Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II pemprov setempat agar mampu mengelola perubahan dengan sebaik-baiknya.

"Saudara-saudara adalah pejabat tingkat strategis, yang harus mampu mengelola perubahan. Untuk memiliki kemampuan itu, Saudara harus memiliki kemauan keras untuk belajar dari siapapun, dimanapun dan kapanpun," kata Pastika saat menyampaikan arahan pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Bali di Denpasar, Rabu.

Menurut orang nomor satu di Bali itu, kalau pejabat sampai tidak mampu mengelola dan melihat perubahan yang terjadi, maka nantinya akan menjadi pejabat yang gagal karena menghadapi perubahan dengan gagap dan reaktif.

"Saudara-saudara juga harus proaktif dan responsif karena dinamika pembangunan bergerak sangat cepat, mengejutkan, dan berpindah tiba-tiba. Perubahan itu hanya bisa diantisipasi dan direspons oleh mereka yang siap," ucap Pastika.

Pejabat eselon II, lanjut dia, karena sebagai seorang pemimpin dituntut harus mampu memberikan arah dan teladan. Di samping sekaligus sebagai manajer yang bertugas mengelola sumber daya manusia, keuangan dan kewenangan.

"Mudah-mudahan dengan proses seleksi yang cukup panjang ini, benar-benar menghasilkan pejabat yang bermutu. Saya kira panitia seleksi sudah memperhitungkan segala-galanya, sebelum akhirnya diajukan kepada saya," katanya.

Pada kesempatan itu ada lima pejabat pimpinan tinggi pratama pemprov setempat yang dilantik yakni drh I Wayan Mardiana sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Ni Luh Made Wiratmi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Dewa Putu Mantera sebagai Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, serta Tjok Bagus Pemayun sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Bali.

Pastika menekankan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM yang baru agar mampu melakukan terobosan untuk menertibkan keberadaan perusahaan jasa TKI, mengawal penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan merancang program-program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

"Penurunan kondisi ekonomi sangat berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Angkatan kerja kita harus dibekali keterampilan dan kemampuan berwirausaha, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, atau mampu bersaing di bursa kerja global," ucapnya.

Dalam seleksi pejabat ke depan, dia menginginkan agar yang mengikuti seleksi untuk jabatan eselon II, harus sudah pernah menempuh Diklatpim II. Begitu pula halnya dengan seleksi pejabat eselon III harus sudah Diklatpim III.

"Jadi pendidikan dulu, baru duduk. Jangan duduk dulu baru pendidikan," kata Pastika sembari menjamin dalam proses seleksi tersebut sama sekali tidak ada unsur kedekatan. (WDY)

Video oleh : Ni Luh Rhismawati

Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017