Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyosialisasikan peruntukan dana Bantuan Keuangan Khusus dari pemprov setempat kepada para pengurus desa pakraman (desa adat) dan subak di Kota Denpasar.
"Keterlibatan masyarakat dalam penyaluran dana BKK tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan. Dengan demikian, penggunaan dana BKK akan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku," kata Sudikerta saat menyosialisasikan BKK, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pengawasan dari masyarakat itu penting agar BKK jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena dana tersebut bersumber dari dana APBD untuk pembangunan, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pada 2017, Pemprov Bali memberikan dana BKK kepada setiap desa pakraman sebesar Rp200 juta, sedangkan untuk subak dan subak abian masing-masing sebesar Rp50 juta.
Dana BKK tersebut diberikan kepada 1.385 desa pakraman, 1.438 subak basah dan 1.118 subak abian di sembilan Kabupaten/Kota se-Bali dengan total dana mencapai Rp404,8 miliar.
"Dana BKK ini ditujukan untuk memberikan stimulan kepada desa pakraman, subak dan subak abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana (hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan)," ucapnya.
Untuk itu diharapkan BKK dapat digunakan dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya serta mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar pengurus desa pakraman dan subak tidak memanfaatkan dana dari BKK APBD Provinsi Bali untuk melaksanakan pembangunan fisik pada objek yang sama yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDesa.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana dan Kepala Dinas PMD Kota Denpasar IB Alit Wiradana.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Keterlibatan masyarakat dalam penyaluran dana BKK tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan. Dengan demikian, penggunaan dana BKK akan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku," kata Sudikerta saat menyosialisasikan BKK, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pengawasan dari masyarakat itu penting agar BKK jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena dana tersebut bersumber dari dana APBD untuk pembangunan, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pada 2017, Pemprov Bali memberikan dana BKK kepada setiap desa pakraman sebesar Rp200 juta, sedangkan untuk subak dan subak abian masing-masing sebesar Rp50 juta.
Dana BKK tersebut diberikan kepada 1.385 desa pakraman, 1.438 subak basah dan 1.118 subak abian di sembilan Kabupaten/Kota se-Bali dengan total dana mencapai Rp404,8 miliar.
"Dana BKK ini ditujukan untuk memberikan stimulan kepada desa pakraman, subak dan subak abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana (hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan)," ucapnya.
Untuk itu diharapkan BKK dapat digunakan dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya serta mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar pengurus desa pakraman dan subak tidak memanfaatkan dana dari BKK APBD Provinsi Bali untuk melaksanakan pembangunan fisik pada objek yang sama yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDesa.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana dan Kepala Dinas PMD Kota Denpasar IB Alit Wiradana.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017