Singaraja (Antara Bali) - Dewan Pakar DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, menyoroti angka kemiskinan di daerah itu mengalami kenaikan mencapai satu persen sesuai dengan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ) Bupati Buleleng 2012-2017.
"Sesuai dengan data tersebut kenaikan angka kemiskinan terjadi pada 2016 lalu dengan mengacu data kemiskinan 2015," kata Koordinator Tim Pakar DPRD Buleleng, Nyoman Sukarma, di Singaraja, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya menyoroti data dalam LKPJ tersebut yang terkesan amburadul karena tidak disusun secara benar dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Menurutnya, Pemkab Buleleng tidak melakukan pengecekan secara lebih teliti terhadap LKPJ yang disampaikan ke dewan sehingga terkesan apa adanya.
"Saya lihat tidak ada ketelitian mengenai laporan yang disampaikan. Saya kira juga ada kemungkinan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak teliti melaporkan kepada atasan," papar dia.
Jumlah pendidikan miskin dan persentase total penduduk miskin di Buleleng tampat selalu berfluktuasi dalam kurun waktu 2012-2015. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin kadang-kadang bertambah dan kadang pula menurun dari tahun ke tahun.
Pada 2012 lalu, kata dia, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 0,74 persen. Pada 2013 naik sekitar 1,12 persen. Pada 2014 naik sekitar 0,48 persen dan pada 2015 turun sebenar 0,005 persen.
"Kecenderungan yang sama juga tampak pada perkembangan jumlah penduduk miskin di Bali. Namun tingkat pertambahan jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata lebih rendah dibandingkan Buleleng, kisaran 0,17 persen per tahun," kata dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, data kemiskinan tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai acuan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah setempat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sesuai dengan data tersebut kenaikan angka kemiskinan terjadi pada 2016 lalu dengan mengacu data kemiskinan 2015," kata Koordinator Tim Pakar DPRD Buleleng, Nyoman Sukarma, di Singaraja, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya menyoroti data dalam LKPJ tersebut yang terkesan amburadul karena tidak disusun secara benar dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Menurutnya, Pemkab Buleleng tidak melakukan pengecekan secara lebih teliti terhadap LKPJ yang disampaikan ke dewan sehingga terkesan apa adanya.
"Saya lihat tidak ada ketelitian mengenai laporan yang disampaikan. Saya kira juga ada kemungkinan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak teliti melaporkan kepada atasan," papar dia.
Jumlah pendidikan miskin dan persentase total penduduk miskin di Buleleng tampat selalu berfluktuasi dalam kurun waktu 2012-2015. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin kadang-kadang bertambah dan kadang pula menurun dari tahun ke tahun.
Pada 2012 lalu, kata dia, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 0,74 persen. Pada 2013 naik sekitar 1,12 persen. Pada 2014 naik sekitar 0,48 persen dan pada 2015 turun sebenar 0,005 persen.
"Kecenderungan yang sama juga tampak pada perkembangan jumlah penduduk miskin di Bali. Namun tingkat pertambahan jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata lebih rendah dibandingkan Buleleng, kisaran 0,17 persen per tahun," kata dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, data kemiskinan tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai acuan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah setempat. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017