Jakarta (Antara Bali) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Rudiantara mengatakan pemerintah menargetkan beroperasinya Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN) pada Sepetember 2017.
"BSSN diupayakan selesai pada September tahun ini, setelah itu langsung bekerja. Nanti salah satu tugasnya memonitor dan mengantisipasi serangan siber," ujar Menkominfo dalam diskusi Antisipasi Serangan Malware Ransomware Petya, yang berlangsung di Cikini, Jakarta, Jumat (30/6).
Menurut dia, persiapan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu kini memasuki tahap penyusunan organisasi dan penentuan tugas masing-masing deputinya.
"Memang ditargetkan selesai empat bulan setelah dibentuk pada Mei lalu, tapi kami harapkan bisa lebih cepat. Ini melihat pengamanan siber Indonesia yang bisa dikatakan masih kurang saat ini," ungkap Rudiantara.
Ia menimpali, "Makanya, secara umum Indonesia selalu masuk ke dalam 10 besar negara yang terkena 'cyber attack', kadang pada peringkat tujuh, kadang enam sampai lima besar."
BSSN resmi dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 tahun 2017 pada 19 Mei 2017 yang tugas pokok dan fungsinya akan mencakup deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemberlakuan mitigasi terhadap serangan siber. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"BSSN diupayakan selesai pada September tahun ini, setelah itu langsung bekerja. Nanti salah satu tugasnya memonitor dan mengantisipasi serangan siber," ujar Menkominfo dalam diskusi Antisipasi Serangan Malware Ransomware Petya, yang berlangsung di Cikini, Jakarta, Jumat (30/6).
Menurut dia, persiapan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu kini memasuki tahap penyusunan organisasi dan penentuan tugas masing-masing deputinya.
"Memang ditargetkan selesai empat bulan setelah dibentuk pada Mei lalu, tapi kami harapkan bisa lebih cepat. Ini melihat pengamanan siber Indonesia yang bisa dikatakan masih kurang saat ini," ungkap Rudiantara.
Ia menimpali, "Makanya, secara umum Indonesia selalu masuk ke dalam 10 besar negara yang terkena 'cyber attack', kadang pada peringkat tujuh, kadang enam sampai lima besar."
BSSN resmi dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 tahun 2017 pada 19 Mei 2017 yang tugas pokok dan fungsinya akan mencakup deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemberlakuan mitigasi terhadap serangan siber. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017