Bangli (Antara Bali) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bantuan sosial nontunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif masyarakat secara nasional hingga 75 persen pada tahun 2019 salah satunya didongkrak oleh meningkatnya jumlah rekening perbankan.
"Dengan terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," kata Khofifah ketika menyerahkan jaminan hidup (Jadup) bagi korban bencana tanah longsor dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat.
Khofifah dalam siaran persnya mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tingkat inklusi nasional layanan keuangan menyentuh angka 67,8 persen.
Mensos yakin skema bantuan sosial nontunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Menurut dia, hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan sehingga dengan mekanisme penyaluran nontunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan.
Khofifah menjelaskan, tahun 2017 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak enam juta keluarga dan akan ditambah sebanyak empat juta KPM tahun 2018.
Sementara itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta penerima juga bertambah menjadi 10 juta KPM yang seluruhnya akan disalurkan secara nontunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Khofifah berpendapat langkah yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.
Dengan masih rendahnya literasi layanan perbankan masyarakat secara nasional, perlu edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat.
Tidak hanya menyangkut cara mengambil uang lewat kartu atm, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi.
"Dari data yang ada, di tahun 2016 tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," terangnya.
Untuk itu ia mengharapkan pemerintah daerah bersama perbankan lebih aktif mengedukasi penerima bantuan sosial nontunai.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara nontunai.
Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan nontunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.
Sedangkan di Bali, menurut survei OJK tingkat inklusi keuangan meningkat dari 71 persen tahun 2013 menjadi 76 persen tahun 2016.
Tingkat literasi atau pemahaman keuangan masyarakat di Bali tahun lalu mencapai 37,45 persen dari 19,5 persen tahun 2013.(*/DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dengan terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," kata Khofifah ketika menyerahkan jaminan hidup (Jadup) bagi korban bencana tanah longsor dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat.
Khofifah dalam siaran persnya mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tingkat inklusi nasional layanan keuangan menyentuh angka 67,8 persen.
Mensos yakin skema bantuan sosial nontunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Menurut dia, hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan sehingga dengan mekanisme penyaluran nontunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan.
Khofifah menjelaskan, tahun 2017 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak enam juta keluarga dan akan ditambah sebanyak empat juta KPM tahun 2018.
Sementara itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta penerima juga bertambah menjadi 10 juta KPM yang seluruhnya akan disalurkan secara nontunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Khofifah berpendapat langkah yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.
Dengan masih rendahnya literasi layanan perbankan masyarakat secara nasional, perlu edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat.
Tidak hanya menyangkut cara mengambil uang lewat kartu atm, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi.
"Dari data yang ada, di tahun 2016 tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," terangnya.
Untuk itu ia mengharapkan pemerintah daerah bersama perbankan lebih aktif mengedukasi penerima bantuan sosial nontunai.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara nontunai.
Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan nontunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.
Sedangkan di Bali, menurut survei OJK tingkat inklusi keuangan meningkat dari 71 persen tahun 2013 menjadi 76 persen tahun 2016.
Tingkat literasi atau pemahaman keuangan masyarakat di Bali tahun lalu mencapai 37,45 persen dari 19,5 persen tahun 2013.(*/DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017