Pernyataan Presiden ini dikeluarkan terkait langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana desa beberapa waktu lalu.
Ke depan, Kepala Negara berharap agar dana desa yang telah diberikan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional.
Sementara itu mengenai prioritas pembangunan di Bali, Presiden mengatakan konsentrasinya masih di pariwisata.
"Memang ada masalah-masalah seperti bandara yang kapasitasnya sudah harus ditambah, dalam ratas dengan Gubernur Bali sudah dikemukakan ada beberapa pilihan mengatasinya," katanya.
Ia mencontohkan pembangunan airport di utara Bali atau memperluas yang sekarang ada, masih banyak pilihan yang harus diputuskan.
"Saya nanti kalau pak gubernur sudah memberikan pilihan tentu kita laksanakan. Konsentrasi masih tetap pada pelayanan kepada para turis," kata Presiden. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017